Satu Kompi pasukan (100 personel) Brimob dari Polda Riau diterbangkan dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru ke Tembagapura, Papua, Rabu (17/7/2019). Selanjutnya, mereka akan merapat ke Tembagapura, mengamankan lingkungan sekitar penambangan PT Freeport Indonesia, di dataran Tinggi Puncak Jaya. Di sana, mereka akan bergabung dengan satuan Brimob lainnya dari Sumatra Barat, Kalimantan Barat, dan Bali, dalam Satuan Tugas (Satgas) Amole 2019.
Seprti satuan di TNI, penugasan Brigade Mobil (Brimob) Polri ini juga berpindah dari satu ke lokasi yang lain. Sepanjang Mei-Juli lalu, satuan Brimob dari berbagai daerah juga diterjunkan ke Jakarta, menjadi bagian dari sekitar 30 ribu pasukan TNI-Polri yang bertugas mengamankan situasi rawan pascapemilu di ibu kota. Brimob memang dibentuk sebagai satuan yang mobile.
Dalam banyak kesempatan, di saat kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terganggu, atau secara potensial akan terusik, Brimob diturunkan ke lokasi. Sering kali tandem dengan satuan-satuan Samapta Polri dan TNI. Menjadi bagian dari Polri, Brimob punya kekuatan hukum untuk ada di depan untuk menangani gangguan kamtibmas seperti demo, bentrokan antarawarga, sengketa antarkelompok, atau gangguan bersenjata oleh kelompok separatis di Tembagapura.
Secara umum tugas Brimob adalah penegakan hukum berintensitas tinggi. Selain menghadapi tindak kerusuhan, terorisme, penjinakan bom, ancaman kelompok bersenjata, Brimob juga dilatih untuk SAR (search and rescue) dan aksi penyelamatan dalam kebencanaan.
Namun, dalam organisasi Polri, dengan atribut sebagai pasukan paramiliter, Brimob bukanlah unsur dominan. Dipimpin oleh komandan korps seorang perwira tinggi Polri berbintang dua, Brimob punya kekuatan sekitar 30 ribu personel, tidak sampai 10 persen dari anggota Polri yang jumlahnya sekitar 430 ribu. Markas Komando (Mako) Brimob ada di Kalisari, Depok.
Satuan paramiliter itu dibentuk oleh Perdana Menteri (PM) Sutan Syahri pada 14 November 1945, di Jakarta, dengan nama Tokubetsu Keisatsutai (Pasukan Polisi Istimewa). Pada mulanya satuan ini bertugas mengawal para pejabat pemerintah, yang bukan saja terancam oleh militer Belanda dan sekutu yang bercokol di kota-kota besar, tapi juga dari gangguan kelompok bersenjata yang tidak segaris dengan kebijakan politik pemerintah.
Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan bahwa per 1 juli 1946 Jawatan Kepolian Negara dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab kepada PM. Polisi istimewa ada di dalamnya, dan disebut sebagai Mobile Bigade (Mobrig). Satuan polisi dan Mobrig inilah yang mengawal pejabat pemerintah, terutama PM Syahrir dan M Hatta.
Tugas khusus Polri ini mengingatkan akan mitos Pasukan Bhayangkara Majapahit yang mengawal Raja Hayamwuruk. Maka, nama Polri pun diasosiaasikan dengan bhayangkara sehingga hari lahir Polri 1 juli kemudian disebut pula sebagai hari Bhayangkara.
Di tengah suasana revolusi kemerdekaan, Mobrig pun ikut berlibat dalam berbagai operasi militer, utamanya bertempur melawan tentara pendudukan Belanda/sekutu. Bersama satuan TNI, polisi istimewa itu juga ikut memadamkan pemberontakan dan teror PKI Madiun 1948.
Pada era kemerdekaan, unit paramiliter itu terus dilibatkan dalam berbagai aksi militer menangani separatisme di sejumlah daerah, yang merebak pada dekade 1950-an. Mobrig pun terjun dalam aksi-aksi Konfrontasi dengan Malaysia dan aksi penyusupan ke Irian Barat (Papua) dalam. Pada 1964, nama Mobile Brigade ini resmi berubah jadi Brimob. Satuan Brimob juga dilibatkan dalam operasi militer di Timor Timur antara 1975 - 1978.
Selama bertahun-tahun, pusat pelatihan Brimob menyatu dengan pusat pendidikan tamtama-bintara Polri di Watukosek, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Namun sejak 1978, pusdik itu dikhususkan bagi Brimob, sedangkan Pusdik Polri/Polda Jatim dipindahkan ke Porong, Sidoarjo. Hingga saat ini, Pusdik Brimob Ksatrian Watukosek itulah yang menjadi arena pelatihan personel Brimob.
Seiirng dengan adanya tuntutan mengedepankan Polri dalam penegakan hukum berintensitas tinggi, seperti kerusuhan, huru-hara, terorisme, kejahatan dengan senjata api dan bahan peledak, jumlah personel dan satuan Brimob terus bertambah. Pada 1992, jumlahnya sudah mencapai 12.000 orang. Pada era reformasi, jumlah tersebut terus bertambah hingga kini mencapai 30 ribu orang.
Dalam perkembangannya, Brimob memiliki dua kecabangan pokok, yakni Gegana dan Pelopor. Yang pertama terkait dengan tugas spesifik seperti penjinakan bom (Bomb Disposal), penanganan KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif), anti teror (Counter Terrorism), dan intelijen. Ada pun cabang pelopor untuk penangan huru-hara, menjaga obyek vital, hingga perang gerilya secara terbatas.
Saat ini, Mako Brimob secara langsung membawahi tiga resimen pelopor, satuan Gegana, unit-anti KBR, unit inteljen, dan bantuan teknis. Selebihnya, satuan-satuan berseragam hitam itu ditempatkan di 34 polda dan berada di bawah komando kapolda. Bila ditugaskan di tempat lain, satuan tersebut otomatis berada di bawah polda setempat.
Khusus untuk unit BKR, operasinya dikendalikan oleh Asisten Operasi Kapolri. Ada pun Komandan Korps (Dankor) Brimob bertanggung jawab atas kemampuan teknis satuan polisi bersergam serba hitam itu. (P-1)
