Jakarta, InfoPublik – Presiden Jokowi mendorong pentingnya penguatan arsitektur kesehatan global yang berpegang pada prinsip solidaritas, kesetaraan, keadilan dan transparansi, pada sesi pertama KTT G20 Sabtu (30/10/2021) di Roma Italia.

“Guna mengatasi krisis global, Presiden mengusulkan beberapa langkah seperti membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global, menyusun protokol kesehatan untuk aktivitas lintas negara, serta mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan esensial,” ungkap Menlu Retno Marsudi melalui Keterangan Pers Virtual Hasil Kunjungan Kerja di Roma.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dunia membahas upaya untuk keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Selain menekankan pada penguatan ketahanan kesehatan global, Presiden Jokowi juga menekankan pada pentingnya percepatan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Menlu, pertemuan membentuk pandangan bersama diantara para pemimpin, bahwa keadaan pandemi belum usai dan ekonomi dunia masih belum bangkit. Lebih lanjut, pemimpin sepakat mendukung strategi global yang dikeluarkan WHO atas perlunya melakukan vaksinasi 40 persen pada akhir 2021 dan 70 persen pada pertengahan 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemulihan ekonomi dunia terjadi namun tidak merata. Penyebabnya antara lain adalah akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia, antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin lainnya.

“Covid merupakan ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka dalam pembahasan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan disepakati untuk membangun mekanisme pencegahan pandemi atau pandemic preparedness,” ungkap Menkeu.

Presiden telah melakukan intervensi yang mendorong penguatan arsitektur kesehatan global melalui komitmen kolaborasi untuk mengendalikan pandemi di dunia dengan memastikan akses yang tepat waktu, adil, aman dan terjangkau terhadap vaksin,

terapetik, diagnostik dan peralatan kesehatan sebagai barang publik global (global public goods).

“G20 ini menyepakati akan ada Joint Finance-Health Task Force, satuan kerja antara Menteri keuangan dengan Menteri Kesehatan dibawah G20 yang bertujuan menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia,” jelas SMI.

Bentuk dari satuan tugas ini akan didiskusikan lebih lanjut pada pembahasan dibawah Presidensi Indonesia sehingga peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan mempunyai komitmen terhadap capaian vaksinasi.

UMKM dan Peran Perempuan bagi Perekonomian Nasional Indonesia
Pada Side Events yang bertajuk “Supporting SMEs and Women-owned Businesses to Bounce Back”, Presiden menekankan bahwa memberdayakan UMKM dan perempuan menjadi kebijakan sentral dalam percepatan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Di dalam penjelasannya, Presiden Jokowi memberikan beberapa contoh keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan perempuan melalui beberapa program inklusif seperti Bank Wakaf Mikro, Program Mekar, Pembiayaan Ultra Mikro, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lain terkait digitalisasi UMKM. Program pemerintah ini melibatkan 65 Juta UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional, dimana 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Dalam acara ini, Ratu Maxima pun turut mengapresiasi program ekonomi inklusif Indonesia dengan adanya kehadiran layanan ojek daring.

Selain dua kegiatan diatas, Presiden Jokowi turut menghadiri beberapa pertemuan bilateral dengan tiga negara yaitu Australia, Prancis, dan Turki serta World Bank.

Pada pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, kedua negara menyepakati Joint Statement on Cooperation on Green Economy and Energy.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, “Australia juga mendukung bahwa kebijakan di sektor energi dan transisi energi yang harus diikuti dengan pembiayaan maupun investasi terkait dengan iklim serta teknologi yang terjangkau dan tersedia. Hal ini diharapkan bisa mendorong percepatan energi hijau.”

Pada isu pandemi, kedua negara membahas mengenai kerjasama pembukaan akses pariwisata dengan pengakuan sertifikasi vaksin oleh sejumlah negara (Vaccinated Travel Lane/VTL). Presiden Jokowi juga berterima kasih atas bantuan Australia yang mengirimkan bantuan vaksin sebanyak 10,5 juta dosis beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait dengan kerjasama di bidang alutsista (alat utama sistem senjata) dan produksi bersama. Perancis menyampaikan dukungannya dalam Presidensi G20. Indonesia juga membahas terkait kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan EU kepada Perancis, selaku Presiden EU saat ini.

“Indonesia berharap bahwa dengan adanya akselerasi I-EU-CEPA bagi ekonomi Indonesia, akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya," tutur Menko Perekonomian Airlangga. Kedua negara juga membahas isu mitigasi perubahan iklim terkait pencegahan deforestasi. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) telah mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk melakukan upaya restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektar dalam 3 tahun kedepan.

Pada pertemuan bilateral dengan Turki, Indonesia membahas beberapa kerja sama antara lain terkait CPO Indonesia yang memiliki pasar besar di Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan juga mengungkapkan rencana kunjungannya ke Indonesia pada awal tahun 2022 untuk membahas Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Turki (IT-CEPA).

Foto: BPMI