Siang itu, Zainal seorang wisatawan asal Malaysia tampak sibuk memilih kopi di sebuah kafe kecil di kawasan Ubud, Bali. Setelah menyeruput tegukan pertama, ia merogoh ponselnya.

Tanpa menukar uang Ringgit ke Rupiah, ia cukup memindai kode QR di meja kasir menggunakan aplikasi pembayaran digital dari negaranya. Dalam hitungan detik, transaksi selesai.

“Praktis sekali. Tidak perlu repot menukar uang di bandara,” ujarnya sambil tersenyum puas.

Pemandangan semacam ini kian akrab di sejumlah destinasi wisata Indonesia. Semua berkat implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara, yang digagas Bank Indonesia (BI) bersama otoritas moneter di kawasan.

QRIS pertama kali diluncurkan di dalam negeri pada 2019. Tujuannya sederhana, menyatukan berbagai sistem pembayaran berbasis QR agar konsumen tidak bingung dengan beragam standar. Kini, hanya dengan satu QR code, masyarakat bisa membayar menggunakan berbagai aplikasi dompet digital atau mobile banking.

Kesuksesan domestik inilah yang mendorong BI melangkah lebih jauh: memperluas kerja sama QRIS ke lintas negara. Hingga 2025, Indonesia sudah bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Filipina, Jepang dan beberapa negara lain sedang dalam proses. Integrasi pembayaran ini menjadi tonggak penting konektivitas keuangan di ASEAN

Bagi pelaku usaha kecil, implementasi QRIS antarnegara adalah angin segar. Selama ini, mereka kerap kehilangan peluang karena wisatawan asing lebih suka transaksi digital daripada tunai.

Siti Aminah (37), pemilik toko batik di Yogyakarta, merasakan langsung manfaatnya. “Kalau turis bayar dengan QRIS dari aplikasi negara mereka, otomatis masuk ke rekening saya dalam rupiah. Tidak ada lagi ribet kembalian atau takut uang palsu,” katanya.

Selain mempermudah, transaksi lintas negara dengan QRIS juga lebih murah dibanding pembayaran menggunakan kartu internasional yang dikenakan biaya tambahan.

Pariwisata menjadi sektor yang paling diuntungkan. Sebelum adanya QRIS antarnegara, wisatawan sering kali terkendala penukaran mata uang, biaya administrasi bank, hingga risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kini, semua bisa dilakukan secara digital, aman, dan efisien.

Data Bank Indonesia menunjukkan, sejak uji coba pertama QRIS antarnegara dengan Thailand pada 2022, volume transaksi QRIS lintas negara terus meningkat, terutama di kawasan wisata populer. UMKM di Bali, Yogyakarta, hingga Batam menjadi penerima manfaat utama.

Implementasi QRIS antarnegara sejatinya bukan hanya soal pembayaran. Ia adalah bagian dari strategi besar integrasi ekonomi kawasan. Melalui ASEAN Payment Connectivity, negara-negara di Asia Tenggara berkomitmen membangun ekosistem pembayaran digital yang saling terhubung.

Bagi Indonesia, langkah ini bukan hanya mendukung target 45 juta pengguna QRIS domestik, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai ekonomi regional.

QRIS antarnegara adalah fondasi menuju transaksi lintas batas yang lebih luas, termasuk remitansi tenaga kerja migran dan e-commerce.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat sepanjang Q1 2025, dr sisi volume transaksi, sumber dana yang digunakan dalam transaksi QRIS didominasi uang elektronik (di kisaran 50,07-55,07 persen) dan rekening Tabungan (di kisaran 44,15-48,88 persen), dan hanya sebagian kecil yang menggunakan
sumber dana dari fasilitas kredit.

Adapun dari sisi nominal transaksi, sumber dana transaksi QRIS terbesar dari tabungan (dikisaran 53,24-55,45 persen) disusul uang elektronik (di kisaran 31,57-33,79 persen) dan hanya sebagian kecil yang menggunakan sumber dana dari fasilitas kredit. Hal ini menunjukkan peningkatan penggunaan source of fund uang elektronik dibanding tahun sebelumnya.

ASPI juga mencatat, sepanjang Q1 2025, QRIS cross border juga menunjukkan trend pertumbuhan walaupun harus terus ditingkatkan. Inbound transaksi sangat didominasi oleh transaksi dari Malaysia baik dari sisi volume maupun nominal transaksi.

Transaksi inbound dari Singapura dan Thailand masih relatif kecil dan berpeluang untuk terus ditingkatkan. Sementara untuk outbound transaksi, QRIS cross border dari Malaysia mulai meningkat menyusul Thailand dari sisi volume transaksi. Sementara transaksi dari Singapura masih relatif kecil.

Untuk meningkatkan penggunaan QRIS baik inbound maupun outbound, ASPI menilai harus dilakukan berbagai upaya baik oleh PJP QRIS maupun melalui Kementerian/lembaga dan stakeholders terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah terutama di daaerah tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan dari negara-negara yang sudah bekerjasama untuk layanan QRIS cross borderseperti Bali, Batam, dll. serta promosi melalui perusahaan airlines, travel agents dll.

QRIS dengan Jepang dan Tiongkok

Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (17/8/2025), QRIS resmi dapat digunakan di Jepang. Penggunaan QRIS di Jepang menandai perluasan QRIS ke luar ASEAN, setelah sebelumnya dengan Thailand, Malaysia dan Singapura.

Pada tahap awal, masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

Perluasan QRIS ini merupakan sinergi Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Ke depan, jangkauan merchant di Jepang akan terus diperluas sehingga masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi di Jepang menggunakan QRIS.

Selanjutnya, implementasi juga akan akan diperluas kepada merchant di Indonesia sehingga masyarakat dari Jepang dapat bertransaksi di Indonesia dengan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada peluncuran tersebut menyampaikan bahwa Indonesia kembali menorehkan langkah penting dalam sejarah sistem pembayaran nasional Indonesia, melalui perluasan inovasi yang memudahkan masyarakat bertransaksi lintas negara.

“Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna," kata Perry.

Menurut Perry, pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi dimaksud adalah QRIS Antarnegara.

"Inisiasi ini menjadi bukti komitmen Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran Indonesia untuk terus memperluas jaringan pembayaran digital di kancah internasional," ujarnya.

Konektivitas QRIS Indonesia–Jepang merupakan sebuah babak baru yang menandai komitmen kuat kedua negara dalam mempererat hubungan ekonomi melalui inovasi digital. Kini masyarakat Indonesia dapat bertransaksi dengan lebih mudah di Jepang, yang sekaligus mencerminkan sistem pembayaran yang semakin kuat, saling terhubung melalui digital, dan semakin seamless.

Implementasi QRIS antarnegara tidak hanya menyederhanakan transaksi, tapi membangun ekonomi digital yang inklusif, terutama UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian, para wisatawan, serta menjadi bagian perekonomian global yang semakin terintegrasi.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato menekankan, dengan kemajuan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah Asia, transaksi antarnegara meningkat, demikian pula dengan kebutuhan akan sistem pembayaran antarnegara. Sejak Agustus 2020, Jepang dan Indonesia telah dapat bertransaksi secara langsung menggunakan Yen dan Rupiah. Dan sejak 17 Agustus 2025, telah diluncurkan koneksitas pembayaran menggunakan QR code antara Jepang dan Indonesia.

"Saya berharap, dengan implementasi ini kita dapat merealisasikan masa depan dimana transaksi barang dan jasa antara Jepang dan Indonesia semakin dinamis, menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama." Menteri Katsunobu juga menyatakan komitmen Jepang untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan dengan Indonesia.

