Kementerian Keuangan telah menerbitkan dokumen resmi APBN 2020. Nilainya Rp2.528,8 triliun (dua ribu limaratus duapuluh delapan triliun delapan ratus miliar rupiah). Ada kenaikan sekitar 2,75 persen dari APBN 2019. Ke mana uang itu dibelanjakan? Secara umum, pemerintah pusat akan mengendalikan Rp1.670 triliun, dan Rp858,8 dikelola daerah dalam bentuk transfer daerah dan dana desa.
Seperti dulu disampaikan sebagai janji kampanye, Presiden Joko Widodo akan membawa Program SDM Berkualitas sebagai fokus utama. Di dalamnya ada program perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreneurship, penguasaan teknologi, dukungan kegiatan penelitian. Implementasinya melalui, antara lain, program KIP Kuliah dan penguatan pendidikan vokasi.
Program SDM ini juga menyangkut ke bidang kesehatan terkait program percepatan pengurangan anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan nutrisi akut, penguatan promotif preventif gangguan kesehatan, dan melanjutkan program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN).
Fokus kedua Presiden Jokowi adalah Penguatan Program Perlindungan Sosial, dengan mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Implementasinya, antara lain, melanjutkan Program Keluarga Harapan (yang memberikan bantuan nontunai untuk kesehatan dan pendidikan) dan Kartu Sembako (bantuan pangan nontunai untuk masyarakat prasejahtera). Untuk menambah efektivitas, agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dilakukan peningkatan akurasi data, dan perbaikan mekanisme penyaluran.
Fokus ketiga adalah Akselerasi Pembangunan Infrastruktur. Pada tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Jokowi ini, akselerasi pembangunan infrastruktur akan dikaitkan dengan daya saing investasi dan ekspor, mendukung langkah transformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air) dan antisipasi masalah sosial perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massal). Presiden mendorong K/L (kementerian dan lembaga) menggunakan skema pembiayaan kreatif, antara lain, KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) atau VGF (viability gap fund).
Dari Rp1.670 triliun belanja pusat itu, porsi yang dialokasikan ke kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp884,6 triliun. Selebihnya Rp785,4 untuk biaya non-K/L, antara lain, untuk subsidi dan bayar utang. Kementerian Pertahanan yang menyerap anggaran terbasar yakni Rp127,4 triliun, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) pada posisi kedua menyerap Rp120,2 triliun, Polri Rp90,3 triliun, Kementerian Agama Rp65,1 triliun, dan Kementerian Sosisl Rp62,8 triliun.
Meski Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak termasuk ke lima besar, tidak berarti anggaran belanja ke sektor pendidikan menyusut. Secara keseluruhan, alokasi anggaran ke sektor pendidikan mencapai Rp505,8 triliun. Dibanding 2015, ada kenaikan 29,5 persen.
Dari Rp505,8 triliun itu, Rp169,9 triliun dari pusat melalui K/L, dari daerah Rp306,9 triliun dan ada Rp29 triliun lainnya sebagai dana abadi, untuk misalnya beasiswa, perguruan tinggi, penelitian, serta seni budaya. Anggaran pendidikan dari pemerintah daerah lebih banyak dialokasikan sebagai gaji guru, honor, bantuan operasional sekolah (BOS), perbaikan serta perawatan fasilitas pendidikan. Alokasi dari pusat untuk pendidikan tinggi atau pengadaan fasilitas khusus untuk sekolah dasar dan menengah.
Program pendidikan ini diharapkan memberi sumbangannya konkret ke perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menargetkan ada kenaikan skor pada indeks pembangunan manusia (IPM) dari 71,98 pada 2019 menjadi 72,51 pada 2020 secara nasional. Program pendidikan ini juga diberi target mengungkit angka partisipasi pendidikan (dasar-menengah), serta mengerek porsi pekerja berkeahlian (tinggi dan sedang) dari 41 ke 43 persen pada 2020.
KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah juga terus digenjot. Menunjukkan kesungguhan pada isu SDM, maka KIP Kuliah ini pada 2020 akan melayani 818 ribu mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Naik 76 persen dari 2019 yang “baru” 464 ribu. Para mahasiswa ini akan menerima bantuan biaya hidup Rp4,2 juta per semester dan Rp2,4 juta untuk biaya pendidikannya.
Penerima KIP Kuliah ini terbagi dalam dua kategori. Yang pertama untuk 420 ribu mahasiswa baru yang pada masa SLA-nya juga menerima bantuan KIP, dan punya potensi akademik yang baik. Mereka harus kuliah di perguruan tinggi (negeri atau swasta) dengan akreditasi A/B. Prioritasnya pada bidang-bidang studi sains-teknologi, politeknik, serta pendidikan vokasional lainnya. Kategori kedua adalah bidik misi, 398 ribu. Mereka dari keluarga tidak mampu meski tak menerima KIP di masa SLA-nya. Meski tak harus menunjukkan prestasi yang luar biasa, penerima bantuan bidik misi ini juga harus menunjukkan potensi akademik yang memadai.
Program yang terbaru adalah Kartu Prakerja. Sasarannya adalah lulusan perguruan tinggi yang mencari pekerjaan atau korban PHK. Bagi fresh graduate akan menerima pelatihan vocational skill, sedangkan para korban PHK akan diikutsertakan dalam program reskilling. Peserta program ini ditargetkan 2 juta orang dengan biaya Rp10 triliun untuk 2020. Belum ada ketentuan tentang nilai bantuan sosial yang akan diberikan untuk para pencari kerja itu. (P-1)
