Perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Hal ini dapat diamati pada dua indikator, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya bergerak ke arah yang lebih baik, meski tetap ada awan gelap yang membayangi, yakni potensi terjadinya resesi global masih besar.

Aksi bank sentral sejumlah negara, termasuk Federal Reserve AS yang gencar melakukan pengetatan kebijakan moneter demi mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi juga dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan kebijakan moneternya. Kebijakan moneter yang diambil oleh BI adalah kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen.

Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (17/11/2022). Artinya, BI telah melakukan penaikan suku bunga acuan sebanyak empat kali berturut-turut sejak Agustus lalu.

Bank sentral itu telah mengerek suku bunga acuan hingga 175 bps sejauh ini. Agresivitas kebijakan moneter BI itu dilakukan demi merespons aksi bank sentral sejumlah negara utama, termasuk The Fed AS, demi mengendalikan gerak liar indeks harga konsumen (IHK).

Harus diakui, aksi sejumlah negara sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari terus berlanjutnya ketegangan geopolitik yang menjadi faktor perlambatan ekonomi global, yang ujungnya memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi. Selain itu, dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif juga menjadi faktor perlambatan ekonomi global.

Meski sejumlah prediksi memberikan sinyal awan kelabu, khusus untuk Indonesia diprediksi perekonomiannya tetap tumbuh. Gambaran itu terlihat dari pernyataan sejumlah lembaga dunia telah mengeluarkan proyeksinya. Misalnya, OECD di rilisnya pada September 2022 telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5 persen, dan 4,8 persen (2023).

Berikutnya, laporan IMF pada Juli 2022, proyeksinya masing-masing 5,3 persen (2022) dan 5,2 persen (2023). Bank Dunia masing-masing 5,3 persen (2022) dan 5,1 persen (2023).

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 persen dan 5,3 persen (2023). Dari gambaran itu, artinya keputusan BI yang diambil itu lebih pada sikap lebih realistis dengan memprioritaskan penanganan inflasi, meskipun ada risiko laju ekonomi tersendat, baik pada kuartal IV-2022 maupun 2023.

Apalagi, ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, salah satunya adalah munculnya kesepakatan di antara negara anggota kelompok negara ekonomi maju yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka mengamankan inflasi. Berkaitan dengan kebijakan itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ekspektasi inflasi di dalam negeri masih cukup tinggi kendati inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 melandai dibandingkan dengan sebelumnya.

Indikator itu tergambarkan dari inflasi IHK Oktober 2022 yang mencapai 5,71 persen dari sebelumnya, September 2022 sebesar 5,95 persen. Perry Warjiyo memprediksi, inflasi sepanjang tahun ini berada pada posisi 5,6 persen (year on year/yoy). Angka itu lebih rendah ketimbang konsensus ekonom yang memproyeksikan inflasi mencapai 5,9 persen (yoy).

“(Inflasi inti) masih akan meningkat karena ada lag effect (efek tunda) kurang lebih sekitar 3,7 persen pada triwulan I-2023,” kata Perry, pada Kamis (17/11/2022).

Kendati pengetatan moneter terus berlanjut, Perry optimistis ekonomi nasional tumbuh di rentang 4,5 persen—5,3 persen pada 2022 yang ditopang oleh perbaikan ekspor dan pemulihan ekonomi domestik. Tak bisa dipungkiri, kenaikan suku bunga acuan merupakan respons sigap bank sentral atas dinamika konsumsi dalam negeri, yang dihadapkan pada beratnya impak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tak hanya itu, bayang-bayang lesatan inflasi kian nyata pada pengujung tahun, mengingat secara historis IHK selalu melesat saat Natal dan tahun baru (Nataru). Namun, kebijakan BI yang diambil dengan menaikkan suku bunga acuan bisa dikatakan keputusan tepat dalam merespons kondisi eksternal.

Kebijakan itu merupakan salah satu dari tujuh langkah strategis BI untuk terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi nasional. Selain menaikkan suku bunga acuan, enam kebijakan strategis BI lainnya adalah, kebijakan itu dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi, dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran lebih awal.

Lalu, BI memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation. Stabilisasi rupiah bisa dilakukan melalui intervensi di pasar valas, baik transaksi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian dan penjualan surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Kemudian, BI melanjutkan penjualan dan pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan suku bunga acuan dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN. Dengan demikian, investor asing masuk dan akhirnya mampu memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.

BI juga menerbitkan Sukuk Bank Indonesia atau SUKBI dengan aset dasar atau underlying berupa surat berharga pembiayaan inklusif atau SUKBI inklusif. Hal itu diakui sebagai surat berharga pembiayaan inklusif SBBI sesuai dengan komitmen BI untuk mendukung pembiayaan inklusif dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

BI pun melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan melakukan pendalaman assesment terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan. Selanjutnya, BI terus mendorong QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur dan layanan QRIS, termasuk perluasan penggunaan QRIS antar negara.

BI mendorong inovasi sistem pembayaran, termasuk melanjutkan akses BI Fast kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan, dan kanal layanan serta melanjutkan komunikasi publik secara berkala.  Tak berhenti di sana, lanjut Perry, bank sentral juga menjalankan koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.

"Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan," kata Perry.

Penulis: Firman Hidranto
edaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari