Dalam laporan lima tahunannya, Presiden Jokowi mengatakan kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan. Kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya,” paparnya.
Pemerintah mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia serta penghargaan terhadap kebinekaan menjadi prioritas bidang sosial-budaya.
Pembangunan di bidang fisik dan pengembangan ekonomi di banyak tempat diiringi dengan pemastian pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga setiap bangsa menjadi lebih siap menggapai kemajuan.
Selama lima tahun terakhir peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum sudah berada di jalur yang tepat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 71,39 pada 2018.
Juga telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebagai hasil dari sebuah pendekatan komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Selama 5 tahun 18,9 juta siswa tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar dan 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.
Agar memenuhi 6T (tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi) maka pemerintah mengubah mekanisme bantuan sosial secara bertahap, dari beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sejak 2017. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT 15.530.897 pada 2015 dan tinggal 5.600.000 pada 2019.
Juga Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi makin komprehensif dengan diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan yang telah mencakup puluhan juta peserta. Hingga Juni 2019, tercatat 51.115.597 orang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Prevelensi Stunting Turun
Terobosan kebijakan, kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dan kampanye nasional dengan penekanan pada pola asuh, makan, dan sanitasi menjadi penentu keberhasilan penurunan prevalensi stunting. Dalam lima tahun berhasil menyelamatkan 1,7 juta balita dari stunting dan selama lima tahun. Prevalensi stunting turun dari 37,2% pada 2013 dan 30,8% di 2018. Adapun indikator keberhasilan pemeriksaan kehamilan, berat bayi lahir di atas 2.500 gram, perilaku benar mencuci tangan menggunakan sabun, perilaku benar buang air besar.
Selama 5 tahun terakhir, kesempatan untuk mengenyam pendidikan telah dibuka selebar mungkin. Namun ada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara global yang diukur dengan PISA atau instrumen yang digunakan OECD untuk mengukur kualitas pendidikan siswa usia 15 tahun dalam hal membaca, matematika, dan sains.
Pemerintah terus memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk memperbaiki kemandirian ekonomi perempuan melalui industri rumahan yang telah menjangkau 3.764 pelaku usaha.
Kemajuan dan kesejahteraan Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak dengan memastikan keberhasilan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak. Hingga tahun 2018, pemerintah telah membangun 520 Kabupaten/Kota Layak Anak.
Penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Sejak tahun 2018, pemerintah membuka kesempatan pada para penyandang disabilitas untuk berbakti pada negeri melalui seleksi penerimaan CPNS.
Pekerja penyandang disabilitas menyelesaikan pembuatan mainan anak-anak berbahan dasar kayu di Mandiri Craf, Bantul, Yogyakarta.
Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (orang) mengalami kenaikan dari 40.785 pada 2015 menjadi 112.939 pada 2017 dan 101.378 pada 2018. Dan Penerimaan CPNS dengan formasi penyandang disabilitas pada 2018 mencapai sejumlah 646 orang
Sementara itu pemerintah membuat kebijakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memberdayakan masyarakat yang tak bisa dijangkau perbankan. Selain itu ada skema pendanaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang jumlah nasabahnya sudah mencapai 5,3 juta (hingga Sep 2019). Pada 2019 penyaluran Mekaar mencapai Rp12,75 triliun.
Percepatan Reforma Agraria
Selama lima tahun pemerintahan Jokowi periode I, terjadi percepatan reforma agraria yang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi K/L dan Pemda, melakukan redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dan mewajibkan corporate social responsibility (CSR). Capaian redistribusi tanah 2015-Juni 2019 sebanyak 558.700 bidang atau seluas 418.748 ha. Capaian legalisasi tanah 2015-Juni 2019 tercatat 14.223.763 bidang dengan luas 3.641.937 Ha.
Sementara itu, perhutanan sosial adalah kebijakan inovatif pemerintah untuk memberikan hak dan akses pengelolaan lahan kepada masyarakat kurang mampu. Perhutanan Sosial yang terealisasi hutan desa 1.348.349,21 Ha, hutan kemasyarakatan 666.458,82 Ha, hutan tanaman rakyat 340.837,68 Ha, kemitraan kehutanan 319.414,78 Ha, dan hutan adat 574.221 Ha. Di samping itu sejak 2018, hak hutan adat bagi masyarakat adat telah dilindungi oleh pemerintah. Sampai dengan Agustus 2019 telah ditetapkan bahwa hutan adat seluas 574.221 Ha . (E-2)
