Coba saja kita bedah angka-angka. Pemerintah menganggarkan belanja Rp487,9 triliun untuk anggaran pendidikan. Selain untuk memenuhi minimum 20% anggaran pendidikan seperti yang disyaratkan UU juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jumlah itu mencakup Rp 11,2 triliun untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar. Dengan anggaran sebesar itu, lebih dari 20 juta anak didik mendapat bentuan. Sementara untuk pendidikan yang lebih tinggi, dianggarkan Rp4,9 triliun membiayai peserta bidik misi.
Selain untuk kepentingan biaya rutin, anggaran pendidikan yang besar juga diperuntukan bagi penguatan pendidikan vokasi. Jenis pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan industri di Indonesia masa depan. Yang tidak kalah penting adalah percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Alokasi yang juga besar dianggarkan untuk bidang kesehatan yang mencapai Rp 122 triliun. Alokasinya sekitar Rp26,7 trilun untuk jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa melalui program Jaringan Kesehatan Nasional.
Jumlah yang cukup besar juga dialokasikan untuk program perlindungan social. Angkanya mencapai Rp 381 triliun. Antara lain untuk peningtakan 10 juta peserta kesejahteraan keluarga harapan yang jumlahnya mencapai Rp 34,4 triliun. Pemerintah juga menganggarkan bantuan pangan non tunai sebesar Rp290,8 triliun dengan berkonsentrasi pada perbaikan sistem penyaluran. Anggaran untuk subsidi bunga untuk kredit perumahan, kredit mikro dan pengusaha kecil.
Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat
Keseriusan pemerintah menitik beratkan pembangunan manusia Indonesia untuk mengejar target peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari 70,81 pada 2017 menjadi 71,98 pada 2019 nanti.
Jika kita buka data, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016.
Bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,06 tahun atau lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2016.
Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,66 juta rupiah per tahun, meningkat Rp 244 ribu dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.
Jika mengacu pada ketegori yang dibuat UNDP (United Nations Development Programme), IPM Indonesia tahun 2017 dikategorikan tinggi karena berkisar antara 70 sampai 79,99. IPM sendiri disusun mengacu tiga aspek esensial yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang mengacu pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan.
Laju pertumbuhan IPM cenderung sulit untuk ditingkatkan lantaran melibatkan kondisi sosial masyarakat secara struktural. Dilihat dari pencapaian umur harapan hidup saat lahir misalnya, merupakan hasil implementasi kebijakan banyak pihak. Itu seperti dampak dari pola makan dan keseharian gaya hidup yang sehat, hingga kondisi lingkungan hidup tempat tinggal.
Upaya perbaikan kualitas manusia yang dilakukan pun tidak sekaligus dapat dirasakan dalam jangka waktu kurang dari satu atau dua tahun. Kebijakan wajib belajar 12 tahun yang baru berdampak kepada harapan lama sekolah, namun sayangnya belum berdampak kepada rata-rata lama sekolah.
Di lain sisi, kebijakan wajib belajar 12 tahun juga tidak serta merta akan meningkatkan pendapatan yang berujung kepada pengeluaran per kapita. Untuk gambaran, selama periode 2010-2017, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89%.
Menyoroti umur harapan hidup 2017 diperkirakan bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan hidup hingga 71,06 tahun. Usia tersebut atau lebih lama 0,16 tahun jika dibandingkan dengan harapan hidup bayi yang lahir tahun sebelumnya.
Peningkatan umur harapan hidup mencerminkan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Selama periode 2010-2017, Indonesia berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebanyak 1,25 tahun atau tumbuh 0,25% per tahun dari 69,81 tahun pada 2010.
Begitu juga dengan harapan lama sekolah, anak-anak yang pada 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun jika dibandingkan dengan anak yang berumur sama di 2016.
Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata menempuh pendidikan selama 8,10 tahun, atau lebih lama 0,15 tahun jika dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Angka ini menunjukan bahwa pada tahun 2017 penduduk Indonesia secara rata-rata baru mencapai tingkat pendidikan sekolah menengah pertama kelas IX.
Selama periode 2010-2017, harapan lama sekolah di lndonesia telah meningkat 1,56 tahun atau tumbuh sebesar 1,87% per tahun. Adapun, rata-rata lama sekolah meningkat 0,64 tahun atau tumbuh 1,18% per tahun.
Hal lain yang dapat disimpulkan dari komponen lPM adalah tingkat pemenuhan kebutuhan hidup. Pada 2017, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita Rp10,66 juta per tahun, meningkat Rp 244 ribu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran dapat dipandang sebagai indikasi adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Selama tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia meningkat sebesar 1,76% per tahun.
