Sebagai bentuk komitmen pemerintah mengatasi perubahan iklim dunia, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan delegasi terbatas bertolak dari Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023) menuju Persatuan Emirat Arab (PEA). Di negara tersebut Presiden akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28.

“Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan terbang menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menghadiri rangkaian kegiatan di World Climate Action Summit COP28,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers sebelum keberangkatan.

Presiden Jokowi mengatakan, dalam KTT COP28 dirinya akan menyampaikan pandangan Indonesia dan pentingnya kolaborasi dunia dalam mengatasi perubahan iklim. “Saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, harapan dunia terhadap COP28 sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Ia mengeaskan komitmen nyata harus diperkuat khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri Leaders’ Event: Transforming Food Systems in the Face of Climate Change, KTT G77 dan Tiongkok, serta beberapa pertemuan bilateral. Pada kesempatan terpisah, National Focal Point UNFCCC untuk Indonesia Laksmi Dhewanthi mengatakan, ada empat isu krusial yang fokus dikawal dalam KTT COP28 di Dubai, PEA.

Isu pertama adalah pemaparan perdana global stocktake, karena semua pemerintahan menantikan hasil dari evaluasi Perjanjian Paris tersebut. “Ini menjadi input atau masukan bagi seluruhnya, untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatannya, apakah itu mitigasi, komitmen pendanaan iklim, adaptasi dan lain sebagainya,” kata Laksmi Dhewanti yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut.

Kegiatan COP28 berlangsung pada 30 November sampai 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. COP28 adalah momentum yang menentukan untuk bertindak berdasarkan komitmen iklim dan mencegah dampak terburuk perubahan iklim.

Konferensi ini berlangsung pada tahun yang dikenal sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia dan ketika dampak krisis iklim mendatangkan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kehidupan dan penghidupan manusia di seluruh dunia.

Isu krusial yang kedua adalah mitigasi perubahan iklim. Di dalam mitigasi ada dua hal yang bakal dibahas oleh delegasi negara peserta COP28, yaitu mandat dari COP27 yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Semenanjung Sinai, Mesir, pada tahun lalu.

Mandat yang dibahas atau diberikan oleh COP28 adalah melakukan negosiasi bagaimana ambisi mitigasi bisa ditingkatkan dan bagaimana timeline atau work program ke depannya untuk memastikan bahwa ambisi tersebut bisa dicapai.

Selanjutnya, mitigasi mengenai program dunia tentang transisi berkeadilan atau world program on just transition pathway. Bagi seluruh peserta COP, ini adalah kali pertama bagi mereka membahas isu transisi berkeadilan.

“Tidak hanya energi, tapi transisi berkeadilan untuk semua aksi perubahan iklim, termasuk di dalamnya bagaimana transisi berkeadilan memastikan bahwa perubahan iklim tidak menomorduakan agenda-agenda pembangunan, misalnya kesetaraan gender dan lain sebagainya,” kata Laksmi.

Isu krusial ketiga adalah adaptasi perubahan iklim. Isu ini lahir dari program kerja global dari COP27 Sharm el-Sheikh yang disebut The Glasgow-Sharm el-Sheikh.

Adaptasi yang dimaksud adalah salah satu pilar yang penting, tetapi sifatnya memang lebih intangible, lebih beragam dari satu negara ke negara lain bervariasi, Indonesia berharap ada kesepakatan global terhadap aksi adaptasi tersebut.

COP28 akan memaparkan secara detail tentang kesepakatan global terhadap adaptasi perubahan iklim, lalu merumuskan dan menyepakati isu tersebut menjadi sebuah komitmen. Isu adaptasi menjadi mandat negosiasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB tahun ini.

Satu hal yang juga menjadi penting, karena tahun lalu di Sham el-Sheikh, negara-negara peserta sudah menyepakati kebutuhan dana untuk kerugian dan kerusakan sosial, ekonomi, serta lingkungan yang tidak bisa kembali akibat perubahan iklim atau loss and demage fund.

Operasionalisasi dana kerugian dan kerusakan tersebut menjadi topik diskusi dan negosiasi pada COP28.

Sedangkan isu keempat yang dibahas mengenai pendanaan iklim. Terdapat dua topik yang dibahas dalam isu itu, yakni pendanaan iklim untuk jangka panjang, termasuk pemenuhan komitmen pendanaan iklim pada masa lalu, serta tujuan baru yang terukur secara kolektif dalam pendanaan iklim.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari