Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment/MCWE) di Nusa Dua, Bali, 23-24 Agustus 2022, menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis memperkuat kesetaraan gender di berbagai sektor.

G20 MCWE dilaksanakan secara hibrida dan diikuti oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan beberapa negara yang diundang secara khusus. Bertajuk “Recover Together, Recover Stronger to Close Gender Gap”, G20 MCWE mengangkat tiga isu utama sebagai jawaban bahwa selama masa pandemi Covid-19, perempuan adalah kelompok yang mengalami dampak paling signifikan secara sosial dan ekonomi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan, G20 MCWE adalah komitmen Indonesia untuk melanjutkan upaya pengarusutamaan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dimulai di Italia pada 2021 lalu.

“Konferensi Tingkat Menteri pertama tentang Pemberdayaan Perempuan diadakan tahun lalu pada Presidensi G20 Italia dan Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan acara yang sangat strategis ini. Kami percaya, hanya melalui kerja sama global dan komitmen yang kuat, kami dapat mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya di masa pemulihan Covid-19 dengan terus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan,” ujar Menteri Bintang, Selasa (23/8/2022).

Perempuan mengalami dampak yang paling signifikan dari kesenjangan gender, yaitu rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, rentan menjadi korban tindak kekerasan dan menanggung beban ganda dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Kementerian PPPA sebagai pengampu isu pemberdayaan perempuan Presidensi G20 Indonesia 2022 menetapkan tema dengan tiga isu utama.

Ketiga isu utama yang menjadi isu strategis dan relevan dengan kondisi saat pandemi, yaitu pertama, ekonomi perawatan pasca-Covid-19, yang berfokus pada pekerjaan perawatan tidak berbayar dan kesempatan yang hilang di pasar tenaga kerja. Kedua, menutup kesenjangan gender digital, dengan fokus pada partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan pekerjaan di masa depan. Ketiga, kewirausahaan perempuan dengan fokus pada potensi untuk mendukung pengusaha perempuan dalam mempercepat kesetaraan dan mempercepat pemulihan pascapandemi Covid-19.

Dengan demikian, Menteri PPPA berharap, konferensi ini dapat menjadi platform yang berharga untuk berbagi ide-ide global, tren masa depan, dan praktik terbaik tentang isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, terutama yang terkait dengan tiga isu utama. Kemudian menyepakati platform untuk mengamankan komitmen kolektif, dan memperluas kolaborasi antara semua negara anggota G20, undangan khusus, dan pemangku kepentingan G20 yang relevan.

Dari rangkaian pertemuan G20 di Indonesia, forum ini telah mengembangkan dan menyajikan enam catatan kebijakan tentang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi digital, lingkungan dan perubahan iklim, transisi energi, dan kesehatan. Indonesia melakukan kerja sama dengan aliansi dan kelompok keterlibatan G20 dan mitra sosialnya, termasuk G20 Empower dan Women20 (W20).
Pada kesempatan tersebut, W20 dan G20 Empower menyampaikan lampiran teknis dari hasil pertemuan pleno masing-masing kepada Menteri Bintang. Sejumlah lampiran teknis tersebut selanjutnya akan disampaikan sebagai masukan Leaders Meeting pada KTT G20.

Yessie D Yoesetya, Chair of G20 Empower, menyatakan bahwa G20 Empower merupakan sebuah kerja sama yang unik antara pemerintah dan sektor swasta. Di bawah keketuaan Indonesia tahun 2022, G20 Empower mengangkat tiga isu prioritas yang memperkuat hasil Presidensi G20 di Italia pada 2021.

Pertama, soal akuntabiltas untuk implementasi G20 Empower KPI (Key Performance Indicators). “Sebuah dashboard untuk mengukur efektivitas kepemimpinan perempuan di sektor swasta,” kata Yessie, Rabu (24/8/2022).

Selain itu, hal berikutnya adalah meningkatkan keterampilan dan mendorong sektor swasta untuk turut membantu pembiayaan bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) perempuan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ketiga, membangun ketahanan digital dan keterampilan digital bagi perempuan pelaku UMKM.

Sementara itu, Uli Silalahi, Chair of W20, mengatakan bahwa ada tujuh poin dari hasil pleno Women20 pada Presidensi G20 Indonesia 2022. Rekomendasi tersebut, yaitu pertama, peningkatan akses untuk perempuan dan anak perempuan dalam layanan kesehatan, kepemilikan tanah dan layanan untuk perempuan disabilitas dan perempuan di desa. Kedua, peningkatan infrastruktur dan akses digital di bidang investasi dan teknologi. Ketiga, kebijakan penghapusan diskriminasi dan pengembangan data terpilah gender.

Keempat, transparansi data. Kelima, monitoring indikator keberhasilan inisiatif yang sesuai target. Keenam, penyediaan pendidikan dan keterampilan untuk menghilangkan bias dan stereotype yang menimpa perempuan. Ketujuh, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pengurangan kesenjangan gaji di antara pegawai perempuan dan laki-laki.

Women20 merupakan Engagement Group G20 untuk mendorong komitmen G20 dalam isu perempuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berperspektif gender agar pengarusutamaan gender tetap menjadi bagian penting dalam keseluruhan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Adapun G20 Empower Initiative adalah aliansi G20 yang memiliki tujuan mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta. Di Indonesia, Kementerian PPPA bertindak sebagai “mother ministry” dari G20 Empower dan Women20.

Isu kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Women20 selaku engagement group dan G20 Empower Initiative memiliki peran untuk mendorong komitmen negara-negara anggota G20 dalam isu tersebut.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari