Menyusul sejumlah daerah yang memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 lalu, program tersebut resmi bergulir di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sejak Senin (13/01/2025).

Pada tahap awal, sebanyak 3.000 sasaran dari berbagai kalangan menerima manfaat, termasuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMK, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita, menjelaskan bahwa Blora saat ini memiliki satu dapur pelayanan yang mampu melayani 3.000 sasaran per hari. Dapur ini dilengkapi fasilitas modern dan satu unit kendaraan distribusi yang mampu mengangkut 1.050 porsi makanan sekali jalan.

Setiap menu MBG dirancang memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) dan disusun oleh ahli gizi. Setiap porsi terdiri dari nasi putih, protein hewani, sayur, buah, dan susu yang diberikan dua kali dalam seminggu. Produk susu ini dapat diganti dengan telur, tahu, atau tempe.

Menanggapi hal itu, Pelaksana harian (Plh.) Kepala SMPN 6 Blora, Eko Adi Purwanto, menyatakan bahwa program MBG mendapat tanggapan positif dari guru dan siswa. “Para siswa sangat antusias dan senang dengan program ini. Mereka bahkan menunggu kapan program makan gratis ini dimulai,” ujarnya.

Seorang siswa kelas IX SMPN 6 Blora, Auffa Ulin Nuha, juga menyampaikan kegembiraannya. "Senang dapat makanan. Masakannya enak, ada sayur, ayam, buah, dan susu. Saya habiskan semua," katanya seperti dilansir dari InfoPublik. 

Sesuai dengan program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka untuk menciptakan generasi gemilang diperlukan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah. Program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah jawabannya. Dampak lainnya dari MBG adalah mendorong perekonomian lokal karena melibatkan pasokan pangan dan sumber daya dari masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui. Tahap awal ini sudah siap beroperasi 190 SPPG dari 937 SPPG yang direncanakan di 26 provinsi. 

Adapun 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi, tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun. Alokasi dana tersebut kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Begitu besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh SPPG di masing-masing wilayah.

Mengungkit Ekonomi Lokal

Program MBG diyakini mampu mengungkit tingkat perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Mengingat masifnya pengoperasian sentra pelayanan bagi program Makan Bergizi Gratis ini. 

Peran dari SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. Selain itu, SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Satu hal, pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Program ini tak cuma menggerakkan perputaran uang di daerah, MBG juga memberikan dampak berganda lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja. Para ibu-ibu rumah tangga atau warga sekitar sekolah bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. 

Sirkulasi pesanan makanan yang meningkat, tentunya berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada Oktober 2024 lalu menilai, program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.510 triliun pada 2025. Hitungan ini berdasarkan alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan target menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga mengatakan, selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut juga akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” tukas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

Program Makan Bergizi Gratis bisa jadi bukan yang pertama kali dilakukan pemerintah pusat atau daerah. Sebab, sejumlah daerah juga memberikan sarapan gratis kepada siswa SD dan SMP. Saat era Presiden Soeharto, secara berkala dalam seminggu siswa SD pernah diberikan sarapan bubur kacang ijo dan susu gratis. 

Perbedaan dari MBG saat ini adalah programnya menyeluruh, tidak membedakan sekolah negeri atau swasta. Dilakukan setiap hari. Tidak hanya anak selolah namun juga menyasar anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mempertimbangkan kandungan gizi, kelaikan makanan, hingga pola distribusi hingga ke pelosok daerah. Sebagai upaya menekan angka stunting dan menciptakan generasi emas Indonesia yang mampu bersaing di era global. 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Taofiq Rauf