Pembangunan transmigrasi di Indonesia kini memasuki babak baru. Jika dahulu transmigrasi identik dengan pendistribusian penduduk dan pembukaan lahan pertanian di wilayah terpencil, kini program tersebut bergerak ke arah yang lebih progresif. Yakni, membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mencetak wirausaha baru berbasis potensi lokal.

Paradigma baru ini ditegaskan oleh Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, dalam pidato kuncinya di ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Di hadapan investor dari 26 negara, Mentrans Iftitah menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kita diberkahi oleh Tuhan dengan dua hal besar: kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi. Ini adalah bahan bakar terbaik untuk kemajuan bangsa—jika kita kelola dengan tepat,” ujarnya, Rabu (11/6).

Peluang dari transformasi program transmigrasi tersebut yang coba dijalani Endaryanto (40). Program ini juga membuka harapan baru bagi warga yang kesulitan secara ekonomi. Endaryanto, warga Desa Jatirejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bersama keluarganya rela menempuh ribuan kilometer menuju Luwu Timur, Sulawesi Selatan, demi hidup yang lebih baik.

“Di desa saya sulit cari kerja. Kalau di sana (Sulsel) katanya banyak peluang,” ucapnya saat pelepasan transmigran oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono di P, Desember 2024.

Endaryanto yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pembuat gula aren kini berharap bisa bertani dan memulai usaha baru dengan fasilitas yang diberikan pemerintah—mulai dari tempat tinggal, lahan seluas dua hektare, hingga akses pendidikan bagi anak-anak

Kala itu, Menko IKP melepas 135 transmigran dari 36 kepala keluarga asal Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di halaman Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Semarang. Selain itu, di waktu bersamaan, ada 65 transmigran asal Jawa Timur dilepas secara virtual.

Transmigrasi kini tidak lagi dimaknai semata sebagai pemindahan penduduk, melainkan sebagai strategi pembangunan wilayah terpadu. Salah satu kisah inspiratif datang dari Lukman, warga asal Purworejo, Jawa Tengah dan mantan relawan gempa Palu 2018. Kini, ia sukses membina petani kopi dengan omzet mencapai Rp13 juta per bulan di Kawasan Transmigrasi Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

“Kami ingin kisah seperti Lukman menjadi cerita umum, bukan pengecualian,” kata Mentrans Iftitah.

Lima Program Unggulan

Transformasi ini ditopang lima program unggulan Kementerian Transmigrasi, yakni Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Berikut ini penjelasan singkatnya:

Trans Tuntas: Menyelesaikan persoalan legalitas lahan dan menyertifikasi 129 ribu bidang tanah transmigrasi yang belum clean and clear.

Transmigrasi Lokal: Mengutamakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan kawasan, bukan sekadar penonton.

Transmigrasi Patriot: Program kaderisasi dan pelatihan SDM unggulan dengan beasiswa dan penugasan untuk membangun kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.

Transmigrasi Karya Nusantara: Fokus pada penciptaan lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Transmigrasi Gotong Royong: Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk membangun kawasan mandiri dan berdaya saing.

Program Transmigrasi Patriot, misalnya, menghadirkan 2.000 pemuda terlatih untuk memetakan potensi lokal dan mendampingi pengembangan usaha masyarakat. Mereka akan mendapatkan pelatihan lanjutan, termasuk beasiswa pendidikan tinggi, dengan ikatan dinas di kawasan transmigrasi.

Kolaborasi Multisektor

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans, Velix Wanggai, menekankan bahwa ICI 2025 menjadi panggung penting bagi pihaknya memperkenalkan konsep transpolitan, yakni kawasan transmigrasi berbasis ekonomi produktif dan konektivitas global.

“Kami hadir menyajikan sesi tematik mengenai kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi,” jelasnya di sela-sela forum ICI 2025.

Menurut Velix, transmigrasi akan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dalam mendukung relokasi warga terdampak proyek besar seperti Rempang Eco City di Batam. Revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas juga menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029. Tentunya dengan didukung digitalisasi dan integrasi data kawasan transmigrasi. 

Dari Era Orde Baru hingga Kini

Mengutip laman Kementrans, program transmigrasi dicatat sudah diikuti 2,2 juta kepala keluarga (KK) dengan 9,2 juta jiwa tinggal di kawasan transmigrasi. Terbentuk, 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan tiga ibu kota provinsi. Sementara, jumlah transmigran yang diberangkatkan pada 2022 sejumlah 571 KK. Angka itu jauh lebih kecil dibanding 2015 yakni 3.568 KK. Padahal, ada ribuan keluarga yang mendaftar. 

Data Kementrans juga menyebutkan, ada lahan potensial yang bisa menampung sekitar 9.000 KK lagi. Sementara, pada 2024, ada 7.000 KK mendaftar transmigrasi. Namun, hanya 121 KK yang dapat diberangkatkan oleh pemerintah pusat karena keterbatasan anggaran.

Kendati jumlah transmigran menyusut, dari sisi kualitatif, transmigrasi mengalami perkembangan dengan dikenalkan konsep baru. Konsep ini menyuguhkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dengan lingkup kawasan yang lebih mampu berdaya saing sesuai dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 214 tahun 2007. 

Seturut demikian, dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, terjadi perubahan paradigma menjadi pembangunan transmigrasi berbasis kawasan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru.

Dengan begitu, berbasiskan UU 29 Tahun 2009 itulah yang kini akan dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program transmigrasi tak hanya tertuju memindahkan penduduk, melainkan bertransformasi menjadi program pengembangan kawasan ekonomi. Yakni, dengan program mendorong pengembangan kawasan transmigrasi transpolitan yang terintegrasi dan inklusif. Termasuk mendukung tercapainya swasembada pangan. 

Meski sudah dilakukan di era Presiden Sukarno, transmigrasi berkembang pesat pada era Orde Baru. Dimulai pada kurun waktu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I 1969-1974 sampai Repelita VI (1994-1999). Ketika itu, program transmigrasi memindahkan puluhan ribu hingga ratusan ribu penduduk pada tiap periode.

Selama pemerintahan Presiden Soeharto ada banyak inovasi dalam pembangunan transmigrasi, mulai dari transmigrasi biasa, berkembang menjadi transmigrasi Bedol Desa, Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Industri Rakyat (PIR), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

Lalu, pada era reformasi, secara kuantitatif transmigrasi mengalami penurunan, baik dari jumlah lokasi maupun transmigran yang akan diberangkatkan. Adanya kebijakan otonomi daerah juga membuat animo masyarakat untuk pindah menurun, masing-masing daerah mulai mengembangkan potensi daerahnya. 

Meski telah menempatkan lebih dari 2,2 juta keluarga di berbagai kawasan sejak Orde Baru, program transmigrasi sempat mengalami stagnasi. Jumlah peserta yang diberangkatkan menurun signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama akibat keterbatasan anggaran.

Namun, kualitas dan orientasi kini menjadi fokus utama. Dengan pendekatan berbasis kawasan, dukungan teknologi, dan sinergi lintas sektor, transmigrasi kembali mendapat tempat sebagai strategi percepatan pembangunan wilayah dan pemerataan ekonomi.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Redaktur: Untung S