Indonesia membutuhkan pembangunan guna kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka itu, instrumen utang jadi salah satu penyokong pembiayaan, terutama di sektor produktif dan prioritas demi menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, instrumen utang luar negeri juga dibutuhkan untuk membiayai anggaran pemerintah, terutama pembiayaan belanja negara. Dengan dukungan itu, harapannya pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor riil ikut terdongkrak.

Namun, pembiayaan pembangunan termasuk dari instrumen utang luar negeri itu tetap harus dibayar oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan utang untuk menggerakkan roda pembangunannya.

Utang luar negeri tetap harus dibayar. Dalam rangka itu, pemerintah harus pintar mengelola utang itu agar tetap lancar dan terkendali. Nah, bagaimana posisi utang luar negeri Indonesia?

Data Bank Indonesia per April 2023, seperti diungkapkan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, posisi utang luar negeri April 2023 tercatat sebesar USD403,1 miliar, lebih rendah dibanding utang luar negeri akhir Maret 2023, sebesar USD403,3 miliar.

Bila dibedah lebih jauh lagi, data Bank Indonesia menyebutkan, utang luar negeri terdiri dari dua komponen. Masing-masing dari pemerintah USD194,1 miliar atau naik 1,8 persen dibanding periode sebulan sebelumnya, dan utang swasta USD199,6 miliar, turun 4,5 persen.

Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (year on year/yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan utang itu terutama bersumber dari penurunan utang luar negeri sektor swasta.

Bagaimana posisi utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB), Kementerian Keuangan melaporkan, posisi utang pemerintah masih di 38,15 persen terhadap PDB. "Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita, Kamis (25/5/2023).

Menurut pemerintah, pembiayaan mengandalkan sumber dari dalam negeri dengan 72,88 persen dan sisanya berasal dari luar negeri. Berdasarkan komposisinya, mayoritas utang ditarik melalui surat berharga negara (SBN) yang mencapai 89,26 persen.

Dalam hal ini, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. "Per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran delapan tahun."

Ke depannya, pemerintah akan terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).

Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN, khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting. Sebab, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Harus diakui, posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD194,1 miliar. Relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD194,0 miliar. Secara tahunan posisi utang luar negeri pemerintah tumbuh 1,8 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Seperti disampaikan di atas, data Bank Indonesia menjelaskan, penggunaan utang luar negeri pemerintah banyak digunakan untuk yang berperan ekonomi produktif, seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total utang luar negeri pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,3 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

Relatif Aman

Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang itu memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah.

Nah, dari mana saja utang luar negeri pemerintah berasal, data Bank Indonesia menyebutkan total utang luar negeri pemerintah naik sebesar USD194,1 miliar atau setara Rp2.905,1 triliun (estimasi kurs Rp14.967) per April 2023. Dari jumlah ini, Jepang tercatat menjadi pemberi utang terbesar ke pemerintah.

Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2023 menunjukkan, utang dari Jepang kepada pemerintah senilai USD8,45 miliar. Berikutnya, Jerman sebesar USD3,9 miliar, dan Prancis USD2,38 miliar.

Banyak yang memperkirakan utang Tiongkok menempati posisi di puncak utang luar negeri, nyatanya data Bank Indonesia menunjukkan, utang Indonesia ke Tiongkok hanya menduduki posisi keempat dengan nilai USD1,37 miliar. Setelah Tiongkok, berikutnya ada Australia (USD1,13 miliar), Korea Selatan (USD855 juta), Amerika lainnya (USD817 juta), Singapura (USD495 juta), Eropa lainnya (USD349 juta), dan peringkat ke-10 Hong Kong dengan nilai USD325 juta.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari