Di tengah ancaman krisis pangan, kemitraan terpadu dan inklusif yang melibatkan pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan petani akan menjadi model pengembangan yang dibutuhkan bagi sektor pertanian. Berkaitan dengan krisis pangan, lembaga pangan dunia (FAO) sudah memperingatkan adanya ancaman krisis pangan seiring terjadinya wabah pandemi Covid-19.
Di sisi lain, adanya pandemi juga mengungkap bahwa sistem pertanian pangan dunia sangat rapuh. Akibat kondisi itu, lebih dari jutaan manusia terancam kelaparan. Bahkan, lembaga itu juga memprediksi sebanyak 132 juta orang menderita kekurangan nutrisi pada 2020/2021 sebagai akibat terjadinya resesi ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi.
Mengantisipasi kondisi itu, ketika membuka acara Jakarta Food Security Summit-5, pada Rabu (18/11/2020), Presiden Joko Widodo menekankan model bisnis kemitraan terpadu dan inklusif yang bisa mendorong sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi, yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan jadi sumber kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Presiden mendorong Kadin Indonesia melanjutkan komitmen mendampingi petani swadaya melalui skema kemitraan terpadu dan inklusif. “Melalui skema itu, kemitraan itu akan menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan menyerap komoditas pangan yang dihasilkan petani,” ujar Presiden Jokowi di acara tersebut.
Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun depan, terutama seiring meningkatnya ancaman krisis pangan dunia akibat Pandemi Covid-19. Anggaran yang akan dikucurkan untuk mendukung fokus ini mencapai Rp99 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pandemi yang berkepanjangan dapat menyebabkan krisis pangan, terutama jika terjadi gangguan pada rantai pasokan dan logistik.
Untuk itu, ketahanan pangan menjadi sangat penting terlebih bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai 265 juta orang dengan wilayah geografis yang luas. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan anggaran untuk ketahanan pangan. Anggaran tersebut dialokasikan pada sejumlah kementerian/lembaga, termasuk subsidi pupuk dan aktivitas lainnya. "Anggaran tidak hanya di Kementerian Pertanian atau Kementerian Perikanan dan Kelautan, tetapi ada juga di kementerian lain untuk irigasi dan pemerintah daerah dalam bentuk pangan," kata Sri Mulyani dalam Webinar Jakarta Food Security Summit atau JFSS-5, Rabu (18/11/2020).
Dukung Produktivitas
Peningkatan anggaran antara lain dilakukan untuk mendukung program produktivitas pangan dan food estate. Khusus food estate, misalnya, pemerintah kini tengah menggenjot pengadaan kawasan pangan di sejumlah daerah.
Salah satu food estate itu terletak di Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Program jangka panjang itu berupa langkah penyediaan lahan baru, rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan drainase di lahan berawa. Kawasan pangan ini luasnya 600.000 hektar (6.000 km2), sembilan kali lipat luas DKI Jakarta. Lokasi ini dipilih karena dianggap lebih sesuai dibanding tiga calon lainnya, yakni di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke, Papua. Salah satu pertimbangannya, sumber daya airnya cukup, lokasinya di tengah wilayah Indonesia, dan dekat dengan calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Area food estate ini adalah sisa dari lahan program Sawah Sejuta Hektar yang telah dirintis di Presiden Soeharto 30 tahun silam. Program ini tidak berlanjut karena kesulitan membangun sistem tata airnya. Dalam perjalanannya, 400.000 ha di antaranya berubah fungsi, umumnya menjadi kebun sawit.
Toh, 600.000 ha tetap saja lahan yang luas. Pemerintah sempat mencanangkan rencana yang cukup ambisius. Yakni, pada 2020 hingga 2021 ini, sebanyak 30.000 ha areal yang pertama yang akan digarap. Lalu, 110.000 lainnya pada tahun anggaran 2022-2023, yang akan dibuat lebih produktif. Selebihnya, diharapkan dikerjakan pemerintahan berikutnya.
“Semua itu adalah memastikan program-program yang dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan dan akan terus dievaluasi,” ujar Sri Mulyani.
Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga akan menjaga stok beras guna mencapai ketahanan pangan. Beras merupakan makanan pokok warga Indonesia sehingga stabilitasnya perlu dijaga baik dari sisi ketersediaan atau kualitasnya. "Stok kita antara 18 persen sampai 20 persen dari konsumsi. Konsep stok ini menjaga ketersediaan dari konsumsi seluruh penduduk," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, untuk mendorong dan mewujudkan ketahanan pangan nasional dibutuhkan kebijakan pemerintah yang konsisten. "Apalagi dalam masa dan pascapandemi," kata Rosan. Dia pun berharap Indoensia bisa menjadi lumbung untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan dunia. Hal tersebut seiring sektor pangan yang masih mampu tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19.
Rosan menuturkan, sektor pertanian perlu diprioritaskan terutama karena mengingat tingginya pertumbuhan sektor ini di tengah pandemi. Sektor pertanian juga mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka. "Sektor ini juga leading sector dalam pencapaian tujuan pembangunan dan wujudkan kesejahteraan manusia dan planet bumi," ujarnya.
Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu dari tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif pada kuartal III 2020. Pertumbuhannya sebesar 2,15 persen secara tahunan. Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan juga terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 14,68 persen. Sektor ini hanya di bawah industri pengolahan yang berkontribusi 19,86 persen, tapi pertumbuhannya terkontraksi 4,31 persen secara tahunan.
Hal ini menunjukkan sektor pertanian menjadi salah satu sektor pengungkit utama ekonomi di kuartal III tahun ini. Pertanian juga menjadi satu-satunya sektor dengan tren kenaikan pada ekspor sejak Mei hingga Oktober tahun ini. Pertumbuhan di Oktober mencapai 23,80 persen secara tahunan dengan nilai USD0,42 miliar. Badan Pusat Statistik pun mencatat serapan tenaga kerja pertanian paling tinggi per Agustus 2020. Dari 128,45 juta orang penduduk bekerja, 29,76 persen berada di sektor ini, tumbuh 2,23 persen secara tahunan. Lebih tinggi dari perdagangan dan industri pengolahan yang proporsinya masing-masing 19,23 persen dan 13,61 persen.
Terlepas dari semua itu, kita semua memahami pandemi wabah corona ini tak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya. Oleh karena itu, menjaga pasokan pangan pun harus menjadi prioritas bangsa ini dan pemerintah sudah berusaha kerja keras untuk memenuhinya.
Penulis: Firman Hidranto
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
