Sekitar 60 juta lebih pelaku sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap bergerak dan survive meski mereka pun ikut goyah digempur pandemi. Omzet anjlok, penyediaan bahan terganggu, modal terancam cekak.

Tak dipungkiri, mereka pernah memiliki pengalaman yang hampir mirip dengan kondisi saat ini pada krisis ekonomi 1998 dan 2008.  Meski ujian cukup berat, sektor itu mampu survive di tengah badai, bahkan tetap mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 61,07 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Dua tahun Kabinet Indonesia Maju, di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Afirmasi kabinet ini terhadap sektor UMKM telah terbukti memberikan sektor itu tetap tangguh dan mampu menjadi penopang pertumbuhan serta memberi transformasi bagi perekonomian bangsa.

Hasilnya, di bidang ekonomi pencapaian pemerintah dalam dua tahun terakhir berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07% year on year (yoy) dan ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebutkan, pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Data itu juga menyebutkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 7,07% (yoy) di triwulan II-2021. Pencapaian sepanjang 2021 itu mencatat pertumbuhan itu merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Dalam konteks pembiayaan ke sektor UMKM--sebagai penyumbang PDB 61,07 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga-- pemerintah pun telah memberi sinyal untuk terus meningkatkan pembiayaan ke UMKM.

Kucurkan ke UMKM

Sepanjang berlangsungnya wabah hingga kini, pemerintah telah mengucurkan dana bagi sektor UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun 

Bahkan, pemerintah juga telah berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong sektor itu berkembang. Salah satu bentuk komitmen itu berupa alokasi kredit pembiayaan perbankan hingga 30% dari total kredit. Tentunya porsi itu tidak sekaligus, namun secara bertahap hingga 2024.

Salah satu instrumen pendanaan itu adalah melalui kredit usaha rakyat (KUR). Per 1 September 2021, sebut data Kementerian Koperasi dan UKM,  realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp177,7 triliun. Dari sejumlah itu, debitur yang disasar sudah mencapai 4,8 juta atau mencapai 70 persen dari target nasional.

Dari total penyaluran kredit ke sektor UMKM, kebanyakan masih digunakan untuk kepentingan modal kerja dengan porsi 73 persen dan untuk kepentingan perdagangan dengan porsi 49 persen.

Lantas bila dilihat dari realisasi KUR, siapa saja pelaku UMKM yang mengambil pendanaan tersebut? Bila dilihat sektornya, porsi terbesar diraih oleh sektor perdagangan sebesar 63,85 persen.

Berikutnya sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan 20,12 persen, sektor jasa 8,81 persen, sektor industri pengolahan 4,38 persen, perikanan 1,47 persen, dan konstruksi 1,37 persen.

Data Kemenko Bidang Perekonomian juga menyebutkan, Provinsi Jawa Tengah mengambil porsi terbesar. Berikutnya yang masuk lima besar pengambil dana KUR adalah Jatim, Jabar, Sulsel, dan Sumut.

Selain dana KUR, beberapa model pendanaan untuk ke sektor ‘wong cilik’ juga dihelat melalui pembiayaan koperasi. Lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) per 17 September 2021 telah tersalur sebanyak Rp1 triliun atau sekitar 64,72 persen dari target Rp1,6 triliun kepada 128 koperasi.

Ada juga program pendanaan bagi usaha wirausaha pemula dengan nilai bantuan Rp7 juta per wirausaha, yang telah disalurkan pada 1.800 wirausaha dengan total anggaran Rp12,6 miliar.

Masalah pendanaan yang tetap harus dijaga, pelaku UMKM juga harus bisa berjalan dan beroperasi. Oleh karenanya, pemerintah juga memberikan jalan agar pelaku itu tetap bisa memasarkan produknya.

Salah satu jalan itu adalah dengan menggencarkan program pemasaran melalui digitalisasi, e-commerce, selain juga menanamkan kepada masyarakat untuk membeli produk UMKM melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Tercatat hingga kini, menurut data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah ada 14 juta pelaku UMKM yang onboarding di marketplace sejak inisiasi itu pertama kali digulirkan pada Mei 2020 lalu. Ketika itu, hanya 513.964 pelaku yang ikut program itu.

Bisa jadi apa yang digalakkan pemerintah sudah benar. Mengutip data riset World Bank, sekitar 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di masa pandemi.

Terlepas dari data-data di atas yang menyebutkan, sektor UKM masih bisa tetap survive dan memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengan pagebluk yang masih belum diketahui kapan berakhirnya, kolaborasi adalah kunci tetap eksisnya sebuah usaha.

Berbagai upaya program yang telah diinisiasi oleh pemerintah harus terus diperkuat dan disinergikan dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan UMKM.

Melalui upaya yang keras dan bergandeng tangan semua pemangku kepentingan, cita-cita UMKM yang tangguh bisa terwujud. Ujung dari semua itu akhirnya tercipta Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari