Sedikitnya setiap pagi sebanyak 400-an kepala daerah melakukan senam pagi bersama dipimpin oleh instruktur Akademi Militer (Akmil) TNI, Magelang, Jawa Tengah. Itulah kegiatan rutin kepala daerah yang berkumpul di Lembah Tidar untuk mengikuti program orientasi kepemimpinan pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI selama seminggu, 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.

Ajang pembekalan pimpinan daerah itu populer disebut retret, merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto setelah pada November 2024 digelar hal serupa untuk seluruh menteri Kabinet Merah Putih.

Bunyi terompet setiap pukul 04.00 WIB menandakan peserta retret harus bangun. Para kepala daerah selama di Akmil tidur di glamping atau kemah mewah lengkap dengan fasilitas AC dan kamar mandi yang dihuni dua sampai empat kepala daerah. Bagi yang berumur 60 tahun ke atas disediakan tenda yang dekat dengan lokasi ruang kelas, kepala daerah berumur 40 tahunan tendanya lumayan jauh dari ruang kelas.

Kepala daerah berolahraga sampai 5.30 WIB. Selama 30 menit mereka melakukan perenggangan, kemudian diberikan waktu untuk sarapan. Setelah makan pagi, ada apel yang dalam beberapa kesempatan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Kelas pertama dimulai pada pukul 08.00 WIB. Setiap sesi mereka harus mengisi absen.

Acara pembekalan itu diselenggarakan setelah para kepala daerah terpilih, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dilantik Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan retret itu bertujuan untuk mempererat hubungan emosional dan kerja sama antarkepala daerah. Mendagri berharap kegiatan ini dapat menciptakan keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik secara serentak 961 kepala daerah dari 481 daerah di Istana Kepresidenan, ia enegaskan para kepala daerah akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Presiden mengatakan bahwa para kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegas Presiden.

Sebanyak 503 kepala daerah periode 2025-2030 diundang dalam perhelatan ini. Sedangkan wakil kepala daerah dari pasangan kepala daerah yang hadir mengikuti sesi di hari penutupan pada 27-28 Februari 2025.

Kepemimpinan

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan, retret atau pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Pasalnya, Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kompetensi masing-masing kepala daerah.

“Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian,” kata Bima Arya.

Berbagai materi yang bakal disampaikan narasumber kepada kepala daerah pada retret pembekalan seperti pemahaman terhadap tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta-Cita, dan program kerja setiap kementerian. Di samping itu ada materi Building Learning Commitment, Geopolitik, Sistem Pertahanan Negara, Wawasan Nusantara, Toleransi, dan Komunikasi Politik.

Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja. "Membangun chemistry emotional bonding dan juga team building. Kedekatan antarkepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan," imbuh Wamendagri yang pernah menjabat Walikota Bogor itu.

Diakui oleh Bupati Lima Puluh Kota Sumatra Barat Safni Sikumbang, dirinya memperoleh banyak wawasan berharga, terutama terkait tata kelola anggaran, sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, serta strategi pembangunan. “Selain menjadi ajang berbagi pengalaman bagi kepala daerah baru, retret ini juga melatih kedisiplinan serta mempererat hubungan emosional antar pemimpin daerah,” ujar Bupati Safni Sikumbang.

Menyukseskan Program Prioritas

Retret penting untuk menguatkan sinergi program prioritas pemerintah sebagai implementasi Asta-Cita. Pada 2025 ini, total anggaran daerah yang dikelola 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota mencapai Rp1.326 triliun. Nilai ini kurang lebih setengah dari budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu pemateri, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/2/2025) meminta agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata yang ujungnya menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Airlangga juga menunjukkan keberhasilan sejumlah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui komitmen pengembangan industri yang serius hingga pengelolaan pendapatan daerah yang baik.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga meminta seluruh kepala daerah untuk terus berupaya menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan sejumlah program yang telah diinisiasi pemerintah pusat seperti pemanfaatan supertax deduction untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri, pemanfaatan KUR bagi pelaku UMKM untuk mengeskalasi bisnisnya hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Sesi keesokan harinya, diisi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Pada kesempatan itu, Menkomdigi menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar menjadi pengikut arus, tetapi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing.

“Transformasi digital ini bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” ujar Menkomdigi, Selasa (25/2/2025).

Ia mengingatkan bahwa tanpa koordinasi erat antara pusat dan daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), digitalisasi akan berjalan pincang. Oleh karena itu, Menkomdigi membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan tantangan serta masukan demi menciptakan kebijakan yang lebih relevan.

Supaya transformasi digital tidak sekadar slogan, menurut Menteri Meutya, kepala daerah juga harus memahami berbagai regulasi yang menjadi fondasi digitalisasi nasional, seperti:   PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran , UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi , Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence, Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online, UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan desain seperti itu, setelah retret berakhir, para kepala daerah diharapkan dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan kondisi mental yang lebih segar. Hal ini tentunya dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja mereka bagi daerah.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Untung Sutomo