Indonesia sudah saatnya mengadopsi kecerdasan buatan (Artifficial Intelligence/AI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi nasional yang dihadirkan oleh teknologi tersebut.

Studi PricewaterCooper (PwC) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan diproyeksikan dapat menyumbang hingga USD1 triliun atau sekira Rp16 kuadriliun terhadap produk domestik bruto wilayah ASEAN pada 2030.

Berdasarkan hasil studi tersebut, dia mengatakan, Indonesia berpotensi memperoleh hasil hingga USD366 miliar atau Rp5,8 kuadriliun, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi 18,8 persen.

Tentunya angka tersebut jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dengan AI, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah menetapkan lima prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan nasional, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, i​​​​​​a menjelaskan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan dan peningkatan akurasi diagnosis.

“Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit,” katanya di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Kemenkes dengan dukungan AI membuat model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal atau 4P. Platform ini diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Aplikasi SATUSEHAT Mobile yang dikembangkan Kemenkes kini sudah bisa dipakai masyarakat  dengan model 4P tersebut. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur bermanfaat seperti pemantauan perkembangan kehamilan, sertifikat digital imunisasi rutin, hingga pencatatan tinggi dan berat badan untuk melihat pertumbuhan anak. Termasuk mengecek rekam medis, data dokter maupun rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat. 

Selain itu, Menkomdigi menyampaikan, AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintahan telah melakukan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional.

Kabar baiknya, Menteri Meutya mengatakan bahwa pemerintah pada 2025 akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih layanan berbasis digital yang dikelola instansi pusat maupun daerah. 

”Kementerian Komdigi khususnya, dalam melaksanakan pengawasan terhadap konten negatif juga sudah menggunakan artificial intelligence,” jelasnya.

Satu hal, selama in pihaknya menggunakan AI dalam pelaksanaan pendidikan talenta digital, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan individu. Penerapan metode pembelajaran mandiri dan penyediaan materi pelatihan di platform daring menghadirkan fleksibilitas akses bagi peserta pendidikan.

Menyangkut sektor perhubungan, integrasi dan pengelolaan lalu lintas data berbasis AI juga diterapkan dalam pengembangan mobilitas kota pintar. Pengembangan tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi seperi Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Untuk smart city ini juga kami sudah bekerja sama dengan ITB, karena kami tahu ITB melakukan pemeringkatan dan juga analisa terhadap kota-kota yang sudah menjalankan pelayanan berbasis digital,” jelas Meutya.

Seturut upaya mewujudkan keamanan pangan, teknologi kecerdasan buatan dibuat agar terjadi terjadi optimalisasi produktivitas pertanian tanaman pangan dan pengelolaan lahan pertanian. Pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, BUMN serta kelompok tani telah menggarap platform tersebut.

Teknologi berbasis AI dalam hal ini antara lain dimanfaatkan dalam pembuatan prakiraan cuaca dan iklim serta proyeksi rantai pasok makanan dan logistik.

Meski dampak AI bisa dirasakan oleh semua lini. Terkait agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, Kemenkomdigi  akan mendorong pemanfaatan AI di bidang pangan difokus pada program ketahanana gizi nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini memang ditugaskan mempercepat transformasi digital sebagai  langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2034.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur Taofiq Rauf