Pokok  soal sektor riil Indonesia masih  berpusar pada isu regulasi dan infrastruktur. Oleh karena itu pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menjadikan ongkos logistik lebih murah dan  mobilitas sosial menjadi lebih mudah. Sementara pemecahan regulasi adalah upaya penyederhanaan perizinan dan prosedur. Dan Online Single Submission (OSS) sebagai wujud  komitmen pemerintah untuk mensinkronisasi proses perizinan usaha di tingkat pusat dan daerah.  OSS yang diluncurkan pada 2018 ini  merupakan upaya meruntuhkan egoisme sektoral di pusat maupun daerah. Istilah kerennya untuk memberantas 'raja-raja kecil' di daerah.

Fokus  pemerintahan Jokowi - Ma'ruf  lima tahun mendatang yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai penunjang kekuatan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah meletakkan dasar  pembangun infrastruktur secara massif yang tidak saja terkait transportasi, tetapi juga infrastruktur energi, teknologi informasi dan komunikasi sebagai prasyarat dasar. Namun demikian  perlu SDM yang akan mengoperasikannya. Sehingga dibutuhkan SDM yang punya kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Pembangunan SDM, kata Presiden Jokowi, merupakan modal terbesar dan terkuat yang harus dimiliki Indonesia.

Sebenarnya Jokowi sudah memberi perhatian  untuk melakukan pembangunan SDM dimulai dengan peletakan sistem pendidikan yang menguatkan karakter anak didik. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik inilah wujud perhatian negara dalam menyiapkan pembangunan jiwa anak-anak didik sekolah.

Bukti komitmen pemerintahan Jokowi lainnya di bidang penguatan SDM adalah berupa penyediaan dana abadi riset sebesar Rp1 triliun pada 2019. Dana ini  diharapkan jadi pemicu peningkatan tradisi riset di Indonesia.

Jokowi juga mendorong peningkatan kemampuan  literasi masyarakat. Karena tingkat literasi (budaya membaca) yang  rendah mengakibatkan percepatan kerusakan peradaban masyarakat. Sebab keberadaan berita bohong (hoaks) jadi mendapatkan ruang dan check and recheck tidak terjadi.

Data Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia di peringkat 64 dari 72 negara yang rutin membaca. Sedangkan  data The World Most Literate Nation Study, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Kondisi yang memperihatinkan tentunya, sehingga perlu dilakukan secara terus-menerus dan massal upaya literasi di tengah masyarakat.  Program pengiriman buku gratis melalui layanan PT Pos Indonesia ke pelosok nusantara, dan meniadakan PPN bagi penerbitan buku perlu dipertahankan.

Data terakhir, yang pernah dilansir Jokowi, 51 persen tenaga kerja Indonesia lulusan SD.  “Ini persoalan yang harus kita selesaikan besar-besaran, tidak hanya untuk 10-100 ribu orang,” kata Jokowi. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pelatihan-pelatihan agar keahlian dan keterampilan tenaga kerja kita menjadi lebih baik. Pendidikan kejuruan, SMK di daerah-daerah, agar dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru.

Penerbitan berbagai kartu, yang berkaitan dengan pendidikan juga merupakan bentuk komitmen presiden Jokowi terhadap kemajuan SDM Indonesia.  Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, diterbitkan untuk lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan kuliah tetapi tidak mampu. Kartu tersebut bisa untuk kuliah dengan cuma-cuma.

Sedangkan Kartu Prakerja, juga bermanfaat yang baru lulus sekolah, baik SMA, SMK, dan Politeknik, dan universitas bisa mendapatkan pelatihan sehingga matang masuk ke dunia industri.

Joko Widodo (Jokowi) bukan tanpa alasan menerbitkan berbagai kartu, melainkan untuk menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tanah Air. Sebab, ia ingin anak bangsa bisa bersaing secara global.

Ia menambahkan, sebentar lagi akan masuk ke Revolusi Industri Jilid 4. Untuk itu, perlu adanya SDM standar global agar dapat bersaing, dan ia mengaku akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM anak bangsa.

Jokowi pun berencana membantu anak-anak muda yang berprestasi untuk bisa melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, di dalam negeri maupun di luar Negeri. Tujuannya agar muda-mudi berkualitas premium ini ke depan bisa membangun daerahnya masing-masing dengan ilmu yang diperolehnya.

Kemauan peningkatan SDM ini juga tercermin  melalui alokasi anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Anggaran pendidikan pada tahun ini mecapai Rp492,5 triliun, yang dirinci melalui belanja pusat sebesar Rp163,1 triliun, belanja transfer daerah sebesar Rp308,4 triliun, dan melalui pembiayaan sebesar Rp21 triliun.

Lebih rinci lagi, anggaran pendidikan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), antara lain melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) (termasuk gaji guru), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik yang salah satu bidangnya adalah pendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, pemerintah menggunakan konsep Triple Helix antara pemerintah, akademisi, dan swasta yang dijadikan konsep untuk memproduksi manusia-manusia yang unggul melalui pendidikan tinggi. (E-2)