Dalam rapat kerja dengan Komisi V, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan sederet rencana ibu kota baru. Basuki mengaku, masih menghitung uang muka pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pembangunannya sendiri akan dimulai paling cepat pertengahan tahun depan. Untuk itu perlu dukungan dana pembangunan IKN di Kaltim, sebesar Rp865 miliar untuk tahun 2020. Angka tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Untuk jalan terutama untuk kawasan dan prasarana dasar yang memang harus dibangun dengan APBN.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, terdapat 3 tahapan utama pembangunan ibu kota negara. Pertama, masterplan dan desain kawasan berlangsung 2019 - 2020. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih, dll) dan landscape kawasan melalui mekanisme design-and-build (2020 - 2023). Groundbreaking dijadwalkan pada pertengahan 2020. Ketiga, pembangunan rumah dan gedung perkantoran (Kementerian/Lembaga) melalui mekanisme design-and-build (2020 - 2024).
Untuk penyiapan jalan nasional nontol, perlu anggaran Rp500 miliar sebagai uang muka. Kemudian untuk kebutuhan sumber daya air (SDA) terdiri dari penyediaan air baku, pembangunan bendungan dan embung, serta pengendalian banjir dan drainase dipatok Rp175 miliar juga sebagai uang muka.
Anggaran sebesar Rp100 miliar akan diperuntukkan bagi permukiman terdiri dari sarana atau prasarana utilitas bawah tanah seperti air minum atau air limbah, drainase, dan sarana dan prasarana umum kawasan 2.000 hektare (ha). Terakhir, kebutuhan Rp90 miliar untuk konsultan urban design 2.000 ha, rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 40 ribu ha dan design control 180 ribu ha, serta konsultan basic design untuk perumahan PNS.
Pemindahan ibu kota perlu mendapat payung hukum. Jika payung hukum berupa UU belum terbit, maka mimpi RI punya ibu kota baru bisa kandas. Namun demikian sambil menunggu payung hukum dirumuskan, pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah.
Ada tiga kementerian yang secara khusus terlibat dalam tahap awal pemindahan ibu kota. Pemerintah menargetkan pembangunan konstruksinya tak memakan waktu lama, yakni sekitar 4 tahun untuk jalan dan jembatan, waduk air, sanitasi.
Untuk pembangunan infrastruktur, akan menggunakan tiga cluster. Pertama, mendesain kawasannya, termasuk tata ruang bangunannya. Tahapan ini targetnya akan rampung paling cepat akhir 2019 hingga 2020. Prasarana dasarnya, pertama jalan, dan air, termasuk bendungan. Kementerian PUPR telah memetakan lokasi bendungan yang akan menunjang pengairan ibu kota baru ini.
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah akan menggunakan sistem design and build atau sistem rancang bangun. Dengan sistem itu, pengadaan dilakukan melalui sistem satu kontrak antara pemilik proyek dengan tim pelaksana konstruksi untuk merancang dan konstruksi sekaligus. Hal itu dilakukan agar lebih efisien dan memangkas waktu.
Sementara itu, untuk gedungnya, kata Basuki, butuh desain arsitektural yang hati-hati untuk membangun gedung pemerintahan. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta belum lama ini. “Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.
Ada sejumlah alasan Jokowi memilih daerah tersebut sebagai ibu kota baru.
Pertama, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa. Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Dan ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, ibu kota baru ini akan berkonsep kota hijau dan tidak akan membinasakan hutan yang ada di Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Selain itu, energi ramah lingkungan bakal menjadi andalan ibu kota baru Indonesia tersebut. Bambang mengatakan, pemerintah akan mengombinasikan penggunaan listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan juga lewat listrik dari matahari lewat solar panel.
Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dibutuhkan dana Rp446 triliun untuk memindahkan Ibu Kota. Sebagai salah satu opsi pembiayaan, aset yang pemerintah miliki Rp1.100 triliun yang ada di Jakarta bisa disewakan ke swasta. (E-2)
