Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam waktu berdekatan menyelenggarakan kegiatan besar yang akan berdampak di masa depan. Setelah meluncurkan strategi net zero emission atau regionally/locally determined contribution pada COP 28 Dubai, Uni Arab Emirates, serta voluntary local review sustainable development goals di Thailand, OIKN melakukan soft launching dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Selasa, 26 Maret 2024.

Rencana induk itu merupakan perwujudan komitmen OIKN untuk membangun kota hutan berkelanjutan yang mengedepankan perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Jokowi mengenai pengarusutamaan kelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, IKN membuat rencana induk ini sebagai kontribusinya terhadap target perlindungan keanekaragaman hayati dunia, sebagaimana diperjuangkan melalui Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) 2022. Dalam kesempatan itu, Kepala OIKN Bambang Susantono  mengatakan bahwa IKN punya komitmen mendukung kampanye global pengendalian perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan keanekaragaman hayati.

Dokumen rencana induk itu menunjukkan langkah konkret OIKN untuk melindungi dan mengembangkan keanekaragaman hayati, karena Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. “Kami juga terbuka dengan saran dari teman-teman dari seluruh dunia untuk mewujudkan best practices pembangunan berkelanjutan,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam kesempatan tersebut.

Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) itu sendiri disusun dalam waktu hampir setahun, melalui rangkaian diskusi yang panjang dengan pakar, LSM, praktisi, beberapa kementerian dan pemerintah Kalimantan Timur. Baseline survey juga dilakukan untuk melengkapi dan melakukan pengkinian terhadap data biodiversitas yang ada di wilayah IKN.

Akhir tahun lalu, konsultasi publik digelar untuk memaparkan hasil studi. OIKN melalui Kedeputian bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam melakukan penyusunan tersebut dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) melalui program Sustainable Infrastructure Assistance yang didanai Pemerintah Australia.

Kegiatan soft launching dihadiri Duta Besar Australia Penny Williams; Duta Besar Inggris Dominic Jermey; Duta Besar Jepang Masaki Yasushi; Duta Besar Finlandia Jukka-Pekka Kaihilahti; dan Wakil Duta Besar Belanda Adriaan Palm. Juga turut hadir Afke Bootsman selaku Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dan Deputy Country Director Indonesia Resident Mission ADB Renadi Budiman.

Pada kesempatan itu, hadir pula USAID Mission Director untuk Indonesia, perwakilan dari Uni Eropa, akademisi terkemuka Indonesia seperti Profesor Jatna Supriatna dan Profesor Daniel Murdiyarso, Deputi BRIN Hendrian, aktivis beberapa LSM, organisasi mahasiswa dan pecinta alam, komunitas pecinta lingkungan dan satwa, serta influencer seperti Davina Veronica, Jheremy Owen, Riza Marlon, dan masih banyak lagi yang lain.

Master plan ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dengan 65 persen merupakan area hijau. Rencana induk ini ditujukan untuk mengembalikan kejayaan Kalimantan, menyusul kondisi eksisting yang sangat jauh dari asalnya, akibat konversi besar-besaran selama puluhan tahun. Konversi ini disebabkan oleh kepentingan hutan tanaman industri (HTI) monokultur, kegiatan perkebunan kelapa sawit, penambangan, dan lain-lain.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto menegaskan, ke depan seluruh pembangunan fisik di IKN harus mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Kehati. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur, hunian vertikal, hunian horizontal, area komersial, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas penunjang lainnya.

Rencana induk itu, menurut Pungky, sebagai salah satu upaya OIKN untuk menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan di wilayah IKN. Berdasarkan data, terdapat 3.889 spesies yang ditemukan dalam radius 50 kilometer dari IKN. Dari jumlah tersebut, di antaranya 168 spesies adalah mamalia, 454 spesies burung, 206 spesies herpetofauna (reptil dan amfibi), 1.369 spesies ikan, 735 spesies tumbuhan, lebih dari 3.000 spesies serangga, dan 5 spesies arakhnida.

Selain itu, terdapat 440 spesies yang masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hal itu menunjukkan bahwa spesies-spesies tersebut dalam kondisi rentan dan terancam punah dan membutuhkan upaya konservasi. Oleh karena itulah Rencana Induk Pengelolaan Kehati IKN diluncurkan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kekayaan alam dan mencegah kepunahan spesies di wilayah ibu kota negara baru.

Ada beberapa poin penting dari rencana tersebut, di antaranya melibatkan pakar lingkungan hidup, melakukan pemetaan ekosistem dan spesies kritis di wilayah IKN, menerapkan mitigasi khusus terhadap ekosistem dan spesies kritis. Kemudian, rencana aksi tersebut juga mencakup identifikasi habitat sensitif sebelum pembukaan lahan untuk pembangunan, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati, menerapkan pembangunan yang peka terhadap satwa liar.

OIKN juga berkomitmen mencegah pembukaan lahan/penebangan pada musim kritis perkembangbiakan fauna dan menganalisis kesesuaian habitat bagi flora/fauna yang akan dipindahkan. Tak hanya itu, Rencana Induk Pengelolaan Kehati juga mencakup pelestarian pohon-pohon, menandai lokasi jalur satwa liar dan memastikan kelancaran pergerakannya, menyediakan ekosistem yang mendukung bagi burung dan satwa liar, serta melakukan reboisasi dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.

OIKN berharap, dengan menerapkan rencana aksi mitigasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati ini dapat mendukung pembangunan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati nasional dan global. Hal ini sejalan dengan konsep IKN sebagai kota pintar, kota hutan dan kota spons. Di mana kota pintar salah satunya mencakup akses dan mobilitas.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari