Mencetak generasi unggul merupakan agenda strategis yang menjadi prioritas nasional. Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 2021 ini tetap menjalankan program-progam kemajuan bangsa, seiring dengan upaya kerja keras bersama seluruh elemen bangsa menyelamatkan rakyat dari prahara pandemi Covid-19.

Apa saja prioritas nasional agar Indonesia berada dalam klasemen negara maju? Pertama, optimasi sumber daya manusia berkualitas. Kedua, menyediakan infrastruktur murah-logistik. Ketiga, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penyederhanaan regulasi serta pembangunan demokrasi.  Kelima prioritas itulah yang terus dijalankan sepanjang tahun ini.

Hal tersebut tertuang dalam laporan "Capaian Kinerja 2021, Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh" yang diluncurkan tepat pada dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Rabu (20/10/2021).

"Pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional, kunci memenangkan persaingan global," ujar Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin pada Orasi Kebangsaan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Islam Malang (UNISMA), Jawa Timur, 6 September 2021.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyadari bonus demografi 2030 akan melahirkan tantangan baru yang kompleks. Persaingan antarnegara semakin ketat seturut kemajuan teknologi informasi. Semua negara berebut kebutuhan sumber daya energi, pangan, maupun ruang hidup serta ancaman bencana iklim.

Oleh karena itu, generasi unggul adalah solusinya. Dalam menumbuhkan sumber daya manusia muda yang unggul, maka pemerintah terus memperkuat kualitas layanan kesehatan, menekan kasus stunting, mengembangkan pembelajaran virtual, menyuburkan kebudayaan Nusantara di era industri 4.0, memperluaskan perlindungan sosial, serta meningkatkan daya saing kerja.

Pencegahan Stunting

Prioritas nasional pemerintah adalah menekan angka stunting. Jika program tidak dijalankan secara serius, Indonesia akan mengalami lost generation. Pencegahan stunting terus diupayakan pemerintah di bidang kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan laju penurunan stunting melambat.

Guna mengejar target prevalensi sebesar 14 persen pada 2024, diperlukan reorientasi program dengan penekanan intervensi spesifik pemenuhan nutrisi anak dengan memprioritaskan kepada kelompok miskin yang terpukul berat di masa pandemi ini.

Oleh karena Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ujung tombak percepatan pencengahan stunting bersama elemen pemerintah daerah, masyarakat sipil dan desa bergerak dari rumah ke rumah, menjaga nutrisi balita.

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat juga terus diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Laporan Tahunan menyebut sampai 30 September 2021, dari 270 juta lebih penduduk Indonesia sebanyak 226,3 juta sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Terdiri dari 96.159.448 penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN dan 37.339.107 peserta PBI yang disubsidi oleh APBD. Sisanya sebanyak 31,1 juta peserta iuran mandiri, 39,2 juta peserta pekerja penerima upah (PPU) dari badan usaha, 18,1 juta PPU dari pegawai negeri sipil, dan 4,289 juta peserta bukan pekerja.

Upaya meratakan jaminan kesehatan masyarakat juga seiring dengan peningkatan fasilitas layanan masyarakat seperti pembangunan puskesmas di daerah pinggiran dan terluar. Adanya pandemi Covid-19 juga memacu para pelaku sektor kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat mulai dari faskes pertama hingga lanjutan. Termasuk sebagai momentum mendorong mutu serta kuantitas produk farmasi dan alat-alat kesehatan nasional.

Percepatan Ekosistem Riset Nasional

Terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi lokomotif percepatan ekosistem riset nasional. Lembaga ini menghimpun sumber daya riset di berbagai kementerian/lembaga maupun inovasi masyarakat. Sains, riset dan inovasi menjadi basis perencanaan pembangunan nasional yang bermuara pada penguatan daya saing industri maupun kualitas hidup bangsa.

Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima area yang menjadi fokus pengembangan riset Indonesia ke depan. Pertama, green economy atau green zone. Kedua, blue economy yang merujuk pada pengembangan ekonomi yang didukung pemanfaatan potensi kemaritiman nasional yang luar biasa.

Hal ketiga adalah transformasi digital. Kemudian, area bidang pariwisata. Selanjutnya kelima, area kesehatan mengingat akibat pandemi Covid-19, teknologi kesehatan berkembang pesat.

 Merdeka Belajar

Pandemi Covid-19 membuat potensi memudarnya capaian belajar (learning loss) dan memburuknya kesehatan psikis anak-anak Indonesia akan semakin besar. Anak-anak didik kehilangan masa belajar 8 bulan sampai 12 bulan.

Oleh karena itu, mulai akhir Agustus 2021, pemerintah mulai mendorong terselenggaranya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian Covid-19 di sekolah. Program ini dilakukan secara bertahap mengikuti kondisi kasus penularan Corona daerah masing-masing maupun cakupan vaksinasinya.

Situasi yang sulit ini tidak membuat pemerintah berhenti menggulirkan Program Merdeka Belajar. Tujuannya agar anak Indonesia yang unggul dilahirkan dari rahim pendidikan yang merdeka.

Sekolah, kampus, prestasi akademis, sumber ajar, dan belajar adalah sarana basis. Program Merdeka Belajar di Sekolah dan Kampus menjadi panduan agar muncul anak didik visioner, adaptif, kreatif, dan kaya kearifan lokal.

Setidaknya Mendikbudristek telah menelurkan 10 Episode Merdeka Belajar mulai dari Empat Pokok Cara Belajar, dan Mengajar Baru, Penyesuaian BOS, Organisasi Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Kampus Merdeka dan KIP Merdeka Kuliah.

Laporan tahunan itu menyebutkan, sepanjang 2021 Kemendikbudristek juga telah menyalurkan dukungan pengajaran siswa SD sampai jenjang kampus dalam Program Indonesia Pintar. Untuk jenjang SD diberikan Rp4,2 triliun untuk 10,3 juta siswa, tingkat SMP sebanyak 4,3 juta dengan alokasi dana Rp2,7 juta, jenjang SMA diberikan kepada 1,3 juta siswa dengan dana Rp1,1 triliun dan bagi 1,8 juta siswa SMK sebanyak Rp1,5 triliun.

Total dana yang sudah dicairkan 97,01 persen yang diterima oleh 97,53 persen siswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun terkait KIP bagi anak kuliah, Kemendikbudristek mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.

Perubahan itu berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020 menjadi sebesar Rp2,5 triliun.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari