Momentum 25 April 2024 digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama para instansi pemerintah lainnya, BUMN serta pemerintah daerah melakukan penanaman mangrove secara simultan sampai akhir 2024. Sebagai salah satu upaya mempercepat rehabilitasi mangrove yang ditargetkan mencapai total 600.000 hektare pada tahun ini.

KLHK menanam mangrove secara serentak di 25 titik tersebar di 23 provinsi. Total luas yang akan ditanam mencapai 16,5 hektare (ha) dengan menggunakan 33.567 batang bibit mangrove yang sesuai dengan kondisi masing-masing ekosistem dan berasal dari persemaian milik KLHK.

Penanaman mangrove serentak juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia terkait penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 atau Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Lahan. Rehabilitasi mangrove merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam dokumen penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC), skema FOLU menjadi satu dari lima sektor program mitigasi krisis iklim.

Indonesia mengajukan proposal penurunan emisi melalui dua cara, yakni mencapai 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Semua persentase itu mengacu pada produksi emisi nasional pada 2030 sebanyak 2,869 miliar ton setara CO2. Sebagai gambaran, emisi sebanyak ini setara dengan emisi yang dihasilkan 900 juta mobil yang berjalan 19.000 kilo meter selama setahun.

Tanaman mangrove (Rhizophora mucronate) mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih banyak dari tanaman hutan tropis. Potensi ekonomi dalam jasa ekosistem mangrove di Indonesia, menurut Bank Dunia tahun 2022 bisa mencapai USD1,5 miliar per tahun. 

Penanaman mangrove serentak kali ini juga menjadi bagian dari penanaman pohon serentak tahun 2024 yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu. Waktu pencanangan sengaja dilakukan untuk memanfaatkan datangnya musim penghujan. Program ini semakin intensif di awal tahun ini.

Rangkaian kegiatan penanaman serentak yang telah dilakukan, diawali pada 20 Desember 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo dari Pulo Gadung, Jakarta. Kemudian pada 14 Januari 2024 penanaman pohon serempak di seluruh Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden RI dari Banten. Selanjutnya pada 7 Februari 2024 penanaman pohon serempak di seluruh Indonesia sekaligus memperingati Hari Lahan Basah Sedunia, dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya di Cianjur, Jawa Barat. Lalu pada 7 Maret 2024 penanaman pohon serentak dalam rangka Hari Bakti Rimbawan, dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya di Dumai, Riau.

Melalui kolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), KLHK juga menggandeng pemerintah daerah, mitra swasta, komunitas, serta masyarakat yang peduli dengan lingkungan, sebagai salah satu aksi nyata mitigasi perubahan iklim.

Penanaman serentak itu juga merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi lahan dan bagian dari implementasi Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Indonesia yang diumumkan pada 2022. Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove di lahan seluas 600.000 ha dalam periode 2021--2024 yang berfokus di sembilan provinsi, yaitu Riau, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Target mangrove di 2024 itu bisa lebih besar, lebih cepat karena partisipasi publik,” ungkap Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto saat memimpin penanaman mangrove serentak di Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Wisata Mangrove Penunggul Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024). Penanaman di Pasuruan dilakukan pada areal seluas 0,5 ha. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1.000 batang mangrove pada lokasi areal penghijauan lingkungan BPDAS Brantas Sampean 2024.

Penanaman mangrove berguna untuk mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan penanaman mangrove serentak ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan wawasan dan dukungan masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang memperkuat tata kelola ekosistem mangrove. Saat ini, Indonesia sudah memiliki Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional Tahun 2021-2030. Sedangkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove masih dalam tahap pembahasan. Rancangan PP tersebut diharapkan dapat segera terbit guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kolaborasi BRGM dengan Bank Dunia dalam program rehabilitasi lahan mangrove adalah salah satu contoh upaya pemerintah mempercepat penghijauan mangrove ini. Lembaga ini menargetkan lahan mangrove yang diperbaiki seluas 32 ribu ha pada 2024. Rehabilitasi puluhan hektare lahan mangrove itu tersebar di wilayah Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.

Adapun BRGM mendapatkan dukungan finansial dari Bank Dunia. Sampai tahun lalu, Bank Dunia sudah mengucurkan bantuan sebesar USD28,6 juta untuk mitigasi krisis perubahan iklim, termasuk soal rehabilitasi lahan mangrove.  Untuk itu, BRGM menargetkan secara keseluruhan ada 75 ribu hektare lahan mangrove di empat provinsi tersebut yang akan direhabilitasi hingga 2025 melalui program yang disebut dengan Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

Skema program rehabilitasi tersebut, juga didorong untuk bisa meningkatkan peluang mata pencaharian dan bisnis masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari