Nun jauh dekat perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste, sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dualilu, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT, sudah mampu memproduksi penganan nugget dari bahan ikan tuna. Desa Jenilu ini terletak di utara Pantai Atapupu yang merupakan wilayah pesisir Pulau Timor Barat, dekat dengan perbatasan NTT-Timor Leste. Mata pencaharian utama mereka selama ini menangkap ikan tuna atau cakalang dari perairan Timor. Selain nugget, daerah tersebut juga memiliki beberapa potensi jenis produk makanan khas lokal.
Adapun jenis usaha lain yang dikelola BUMDes Dualilu maupun masyarakat setempat, sesuai potensi unggulan daerah pesisir tersebut, antara lain, ikan panggang, perkedel ikan, keripik pisang, tenda jadi, lempara, dan rumpon. Geliat perekonomian masyarakat lokal semakin terasa karena ada komoditas baru yang mereka hasilkan selain menjadi nelayan dan bercocok tanam.
Desa lainnya di NTT juga memiliki produk kelautan seperti ikan teri yang dipasarkan secara dalam jaringan (daring) dan memiliki pasar hingga ke Jabodetabek dan Jawa Timur. Beberapa desa-desa di wilayah timur Indonesia cukup berkembang dalam lima tahun terakhir berkat dukungan Dana Desa dan pembangunan infrastruktur dasar.
Desa Jenilu adalah satu dari sekian ribu desa pesisir yang sudah menggeliat perekonomiannya. Menjelang peringatan Hari Nusantara 13 Desember, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan bahwa peringatan nasional tersebut menjadi momentum untuk terus mengangkat pertumbuhan di 10.743 desa di wilayah pesisir atau pulau terluar tanah air.
Dari total 10.743 desa di wilayah pesisir, sebanyak 1.103 desa berada di wilayah terluar, pulau kecil, dan terpencil. "Yang menarik dari 261 desa pulau kecil terdapat satu desa posisinya lebih dari satu pulau. Jadi ada satu RT, satu pulau," ungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam sebuah talkshow memeringati Hari Nusantara 2020, Selasa (8/12/2020).
Ribuan desa-desa pesisir tersebut masih membutuhkan sentuhan akses digital dan perhatian maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, selain membuka akses konektivitas berupa infrastruktur perhubungan serta dukungan logistik. Hal penting lainnya adalah menjalin jaringan internet atau digitalisasi desa.
Di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi amat strategis bagi pengembangan desa pesisir. Bagaimana melalui digitalisasi, produk-produk unggulan dari desa pesisir tersebut terekspose keluar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik. Di samping tentunya meningkatkan kualitas layanan publik di desa itu.
Pembangunan desa pesisir tersebut tentunya mesti selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Program Kemendes PDTT selalu mengacu pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Memberdayakan desa di pesisir harus memperhatikan potensi laut sebagai sumber nafkah berkelanjutan sekaligus menjaga kelestariannya. Data menunjukkan baru 13 persen desa di pesisir laut yang memiliki perhatian terhadap laut dan 30 persen yang memiliki sistem mitigasi bencana alam.
Meski masih banyak desa pesisir belum tersentuh digitalisasi, Menteri Abdul Halim mengungkapkan, saat ini sudah ada 233 desa memiliki platform digital. Ke-233 desa digital itu bisa menjadi contoh untuk pengembangan desa lain. Desa-desa digital itu nantinya bisa menjalin kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional.
Selain unsur kerja sama, desa digital juga ditargetkan akan tersedianya jaringan internet tetap (wi-fi) dan mobile (telepon genggam) berkecepatan tinggi, informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik secara luas. Pada November-Desember 2020 ini, beberapa desa digital sedang dijadikan model sistem informasi pembangunan desa untuk capaian SDGs Desa.
Informasi seputar Covid-19 di desa juga telah disediakan dalam sistem informasi pembangunan desa. Hingga saat ini, sistem ini mencatat kegiatan Desa Tanggap Covid-19 sampai level nasional. Monitoring ini diikuti dengan penanganan di lapangan pada desa-desa yang membutuhkan bantuan. Menurut Kemendes PDTT, sistem monitoring ini sangat efektif menangani pandemi Covid-19. Kasus suspect dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional.
Menyikapi upaya digitalisasi desa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus fokus menggarap jaringan internet pada 2021 hingga 2022 di 12.548 kelurahan/desa di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Termasuk daerah non-3T khususnya di beberapa wilayah pesisir guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menegaskan pembangunan internet desa ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat dan meratakan implementasi jaringan komunikasi di seluruh daerah. Pandemi Covid-19 membuat rencana awal jaringan internet tersambung seluruh Indonesia pada 2032 menjadi maju 10 tahun menjadi 2022.
Dia menambahkan, peran dari literasi digital menjadi penting bagi masyarakat desa pesisir untuk membantu akselerasi pengembangan potensi SDM maupun sumber daya kelautannya. Penyediaan layanan internet adalah soal sektor di hilir, namun yang paling penting adalah mengembangkan terlebih dulu kualitas produk atau layanan di sektor hulu agar mampu menarik di e-commerce.
Kolaborasi Kemenkominfo dan Kemendes PDTT ini diharapkan mengangkat perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir dan kepulauan yang selama ini termarjinalkan.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Firman Hidranto/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
