Terobosan demi terobosan untuk pelayanan publik terus digulirkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sejak 2016, inovasi pelayanan publik yang efisien berbasis digital terus meraih penghargaan dan apresiasi dari dalam maupun luar negeri.

Pernah mendengar inovasi cek pubertas? Maaf, kata ‘pubertas’ itu tidak ada kaitannya dengan pengalaman hormonal seseorang. Melainkan akronim dari ‘cek pupuk bersubsidi secara terbatas’. Aplikasi yang digagas Dinas Pertanian dan Pangan Pemkab Banyuwangi itu merupakan aplikasi digital yang terkoneksi langsung dengan program Smart Kampung. Aplikasi ini bisa diakses melalui telepon genggam (hand phone/HP).

Beberapa tahun belakangan ini, petani di beberapa daerah mengalami persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, cek pubertas dibuat untuk memudahkan petani mengetahui dan memantau alokasi pupuk yang dimiliki. Berapa banyak pupuk yang telah ditebus, dan jumlah sisa kuota yang dimiliki? Selain itu juga dapat menghubungi Kelompok Tani pembuat pupuk alternatif, apabila alokasi pupuknya sudah habis.

“Dengan sistem ini membuat petani memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk, apabila jatah pupuk subsidi miliknya telah habis. Dengan diintegrasikan di Smart Kampung aplikasi yang berisis beragam pelayanan publik, harapan kami ini bisa memudahkan petani untuk melakukan banyak hal cukup dalam satu aplikasi, di Smart Kampung," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Fitur dalam cek pubertas juga membuat partisipasi petani secara langsung dalam fungsi kontrol dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, yang sebelumnya hanya ada di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Lewat aplikasi ini petani bisa mendapatkan informasi lainnya, seperti kelompok-kelompok petani unggulan produsen pupuk alternatif, informasi harga HET dan pilihan pupuk non subsidi. Dengan begitu, petani lokal tidak perlu khawatir jika pupuk subsidi habis, karena ada alternatif solusi penggunaan pupuk organik yang bisa diakses melalui Smart Kampung.

Cek pubertas membuktikan inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi atau e-government (e-Gov) tidak sekadar mengakses layanan seperti pendaftaran kependudukan, pengajuan izin usaha, dan layanan administratif lain. Aplikasi yang dinamakan Smart Kampung itu juga memberikan akses informasi terkini perkembangan di daerah Banyuwangi, mulai dari informasi cuaca, berita terbaru, agenda acara, hingga informasi wisata dan kuliner.

Tak pelak, kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan layanan terbaik pada publik membuahkan hasil. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 masyarakat Bumi Blambangan mencapai 91,50 persen. Mereka juga setiap tahun meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk inovasi layanan publik digital seperti Smart Kampung dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Mengutip buku Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada 17 Agustus 2024, disebutkan pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai portal layanan publik online untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan pemerintah. Seperti yang pernah disampaikan Presiden RI periode 2014--2024 Joko Widodo, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desa semuanya harus terkoneksi secara digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Inisiatif e-Government itu mencakup pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis elektronik, layanan perpajakan daring, dan portal layanan publik terpadu. Sistem administrasi kependudukan berbasis elektronik, seperti e-KTP, memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan secara lebih cepat dan efisien.

Layanan perpajakan daring memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga mengurangi birokrasi dan potensi korupsi. Portal layanan publik terpadu menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.

Apresiasi dari PBB

Pelbagai upaya tersebut membuat Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dalam UN E-Government Survey 2024, meraih peringkat 64 di antara 193 negara anggota PBB, melompat 13 peringkat dari posisi 77 pada 2022. UN E-Government Survey 2024 mengangkat tema “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development” yang bertujuan membantu negara-negara anggota mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam implementasi pemerintah digital, khusus pada 2024, juga sudah memasukkan strategi penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam survei itu, Indonesia berhasil mencetak skor 0.7991, yang menempatkan Indonesia, untuk pertama kalinya, dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). Survei itu menilai kinerja negara berdasarkan tiga dimensi utama. Yakni, Indeks Pelayanan Online (Online Service Index/OSI), Infrastruktur Telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure Index/TII), dan Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI). Dalam setiap dimensi tersebut, Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Di era pemerintahan kali ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditugaskan untuk memfasilitasi pemanfaatan platform digital berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah. “Komdigi saat ini dengan perubahan nomenklatur yang kita punya sesuai dengan perubahan nama, ada satu direktorat jenderal yang khusus mengatur Teknologi Pemerintah Digital yang memberikan fokus dan konsentrasi bagaimana menciptakan satu platform digital untuk melayani kepentingan publik,” jelas Wamen Komdigi Nezar Patria dalam Diskusi Panel AI for Indonesia By Kumparan di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Menurut Wamen Nezar, pemerintah sedang menyiapkan platform aplikasi e-Gov terpadu yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2025. Saat ini, aplikasi e-Gov masih dalam versi Beta dan masih digunakan oleh sekitar 40 ribu user dari instansi kementerian dan lembaga. “Jadi mudah-mudahan mulai tahun depan e-Gov bisa kita aktifkan lebih luas. Kita akan evaluasi di awal tahun bulan Januari bagaimana performance-nya, terutama untuk layanan publik misalnya untuk sertifikat kelahiran, SIM, layanan kesehatan, cek transportasi dan lain sebagainya bisa menggunakan satu platofrm bersama yang dibuat oleh pemerintah,” ungkapnya.

Satu hal, kolaborasi pemerintah dan ekosistem industri dalam pengembangan aplikasi e-Gov akan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf