Presiden Joko Widodo memang mulai mengalihkan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) di periode keduanya. Namun, sektor infrastruktur ternyata tak ditinggalkan, bahkan terus digenjot.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, sektor infrastruktur telah dipatok memperoleh anggaran Rp419,2 triliun. Anggaran sebesar itu, naik 4,9% dari realisasi anggaran infrastruktur 2019 yang mencapai Rp399,7 triliun.
Mungkin ada beberapa kalangan menyebut angka itu fantastis. Sah-sah saja. Namun, itulah realitasnya. Infrastruktur negara ini bisa dikatakan masih jauh dari ideal. Wajar di periode kedua Jokowi, sektor itu tetap menjadi fokus.
Dalam konteks pembangunan pembangunan infrastruktur, pemerintah membaginya menjadi beberapa bidang. Pertama, bidang konektivitas terdiri atas pembangunan jalan 837 km, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, dan penyelesaian tiga bandara baru.
Kedua, bidang ketahanan air yaitu rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk 16.000 hektare dan pembangunan bendungan sebanyak 49 unit.
Ketiga, untuk bidang perumahan terdiri atas pembangunan rusun sebanyak 5.224 unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 2.000 unit. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas baru pada 2020, yaitu KSPN Super Prioritas (termasuk GP Mandalika) dan persiapan pelaksanaan PON 2020 di Papua.
"Untuk infrastruktur tahun depan, yang naik tajam adalah jalan. Tahun 2020 targetnya naik dua kali lipat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8).
Menteri Sri Mulyani merincikan pada 2020 pembangunan jalan ditargetkan hingga 837 kilometer (Km), naik lebih dari dua kali lipat dari pembangunan jalan 2019 yang hanya sepanjang 406 Km.
Selain menambah pembangunan jalan, pembangunan jembatan juga masih dilakukan. Tahun ini pemerintah merencanakan pembangunan jembatan dengan total panjang 6,9 kilometer.
Bendahara negara itu menambahkan, guna melengkapi akses transportasi jalur darat pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan jalur kereta api dengan total panjang 238,8 Km. Pembangunan jalur kereta api itu tercatat lebih kecil dibanding pembangunan jalur kereta api pada 2019, yang ditargetkan sepanjang 269,45 Km.
Adapun infrastruktur lain yang akan dibangun yakni tiga bandara baru, 49 bendungan, serta 5.224 unit rusun dan 2.000 rumah khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Tidak Sanggup
Harus diakui, untuk menyediakan dana bagi pembangunan infrastruktur, seperti disampaikan Sri Mulyani, pemerintah tentu tidak akan sanggup. Oleh karena itu, pemerintah menilai pentingnya pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah mengincar dana Rp19,7 triliun dari swasta untuk mendanai proyek infrastruktur sepanjang 2020 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Kami mendorong peran swasta maupun BUMN untuk membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif," tutur bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Khusus untuk realisasi KPBU di 2020, Sri Mulyani membeberkan ada 3 kementerian yang bakal mengejar pekerjaan 11 proyek, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.
Tiga kementerian itu diharapkan berkoordinasi untuk menawarkan 11 proyek melalui skema KPBU. Di antara 11 proyek itu, terdapat pembangunan 4 satelit yakni Palapa Ring Barat (Rp1,2 triliun), Palapa Ring Tengah (Rp1 triliun), Palapa Ring Timur (Rp5,4 triliun), dan Satelit Multifungsi (Rp6,6 triliun).
Selain itu, ada pula rencana membangun jalan non-tol di Sumatra Selatan sebesar Rp900 miliar dan di Riau sebesar Rp1,1 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga mengajak swasta berkolaborasi dalam pengerjaan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatra dan Jawa sebesar Rp300 miliar.
Selanjutnya, proyek yang akan di-KPBU-kan adalah proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare sebesar Rp1 triliun, dan pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebesar Rp300 miliar, serta pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp200 miliar.
Pendapat Sri Mulyani pun diamini oleh Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, swasta perlu dilibatkan karena dana infrastruktur yang disediakan pemerintah terbatas. Swasta akan didorong membantu penyediaan anggaran infrastruktur untuk mendongkrak perekonomian.
Menurut Basuki Hadimuljono, pemerintah hanya mampu menyediakan 30% atau sebesar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun hingga tahun 2024.
"Peningkatan konektivitas bukan hanya jalan tol dan jalan nasional, melainkan juga bendungan harus diteruskan hingga terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahan," kata Basuki di Jakarta, Minggu (18/8).
Menurut dia, terobosan baru sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur. Ke depan belanja infrastruktur tidak hanya berfokus APBN, tapi melalui skema kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). "Kita harus dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi," ujarnya.
Kementerian PUPR akan menyiapkan data-data dan skema pembiayaan yang akan ditawarkan. Investor, kata dia, harus tahu betul kapasitas proyek yang akan ditawarkan. (F-1)