Setelah membuka akses QRIS bagi pengguna Indonesia di Jepang, Bank Indonesia (BI) kini bersiap menghadirkan sistem pembayaran Jepang, JP QR, agar bisa digunakan langsung di Indonesia.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa kerja sama pembayaran lintas negara ini dilakukan bertahap. Saat ini tahap outbound sudah berjalan, di mana wisatawan Indonesia dapat bertransaksi di Jepang dengan QRIS. Tahap berikutnya adalah inbound, yakni turis Jepang yang datang ke Indonesia dapat membayar dengan JP QR.

Ketua ASPI, Cosmas Setiawan Suwono, menyatakan pihaknya siap menyambut tahap inbound tersebut. Menurutnya, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan ekosistem QRIS dengan sekitar 40 juta merchant yang sudah terkoneksi. Meski demikian, sosialisasi masih diperlukan, baik kepada pedagang maupun konsumen, agar lebih terbiasa dengan pembayaran lintas negara.

Sejak resmi diluncurkan 17 Agustus 2025, sudah ada 35 merchant di Jepang yang menerima QRIS, termasuk di Tokyo, Osaka, dan Bandara Haneda. Data BPS mencatat kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia pada 2024 mencapai 338 ribu orang, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan basis pengguna yang besar dan arus wisatawan yang terus tumbuh, implementasi JP QR di Indonesia diyakini mampu mendorong pariwisata sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) juga mulai melakukan ujicoba interkoneksi QRIS Indonesia dan Tiongkok. Perluasan QRIS ke Tiongkok diharapkan dapat diwujudkan setelah seluruh proses ujicoba dan kesiapannya dapat berjalan dengan baik.

Konektivitas pembayaran dengan Tiongkok akan memfasilitasi perdagangan antarnegara secara lebih efisien, khususnya bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata kedua negara. Uji coba akan melibatkan ASPI, UnionPay International (UPI), dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Hingga Juni 2025, implementasi QRIS Antarnegara telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Kerjasama QRIS Antarnegara dengan Thailand tercatat mencapai 994.890 transaksi dengan nominal sebesar Rp437,54 miliar sejak diluncurkan Agustus 2022.

Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp1,15 triliun sejak diluncurkan Mei 2023. QRIS Antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada tanggal 17 November 2023 pun telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar Rp77,06 miliar.

Keberhasilan peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang merupakan hasil sinergi lintas otoritas antara Bank Indonesia dengan ASPI (termasuk penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menjadi anggota ASPI), Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang, Payment Japan Association (PJA), Netstars, dan lembaga keuangan yang berpartisipasi.

BI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan industri sistem pembayaran dan seluruh masyarakat dalam rangka memperluas akseptasi QRIS dengan didukung pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan dan perluasan kerja sama baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Tantangan Implementasi

Di tengah kompetisi global dan geliat ekonomi digital, konektivitas pembayaran lintas negara menjadi kebutuhan mendesak. QRIS antarnegara adalah salah satu jawabannya.

Meski manfaatnya nyata, implementasi QRIS antarnegara tidak tanpa kendala. Perbedaan regulasi antarnegara, kesiapan infrastruktur, hingga perlindungan konsumen menjadi isu yang terus dibenahi.

Selain itu, literasi digital juga masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak pelaku UMKM di daerah yang belum familiar dengan mekanisme transaksi lintas negara.

Dari kafe di Bali hingga pasar tradisional di Yogyakarta, dari wisatawan Malaysia hingga pekerja migran Indonesia di Malaysia, satu hal yang sama: transaksi semakin mudah, cepat, dan inklusif.

Di balik kode QR sederhana, tersimpan potensi besar yakni memperkuat daya saing UMKM, memperlancar arus wisata, hingga mendekatkan cita-cita ASEAN sebagai kawasan ekonomi digital yang terintegrasi.

Penulis: Ismadi Amrin
Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/935356/di-balik-kode-qr-ada-diplomasi-digital-dan-masa-depan-ekonomi