Tentu Anda sudah sangat mengenal dengan nama Bunaken. Tempat wisata itu merupakan salah satu destinasi andalan Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal hingga mancanegara. Bahkan, Bunaken juga telah menjadi spot menyelam kelas dunia yang layak untuk dinikmati.
Bunaken sendiri merupakan nama pulau yang berada di dalam Taman Nasional Laut Bunaken yang masuk dalam wilayah Kota Manado. Di sekitarnya terdapat sejumlah pulau-pulau lain, seperti Pulau Manado Tua, Pulau Siladen, Pulau Mantehage, dan Pasir Timbul Nain.
Untuk menuju destinasi andalan ini, butuh usaha yang tidak mudah dan murah. Wisatawan dengan budget minim, tentu akan memilih kapal kayu yang belum tentu jalan dari dermaga Kalimas.
Adapun, wisatawan dengan budget lebih biasanya memilih untuk menyewa kapal cepat (speedboat) dan berbagi biaya dengan wisatawan lainnya, baik dari dermaga Calaca maupun dari dermaga Marina.
Pasalnya, tarif sewa speedboat boleh dibilang tidak murah, sekitar Rp1 juta untuk mengantar ke Pulau Bunaken, atau sama untuk mereka yang hanya ingin snorkeling di sisi barat Pulau Bunaken. Itu pun jika musim tidak ramai. Bila musim ramai (peak season) kadang tarif bisa menembus Rp1,5juta akibat tingginya permintaan.
Keindahan Taman Nasional Laut Bunaken kembali disorot ketika destinasi wisata itu mendapatkan kunjungan dari Presiden Joko Widodo, Jumat (5/7/2019). Kedatangan orang nomor satu di Tanah Air untuk kesekian kalinya bisa jadi merupakan angin segar bagi daerah tersebut.
Ya, artinya Presiden Jokowi sangat perhatian terhadap pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Menurut presiden, destinasi andalan Sulawesi Utara tersebut nantinya akan semakin banyak dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan asing, sejalan dengan adanya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.
Namun, untuk memikat wisatawan, butuh pengelolaan yang juga harus hati-hati mengingat Taman Nasional Laut Bunaken merupakan area konservasi.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan perencanaan yang matang untuk menata Bunaken. Salah satu yang diusulkan Presiden adalah dengan membuat klaster-klaster untuk memisahkan area penduduk, area wisata, dan area konservasi.
“Ini mau dibuat perencanaan dulu untuk membuat klaster-klaster sehingga penduduknya di sebelah mana jelas, tempat wisata di mana jelas, area konservasinya di mana juga jelas,” katanya.
Rencana klaster ini seakan menjadi gayung bersambut bagi rencana yang digagas oleh pemerintah daerah pada beberapa waktu lalu. Pada, 20 Juni 2019, Pemerintah Kota Manado mengusulkan dibentuknya zonasi untuk kegiatan pariwisata bahari di seputaran Bunaken untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan yang mengunjungi destinasi andalan Sulawesi Utara tersebut.
Zonasi yang diusulkan bisa berdasarkan waktu kepadatan wisatawan misalnya saat musim ramai, atau zonasi berdasarkan kriteria pemula dan mahir untuk wisata bawah laut.
Tak hanya penataan klaster, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengerjakan pengembangan fasilitas di Taman Nasional Laut Bunaken, termasuk penambahan kapal untuk wisata bawah laut.
“Misalnya untuk melihat bawah laut tadi, kapalnya mungkin dari Kementerian Perhubungan juga akan ditambah.”
Tidak main-main, Jokowi menargetkan pembenahan Bunaken tersebut bisa dimulai tahun ini sehingga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun depan. “Mumpung belum ramai. Kalau sudah ramai sulit kita mengendalikan. Klasternya betul-betul diatur. Tadi sudah saya perintahkan, fisiknya sudah terbenahi.”
Infrastruktur
Sebenarnya, Manado bukan hanya Bunaken. Pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur juga menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang masih menyisakan persoalan pembebasan lahan sepanjang 13 kilometer. Ini juga mendapat perhatian serius presiden.
Menurutnya, adanya jalan tol ini tidak hanya untuk mendorong industri, tetapi juga untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Di simpang susun Airmadidi, Minahasa Utara, Jokowi menargetkan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 kilometer akan beroperasi penuh pada April 2020.
Tol Manado Bitung ini diharapkan bisa memberikan interkoneksi Manado-Bitung sehingga dapat memberikan manfaat baik untuk industri di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan industri perikanan di Bitung ataupun pariwisata di Pulau Lembeh.
“Ini men-trigger pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung. KEK Bitung berkembang. Tanpa ini, sulit.”
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya juga akan membangun jembatan yang menghubungkan Bitung dengan Pulau Lembeh. Jembatan sepanjang 1 kilometer tersebut diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp500 miliar yang sudah dianggarkan pada 2020.
Pada kesempatan kunjungan ke Sulawesi Utara itu, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. KEK itu memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik.
KEK Bitung dibangun di areal seluas 534 hektare. KEK Bitung ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp35,2 triliun dan mampu menyerap hingga 34.710 tenaga kerja. KEK Bitung diproyeksikan memberikan efek terhadap perekonomian nasional dengan peningkatan output sebesar Rp92,1 triliun pada 2025.
Tidak itu saja, KEK itu kini telah mendatangkan beberapa investor dengan total komitmen investasi sebesar Rp3,8 triliun. Salah satunya adalah Futai Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolahan kertas daur ulang dengan komitmen investasi sebesar Rp2,8 triliun.
Benar, secara infrastruktur pendukung, KEK Bitung sangat siap. Infrastuktur pendukung itu adalah adanya Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Khusus Pelabuhan Hub Internasional Bitung, telah dibangun Terminal Petikemas Bitung dengan kapasitas 500.000 Teus/tahun.
Presiden Joko Widodo berharap dengan diresmikannya KEK ini akan diikuti dengan masuknya investasi pabrik pengolahan bahan jadi. “Harapannya, investor baru bermunculan, lapangan pekerjaan baru bertambah. Kalau tadinya kita mengirimkan bahan mentah, dengan adanya KEK daerah itu bisa ekspor bahan jadi hasil olahan bahan mentah tersebut.”
Yang jelas, pemerintah menyadari potensi ekonomi Indonesia tidak hanya ada di wilayah barat. Wilayah timur Indonesia juga kini jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Masa depan ekonomi Indonesia juga berada di timur Indonesia. (F-1)
