Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (kemenko Marves RI) bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian Kelautan dan Perikaman (KKP), dan Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) di Bali, Senin (14/11/2022).

“Pertemuan itu sangat penting untuk mendukung upaya kita dalam melindungi laut. Keberhasilan kerja sama itu tidak hanya memberikan pengaruh besar bagi Indonesia, tapi juga secara global,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, Jodi Mahardi.

Peluncuran NBAAP tersebut pada rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah hal yang tepat menurut Perwakilan PPB di Indonesia, Valerie Julliand. Dirinya mengatakan jika dipetakan, maka negara-negara anggota G20 merepresentasikan garis pantai di bumi.

"Melalui kesempatan itu, negara-negara G20 menunjukkan keinginannya untuk menjadi contoh dunia menuju pembangunan kelautan yang berkelanjutan," ucap Valerie.

Deputi Jodi menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya komitmen tersebut telah ditunjukkan pemerintah pada beberapa tahun terakhir. Indonesia bertekad untuk memerangi polusi sampah plastik di laut, dan memerangi perikanan tangkap yang tidak berkelanjutan serta praktek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU).

"Indonesia berjanji untuk mendorong kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Kami menjamin bahwa Pemerintah Indonesia akan berusaha keras untuk mempercepat pencapaian target pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah pada sektor kemaritiman,” ungkap Deputi Jodi.

Terkait dengan target pembangunan, NBAAP menargetkan diri untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

“Indonesia saat ini bekerja keras untuk mencapai kelautan yang berkelanjutan. Saya bersyukur kemitraan ini dapat mempertemukan pemerintah Indonesia, PBB, dan mitra pembangunan dan stakeholder lainnya dalam mendukung Indonesia mencapai national blue agenda kami, mewujudkan laut yang tangguh dan berkelanjutan serta kesejahteraan rakyat,” ucap Menteri KP Sakti.

Menteri KP Sakti menyampaikan harapannya terhadap NBAAP agar mendapatkan dukungan semua pihak. Menurutnya, melalui kemitraan tersebut dapat tercipta upaya yang saling tersinkronisasi untuk melindungi laut sekaligus kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada laut.

Mengenai hal tersebut, Deputi Jodi mengatakan bahwa melalui kemitraan tersebut akan dikembangkan sistemisasi mobilisasi sumber daya kelautan dan dilaksanakan aksi bersama, untuk memastikan tercapainya tujuan awal dikembangkan NBAAP.

“Saya melihat adanya komitmen yang kuat dari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar untuk mencapai keberlanjutan. Dan kita bersama tahu, jika Indonesia berhasil, efeknya akan terasa bagi dunia secara global,” sambung Valerie.

Pada kesempatan tersebut Valerie menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pelopor menuju laut yang berkelanjutan. Salah satunya upaya pemerintah dalam membeli sampah laut yang dikumpulkan oleh nelayan.

“PBB bersama Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Marves, KKP, serta Bappenas bekerja sama dengan mitra pembangunan. Pada kemitraan ini kita sampaikan keahlian, pengetahuan, sumber daya yang kita punya. Hal itu untuk memastikan SDGs ke-14 (Life Below Water) serta keseluruhan SDGs dapat tercapai,” harap Valerie.

Pada peluncuran kemitraan tersebut, Deputi Jodi berharap setiap pihak bekerja bersama untuk memastikan terjalin upaya bersama yang nyata, bukan hanya sekadar deklarasi belaka.

“Kami mengapresiasi dukungan, kemitraan, dan kepemimpinan para peserta yang hadir. Mari kita bekerja bersama untuk menjadikan laut kita lebih indah,” tandasnya.