Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Angka IDI mengalami peningkatan dibandingkan indeks 2017. Angka IDI meningkat dari 2017 yaitu pada 72,11 menjadi 72,39. Kenaikannya 0,28 poin.
Pengukuran IDI oleh BPS ini tidak hanya mengukur hasil kinerja pemerintahan dan birokrasi, tapi juga mempertimbangkan penerjemahan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, peran DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan dan hukum.
Dari ketiga aspek yang diukur, nilai IDI dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46) dan penurunan aspek hak-hak politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79). Namun, dalam aspek lembaga demokrasi, angkanya mengalami kenaikan sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Hal ini karena adanya kegiatan kaderisasi yang intensif dilakukan oleh partai politik peserta pemilu.
Dari penurunan sejumlah indikator itu, yang perlu menjadi perhatian utama adalah aspek kebebasan sipil, karena di dalamnya ada indikasi ancaman atau penggunaan kekerasan. Hal ini terjadi karena Pemilu 2019 yang cukup panas, sehingga berita bohong pun merajarela dan mengakibatkan friksi di masyarakat terutama di daerah.
Selain itu, ada beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Ada aspek yang masuk dalam kategori buruk (di bawah 60), yaitu di antaranya keterwakilan perempuan di DPRD. Karena keterwakilan ini penting untuk memberikan masukan anggaran dengan perspesktif perempuan kepada pemda dan untuk transparansi dari APBD.
Dalam mengukur IDI ini BPS menggunakan empat sumber data. Yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur, hasil focus group discussion (FGD) dengan pihak terkait, serta wawancara mendalam. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk mengukur IDI, BPS menggunakan tiga aspek, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Setiap aspek diterjemahkan ke dalam variabel di mana variabel diterjemahkan lagi ke dalam indikator.
Meskipun ada aspek, variable dan indikator IDI yang masih belum membaik, dari tahun ke tahun perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari skor IDI sejak 2009 sampai 2018 yang nilainya selalu berada pada kisaran 60-80 yang artinya demokrasi Indonesia sejak 2009 sampai dengan 2018 berada kategori sedang.
Ada fenomena menarik. Antara 2009 sampai dengan 2013 nilai IDI masih berada di bawah angka 70, tetapi sejak 2014 sampai 2018 angkanya sudah berada di atas 70. Lima tahun pertama dan 5 tahun kedua sama-sama sedang, tapi 5 tahun terakhir, yakni 2014-2018, menunjukkan perbaikan.
Dari data yang disampaikan, ada peningkatan ancaman kekerasan terhadap masyarakat dalam IDI 2018 ini. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah perlu membuat berbagai regulasi yang salah satunya diatur dalam PP no 2 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial. Namun kuncinya adalah masyarakat sendiri yang tidak arogan dalam merealisasikan kebebasan berkumpul dan berserikat tadi. Karena yang sekarang terjadi di daerah bukan masyarakat dengan aparat, tetapi masyarakat dengan masyarakat.
Sementara itu untuk mengatasi peningkatan ancaman kekerasan di masyarakat, perlu ada usaha pembekalan pendidikan politik bagi masyarakat. Bappenas perlu memprioritaskan program pendidikan politik di kalangan masyarakat dalam rencana pemerintah ke depan. Karena dengan pendidikan politik akan mudah berinteraksi bisa berkonsultasi, bertukar pikiran, supaya ketegangan dan kekerasan bisa dihindari. (E-2)
