Indonesia.go.id - Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bansos

Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bansos

  • Administrator
  • Jumat, 2 Februari 2024 | 07:15 WIB
BANSOS
  Sejumlah warga membawa karung beras yang didapatkan saat penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024). ANTARA FOTO/ Aloysius Djarot Nugroho
Sistem Pos Giro Cash merekam penyaluran bansos hanya dengan menyimpan foto penerima, e-KTP, dan berasnya. Sistem e-Filling mendata penyaluran bantuan beras sejak awal.

Berkat teknologi terbaru bernama e-Filling, penyaluran bantuan sosial beras akan tepat sasaran bagi 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 2024. Kali ini PT Pos Indonesia masih dipercaya sebagai penyalur bantuan beras tambahan bagi keluarga tak mampu.

Berbeda dengan sistem Pos Giro Cash (PGC) yang hanya merekam pada saat penyaluran aja dengan merekam foto penerima, e-KTP, dan berasnya, sistem e-Filling mendata penyaluran bantuan beras sejak awal. Proses pendataan dimulai dari pengambilan stok dari gudang Bulog hingga ke titik distribusi.

“Semua dokumen itu kita upload ke sistem e-Filling ini. Sehingga dokumennya terekam secara elektronik. Nanti dokumen-dokumen itu yang bisa kita gunakan untuk proses administrasi mulai dari penagihan, pembayaran dan seterusnya dan itu untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap penyaluran atau tugas yang diberikan Bulog kepada Pos Indonesia,” kata Dirut Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi saat konferensi pers "Keberhasilan Bantuan Pangan Beras Menahan Laju Inflasi" di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Pos Indonesia sejak 2023 telah menyalurkan bantuan pangan beras dalam tiga tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung pada Maret hingga Mei, Pos Indonesia mendapatkan tugas 10 lot di 20 provinsi atau sekitar 50 persen dari total beras yang harus disalurkan.

Kemudian pada penyaluran tahap kedua dan tahap ketiga yang masing-masing berlangsung pada September hingga Desember, Pos Indonesia menyalurkan di 7 lot dengan total 12 provinsi.

Alhamdulillah semua kita kerjakan dengan baik dan khusus di NTT ada penambahan karena memang ada keadaan khusus ada policy pemerintah untuk menambah jumlah KPM di NTT dan sudah kita selesaikan,” tukas Dirut Pos Indonesia.

Sedangkan di 2024, Pos Indonesia mendapat penambahan persentase penugasan sebanyak 60 persen atau kepada sekitar 13,4 juta KPM dari total 22 juta KPM. Total BUMN pos dan logistik itu menyalurkan di 13 lot pada 20 provinsi untuk 2024. Meliputi wilayah Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Utara dan wilayah Sumatra lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebaruan sistem pada penyaluran bantuan beras milik Pos Indonesia menjadi salah satu alasan Bulog kembali mempercayakan penyaluran beras dan menambah porsi penyaluran dari 50 persen ke 60 persen. “Itu masuk menjadi faktor penilaian dalam aspek teknis yang dijadikan faktor dalam menentukan. Tapi karena tadi jumlah yang disalurkan bertambah dari 21,3 juta menjadi 22 juta, ada tambahan 700 ribu. Meskipun by persentase pos lebih banyak, teman-teman (transporter) yang lain juga bisa mendapatkan yang cukup untuk bisa disalurkan,” imbuh Bayu Krisnamurthi.

Ia menyampaikan bantuan pangan beras yang telah disalurkan dalam dua tahap kepada 21,3 juta KPM pada 2023 terbukti berhasil menjaga inflasi meski belum mampu menurunkan harga. Diakui Bulog, penyaluran bantuan pangan tahap I yang dimulai pada Maret hingga Mei 2023 dan dilanjut pada September hingga Desember 2023, memang bertujuan untuk menjaga inflasi.

“Kita melihat pada Februari ini pada 2023 sebelum bantuan pangan itu inflasi beras sebesar 2,63 persen. Setelah bantuan pangan maka inflasi beras turun menjadi 0,7 persen pada Maret 2023, turun lagi menjadi 0,55 persen pada April dan bahkan pada Mei hanya 0,02 persen inflasi beras,” imbuh Guru Besar IPB tersebut.

Sedangkan pada bantuan pangan beras tahap II yang disalurkan dari bulan September sampai dengan Desember, juga mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun cukup signifikan dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

Melihat dampak positif penurunan inflasi tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024 yang sudah digelontorkan sejak 2 Januari 2024. Setidaknya dalam satu Keluarga Penerima Manfaat terdiri dari 4 anggota keluarga, maka sebanyak ada 88 juta orang penerima bansos.

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari