Terbukti dalam masa-masa krisis, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kerap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejauh ini perannya amat vital, tergambar dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.

Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun ini sehingga akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor sekitar 9 persen dalam lima tahun mendatang.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama ini telah dilakukan salah satu inisiatif yakni hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM, dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen Pemerintah kepada masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025, di Kabupaten Tangerang, Kamis (30/1/2025).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dengan omzet tahunan Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.

"Itu kan diperpanjang tuh. Jadi ini bentuk-bentuk affirmative action yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto di 100 hari masa pemerintahan beliau," katanya.

Di samping itu, pemerintah juga turut melibatkan UMKM dalam program-program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Menteri Maman, pelibatan UMKM dalam program-program strategis pemerintah merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia.

"Nanti juga melibatkan UMKM di dalam pembangunan 3 juta unit perumahan. Akan dibuka juga ruang keterlibatan untuk teman-teman usaha kecil dan menengah," tuturnya.

Menko Airlangga juga menuturkan, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain. Hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.

Target Pemerintah juga adalah memperkuat inklusi keuangan yang menjadi fondasi penting untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, tingkat inklusi keuangan mencapai 88,7 persen, dan ini menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJPN 2025-2045.

Sebagai bentuk dukungan ekspor oleh UMKM, Pemerintah telah memiliki berbagai strategi yakni antara lain membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM, kemudian mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.

Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Selanjutnya juga memberikan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.

Selain itu, juga telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.

Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan Pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong demand side UMKM dalam negeri. Program-program tersebut akan dilanjutkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Taofiq Rauf