Bali merupakan salah satu provinsi yang sudah menerapkan program ramah perempuan dan peduli kesejahteraan anak. Bangli merupakan salah satu kabupaten di Pulau Dewata yang memiliki komitmen untuk menerapkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Selain delapan desa percontohan, sebanyak 72 desa/kelurahan di Kabupaten Bangli berkeinginan untuk menjadikan desa mereka menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Sejak empat tahun terakhir, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai, kini DRPPA sudah dianggap sebagai kebutuhan desa, bukan lagi sebagai kebijakan yang bersifat top down (didorong dari atas/pusat).

Semenjak pertama kali diinisiasi pada November 2020, jangkauan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak semakin meluas. Bermula dari pembentukan 138 desa percontohan (desa model) yang berada di 71 kabupaten/kota, hingga April 2024 sudah tercatat sebanyak 1.967 desa/kelurahan yang berkomitmen serta mengimplementasikan DRPPA.

Perempuan perintis DRPPA notabene adalah para istri kepala desa sebagai ujung tombak implementasi DRPPA di Bangli. Mereka bergerilya menjelaskan dan menerapkan 10 indikator DRPPA kepada kelompok perempuan, pimpinan lembaga desa, dan tokoh masyarakat.  Antara lain soal pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak.

Seturut dengan penguatan komitmen kebijakan tersebut, dalam rangka menyambut Hari Ibu ke-96 pada 22 Desember 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tiga program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program tersebut, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menekankan pentingnya Hari Ibu sebagai pengingat bahwa perempuan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan nasional. “Kesetaraan gender adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045', Senin (18/12/2024).

Dijelaskan, program RBI merupakan pengembangan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Melalui RBI, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menciptakan ruang belajar, pelatihan keterampilan, serta tempat bermain anak yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa.

RBI juga diharapkan menjadi solusi kreatif untuk tantangan digitalisasi, seperti mengurangi ketergantungan anak pada gawai melalui permainan tradisional dan edukasi berbasis budaya.  “RBI merupakan gerakan hati, bukan sekadar program seremonial. Di sini, anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai kerja sama, integritas, dan keberagaman,” imbuh Menteri PPPA.

Bagi perempuan, RBI menyediakan pelatihan keterampilan berbasis desa. Selain itu, data yang terkumpul dari RBI akan menjadi landasan untuk mengembangkan Satu Data Perempuan dan Anak. Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur. Desa-desa ini menjadi percontohan dengan indikator keberhasilan seperti nol angka stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.

Program prioritas kedua, perluasan fungsi layanan Sapa129 diharapkan dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan. Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya.

Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Data yang terkumpul di RBI akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. Dengan data ini, intervensi yang dilakukan di tingkat desa dapat lebih efektif dan terukur.

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender

Selaras dengan kelompok perempuan yang mengisi hampir separuh populasi Indonesia (49,42%) dan anak sebanyak 31,60%, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPPA memaparkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada periode 2010--2023 yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,85.

Di samping IPG, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari 50,22% pada 2014 menjadi 54,52% pada 2023. Hal ini mencerminkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi.

Tidak hanya itu saja, angka perkawinan anak juga terus menurun, dari 10,82% pada 2019 menjadi 6,92% pada 2023. “Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perempuan dan anak,” tukas Menteri Arifah.

Pemerintah menyadari bahwa peningkatan IPG tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi berbagai pihak. Menyikapi hal ini, Kementerian PPPA bekerja sama dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Kendati telah ada kemajuan, Menteri Arifah mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti stunting, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender. Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty mengajak berbagai elemen, termasuk media, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk turut mendukung agenda pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Puncak acara peringatan Hari Ibu akan digelar pada 22 Desember 2024. Selain menjadi momen refleksi terhadap perjuangan perempuan dari masa ke masa, acara ini juga akan menjadi ajang peluncuran awal (soft launching) program Ruang Bersama Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf