Jaakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan prinsip berkelanjutan dalam setiap rencana pembangunan. Hal itu dengan menerapkan kolaborasi dan inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip no one is left behind.
Indonesia juga mempertahankan pendekatan berkelanjutan dalam setiap skema pertumbuhan pembangunan, yang juga krusial untuk meraih efektivitas pembangunan.
Untuk itu, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu isu prioritas Development Working Group (DWG) G20, karena faktanya, UMKM menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia.
Demikian disampaikan Vivi Yulaswati selaku Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (31/5/2022).
Untuk diketahui, sebagai bagian penting dari Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian PPN/Bappenas menggelar 2nd Development Working Group (DWG) Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022.
Agenda tersebut didahului 2nd DWG Side Event pada 23 Mei 2022 yang diselenggarakan bersama dengan dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations Development Programme (UNDP), yang salah satunya membahas cara meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan sektor informal lainnya untuk bangkit dari pandemi COVID-19.
Sementara itu, Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas selaku Co-Chair of G20 DWG, Raden Siliwanti, membuka G20 DWG Side Event dengan menekankan pentingnya penguatan UMKM untuk pemulihan ekonomi. Siliwanti menegaskan signifikansi UMKM di Indonesia, yang mencakup 99 persen dari total pelaku bisnis nasional," ujar Siliwanti.
Agar UMKM berkembang, faktor yang harus diperhatikan adalah kebijakan pendukung, intervensi pemerintah, reorganisasi sistem, hingga transformasi digital.
Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi memaparkan, bahkan sebelum pandemi COVID-19, sektor UMKM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan mendasar, meski menjadi bagian besar dalam lanskap bisnis nasional.
Tantangan tersebut meliputi penyediaan basis data UMKM terintegrasi yang belum dimiliki institusi dan kementerian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tantangan lainnya, memaksimalkan kerja sama UMKM dengan perusahaan besar, meningkatkan kontribusi ekspor, hingga memperluas akses ke institusi finansial, dan mendorong digitalisasi.
“Setiap masalah itu, sedang dan akan ditangani pemerintah Indonesia. Kami memiliki target dalam lima tahun ke depan, mulai 2021, masalah-masalah ini akan terselesaikan, sebagian juga sudah teratasi. Misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan subsidi kredit, relaksasi pajak, dan restrukturisasi kredit untuk UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 di 2021,” ujar Dading.
Strategi lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah, di 2021 lalu, menerbitkan regulasi yang mewajibkan institusi pemerintahan untuk memastikan setidaknya 40 persen dari pengadaan barang dan jasa berasal dari bisnis lokal.
Tentang DWG
DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).
DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.
Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu (1) Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon; (2) Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; (3) Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.
Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1st DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 23-34 Mei 2022 secara hybrid. Agenda ketiga, 3rd Development Working Group Meeting diagendakan berlangsung di Bali pada 9-11 Agustus 2022.
Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada 7-9 September 2022.
Foto: Bappenas
