Jakarta, InfoPublik - Presidensi G20 Indonesia menjadi sebuah momentum bagi Indonesia untuk menarik investasi dengan negara tertentu. Bahkan, beberapa negara anggota G20 telah memberi sinyal positif untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.
Forum G20 tidak hanya menciptakan investasi dan kerja sama bilateral yang baru melainkan sekaligus memperbaiki kerja sama yang dulu penuh dengan hambatan.
Potensi kerja sama salah satunya adalah dengan Australia yakni Perdana Menteri Anthony Albanese yang datang ke Indonesia pada Senin (6/6/2022) untuk membawa misi kerja sama di bidang transisi energi. Selain Australia, Presiden Jerman juga akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat untuk membahas kerja sama mengenai energi hijau.
Demikian disampaikan Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, saat Media Briefing Presidensi G20 Bersama Co-Sherpa G20 Indonesia pada Senin (6/6/2022).
"Tak hanya di bidang energi, kerja sama antara Indonesia dan negara anggota G20 juga melingkupi bidang lain seperti digital, kesehatan, hingga pendidikan yang turut dibantu oleh berbagai kementerian," tambah Edi.
Edi menegaskan hal itu membuktikan bahwa Presidensi G20 membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia terutama mengenai kerja sama bilateral maupun investasi.
Presidensi G20 Indonesia juga berupaya agar manfaat dari forum itu tidak hanya dapat dirasakan oleh domestik namun juga negara lain termasuk kepulauan kecil dan Afrika.
“Makanya kami undang kelompok negara kepulauan kecil dan Afrika. Harapannya kita bisa memberikan manfaat ke mereka,” tegasnya.
Tantangan Presidensi G20
Edi mengatakan, ketegangan politik Rusia-Ukraina berdampak terhadap agenda dan substansi pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Situasi perang yang masih memanas kemudian menimbulkan pandangan bahwa tema dan substansi G20 Indonesia tidak lagi relevan.
"Apakah tema G20 relevan dengan situasi saat ini? Saya bilang masih, tetapi tentu ada konsekuensi dari perang yang perlu diselesaikan. Forum G20 adalah forum yang basisnya untuk menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi d dunia. Harapannya, dengan forum G20, pendekatan yang didorong adalah melalui dialog dan konsensus," jelas Edi.
Edi memaparkan, penyelesaian krisis yang dimaksud adalah, pertama, menyelesaikan krisis karena pandemi, kemudian pemulihan transformasi di agenda-agenda utama dan tambahan, tapi juga mendorong situasi damai.
Indonesia adalah negara dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, yang menghargai kondisi masing-masing negara. Tapi, kalau dari segi perang, konstitusi Indonesia jelas, sebagai negara yang memang menghindari perang atau menolak perang, Indonesia menginginkan perang itu selesai.
"Apakah tema dan substansinya masih relevan? Masih. Justru sekarang tantangannya bertambah. Dengan adanya perang di Ukraina, ada konsekuensi baru dengan krisis yang lebih berat karena kelangkaan energi, pangan, dan keuangan," tambahnya.
Dia menyebutkan, sektor keuangan ini berat, karena krisis akibat pandemi belum selesai, beban utang di mana-mana, banyak negara yang restrukturisasi, ada pula negara yang susah membayar kalau dihantam pandemi lagi. Sekarang pun, muncul kelangkaan energi dan pangan.
Foto: Presiden Joko Widodo (ketujuh kanan) bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (keenam kiri) menyampaikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6/2022). Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang merupakan kunjungan pertamanya setelah Anthony dilantik menjadi PM Australia pada 23 Mei 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU
