"Membangun persamaan persepsi lintas humas pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia untuk menggabungkan isu-isu krusial yang tercakup dalam presidensi G20 Indonesia," katanya.
Presiden Joko Widodo mengimbau, penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat ketika pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan mulai pada 1 Desember 2021.
Pertemuan ini diikuti oleh para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian dan Lembaga terkait, Pengampu Working Group di Sherpa Track dan Finance Track G20 Indonesia, dan para pimpinan lembaga dan instansi pengampu Engagement Group G20 Indonesia.
Kesempatan ini bisa dilakukan setelah status Satuan Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Taskf Force (DETF) pada Presidensi Italia 2021, ditingkatkan menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
PT PLN tengah mengurangi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) semenjak 2021. Karena, teknologi pembangkit listrik tersebut menggunakan bahan baku sumber daya alam Batubara yang memiliki kecenderungan menimbulkan polusi udara saat dioperasikannya mesin itu.
Di samping itu, peningkatan konsumsi domestik yang diprediksi dapat mencapai Rp1,7 triliun. Dan juga dapat menyerap tenaga kerja di berbagai sektor hingga mencapai 33 ribu orang.
Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin agar G20 dapat bermanfaat bagi semua negara. Inklusivitas adalah prioritas utama bagi kepemimpinan Indonesia, dengan komitmen untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
Bali yang akan menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 akan dibuat lebih ramah lingkungan melalui kegiatan pembenahan infrastuktur kawasan yang didukung dengan penghijauan yang masif.
Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Secara khusus, transisi digital yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mencakup tiga hal yakni konektivitas digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara.
