Jakarta, InfoPublik - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, mengatakaan digitalisasi sektor keuangan memang berdampak positif terhadap perkembangan pembiayaan, namun kewaspadaan harus tetap ada dalam mengantisipasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan.

Menurut Dody, digitalisasi di sektor keuangan sekali lagi menjadi salah satu sisi positif dari sisi stabilitas sektor keuangan.

"Melihat bahwa dengan adanya digital, proses sektor keuangan mejadi lebih efisien, lebih cepat, dan tentunya akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Namun demikian, tetap harus dilihat, dari sisi digitaal ini terhadap sektor keuangan sebagai suatu risiko yang tentunya bisa berakibat terhadap masalah instabilitas. Salah satunya adalah masalah crypto currency, crypto asset," kata Dody di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Dody menegaskan, apapun namanya, kripto ini tentunya banyak memberikan nilai tambah kepada investor. Return yang besar didapatkan investor dari kripto.

"Tapi ingat, mereka memperolehnya dengan kandungan risiko yang lebih besar," ujar Dody.

Melihat fenomena ini, lanjut Dody, G20 sepakat bahwa masalah kripto ini harus diikuti dengan dukungan aturan dan pengawasan yang kuat.

"Disinilah muncul kesepakatan bersama bahwa kripto masih belum dikatakan strong di semua negara. Sehingga keinginannya adalah selesaikan dulu masalah pengawasan, selesaikan dulu masalah aturan, untuk tentunya kemudian baru kita bisa bicara masalah manfaat dari kripto yang sustainable," imbuh Dody.

Dody menambahkan, untuk ketahanan keuangan jangka panjang tentunya adalah bagaimana melihat sektor keuangan itu tumbuh. Dalam hal ini terlihat adanya risiko yang muncul karena proses digitalisasi teknologi sektor keuangan.

Namun demikian, yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian G20 sepakat melihat risiko daripada digitalisasi yang harus diantisipasi terutama di sektor keuangan.

Terkait dengan isu Central Bank Digital Currency/CBDC (Bank Sentral Mata Uang Digital) yang mengemuka di Forum G20, Dody menilai bahwa hal ini merupakan keinginan dari beberapa negara, tentunya sebagai solusi atas berkembangnya digital currency.

"Banyak negara melihat bahwa digital currency melalui Bank Sentral akan menekan risiko lebih rendah ketimbang digital currency yang dikeluarkan oleh swasta. Terutama adalah bagaimana pengaruh kepada kebijakan moneter itu sendiri, kepada aliran modal. Inilah yang kemudian mereka merasa penting untuk kemudian CBDC harus disegerakan," ujar Dody.

Foto: Istimewa