Di antara sejumlah politisi dan profesional yang hadir ke Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2019) sore, untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo, tampak sosok yang tidak asing bagi lingkungan istana. Dia adalah Jenderal (Purn) Moeldoko. Seperti halnya undangan lainnya, kali itu Moeldoko pun mengenakan kemeja putih dan celana hitam.
Kuat dugaan, Moeldoko termasuk dalam jajaran tokoh yang diundang oleh Presiden untuk berdiskusi tentang “visi-misinya” terkait sejumlah hal yang sesuai dengan proyeksi posisinya di kabinet periode, 2019-2024.
Diketahui, Moeldoko selama ini memang memiliki perhatian lebih pada perkembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dia pernah mengingatkan bahwa perlu segera ditemukan formulasi yang pas terkait pengendalian stabilitas dan pemberian ruang bagi demokrasi.
Sebab diyakininya, jika pemerintah begitu ketat mengendalikan stabilitas, demokrasi pasti terganggu. Sebaliknya, bila demokrasi diberikan ruang sebebas-bebasnya, liar, dan tidak terkendali, maka stabilitas itu akan terancam.
Moeldoko sejak medio Januari 2018 memang telah berada sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo, yakni sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Bahkan pada masa penyusunan kabinet baru, Moeldoko termasuk satu dari tujuh orang yang secara khusus dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk membantu melakukan tugas operasional. Tak heran diapun bisa mensinyalkan, dari 34 kementerian, sekitar 15-16 posisi di antaranya akan diisi oleh politisi.
Karir Moeldoko memang cukup moncer. Alumnus Akabri tahun 1981 itu merupakan penyandang sejumlah predikat terbaik dan peraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa. Selama karier militernya, Moeldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.
Gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia diraih Moeldoko, pada 15 Januari 2014, dengan predikat sangat memuaskan lewat desertasinya yang berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan).
Tidak hanya karir militer dan akademisi, Moeldoko juga pernah mengisi jabatan strategis di partai politik. Pada penghujung Desember 2016, mantan KSAD di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bergabung dengan Partai Hanura dan mengisi jabatan prestisius sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura. Di partai besutan seniornya, Jenderal (Purn) Wiranto, itu nama Moeldoko bahkan sempat digadang-gadang untuk mengisi posisi ketua umum partai.
Namun alih-alih memegang kendali partai, Moeldoko malah mengajukan pengunduran diri sekitar setahun setelah bergabung di Hanura. Mantan KSAD yang menjabat sejak 20 Mei hingga 30 Agustus 2013 itu menyebut dirinya untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala KSP.
Di luar urusan militer dan politik, pria kelahiran Kediri 62 tahun silam itupun diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia pernah menjadi perwakilan keluarga Jokowi dalam prosesi pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution.
Dalam Kabinet Indonesia Maju yang masa tugasnya dimulai 2019 sampai 2024, mantan Panglima TNI yang menjabat mulai 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015 itu dipercaya untuk kembali mengemban jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi saat kegiatan prapelantikan menteri, Kepala KSP bertugas mengawal program prioritas nasional sesuai visi presiden dan mengkoordinasikan setiap kemenko dan KSP agart menjadi role model smart government office. (E-1)
