Jakarta, InfoPublik - Salah satu masalah global dalam transformasi digital adalah inklusivitas dari ekonomi di sektor ini yang masih belum terselesaikan. Manfaat transformasi digital dianggap hanya dinikmati oleh segelintir kalangan, termasuk di Indonesia.
Hal itu diungkapkan peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Nailul Huda, Minggu(18/6/2022).
Salah satu indikatornya, menurut Nailul Huda, pemanfaatan ekonomi digital yang masi dinikmati oleh masyarakat di Pulau Jawa.
Selain itu, peringkat indeks inklusivitas internet Indonesia juga masih berada di bawah negara-negara tetangga. Peringkat Indonesia hanya 66 secara global, atau kelima di Asia Tenggara.
“Inklusivitas digital juga masih timpang untuk masyarakat marginal seperti masyarakat disabilitas. Hanya 9% masyarakat penyandang disabilitas yang bisa mengakses internet. Kemudian, akses perempuan ke internet dan akses layanan ekonomi digital juga masih relatif rendah,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Huda, dalam forum G20, Indonesia yang bertindak sebagai presidensi tahun ini, bisa mendorong peran dari negara maju untuk membantu inklusivitas di negara-negara berkembang.
“Negara maju selama ini hanya menikmati “jualan” layanan internet di negara berkembang. Mereka menjual layanan cloud hingga video streaming, tapi masih kecil perannya untuk memperkecil ketimpangan digital di negara berkembang,” tegasnya
Menurut Huda, forum G20 menjadi sangat penting untuk mencari solusi di dalam rangka mempersempit kesenjangan digital agar tidak menjadi lebih buruk dan menciptakan ketimpangan yang semakin parah.
Sementara itu, untuk memperkuat peran Indonesia dalam Presidensi G20, Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan konferensi internasional yang bertujuan sebagai forum pertukaran ide.
Konferensi internasional ini diadakan secara hybrid dan mempertemukan para ilmuwan dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama merumuskan policy brief dalam Presidensi G20 2022, Rabu (15/6/2022) dan kamis (16/6/2022) lalu.
Salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel ini adalah transformasi digital dan ekonomi. Kebutuhan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital mendorong perlunya pemahaman lebih lanjut dan mendalam akan masalah digitalisasi ini dalam G20.
“Menariknya, ketika kita dilanda pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan, dalam penelitian kami pandemi ini ternyata menguak kembali fakta tentang ketimpangan masyarakat. Termasuk utamanya adalah ketimpangan digital,” ujar Dr. Herdito Sandi Pratama, M.Hum., dalam memaparkan penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keamanan dan Literasi Digital untuk Mewujudkan Kesejahteraan Global.
foto: Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Chair DEWG, Mira Tayyiba memimpin Workshop Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy dalam rangkaian side event Sidang Kedua Kelompok Kerja Ekonomi Digital Group of Twenty atau Digital Economy Working Group (2nd DEWG G20) berlangsung di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). Amiri Yandhi/InfoPublik.
