Pada Rabu, 12 Oktober 2022 dilaksanakan peluncuran dokumen blue financing strategic (BFS) dan penandatanganan perjanjian pembiayaan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan The Resident Representative of UNDP Indonesia, disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific.

Menko Luhut mengatakan, dengan dokumen BFS arah untuk mengembangkan dan mencari cara paling optimal yang dapat membantu kolaborasi serta memanfaatkan keuntungan yang menjanjikan dari ekonomi laut yang sedang berkembang semakin tegas. Itu juga menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mengambil bagian dan berkontribusi positif pada kerja sama global yang nyata, demi mewujudkan transformasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menko Luhut pun berharap, komitmen pendanaan sebesar USD5 juta yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka AIS Forum dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang praktis, membumi, dan secara inovatif meningkatkan misi global demi mengerek penghidupan masyarakat pesisir.

Dalam lima tahun ke depan, Menko Luhut menegaskan, sekretariat AIS Forum dapat dibentuk secara mandiri untuk menjalankan semua fungsinya secara kelembagaan. Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen pada berbagai program unggulan, seperti pembentukan AIS Forum dalam kerangka implementasi yang mendorong visi negeri ini untuk bergerak menuju masa depan laut yang berkelanjutan.

Melalui dokumen strategis ini, kata Menko Luhut, Indonesia akan meluncurkan blue bonds, yakni sebuah perangkat yang didasarkan pada contoh yang baik dari green bonds, yang dijamin pemerintah serta didukung oleh lembaga keuangan internasional. Ini menawarkan sarana untuk menarik pendanaan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta.

Penerbitan obligasi pertama akan digunakan untuk mendanai perbaikan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL). Ini menawarkan prospek hasil 'win-win' klasik, membayar investor sementara pada saat yang sama meningkatkan hasil penangkapan ikan.

Dokumen BFS ini menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan dan mengakses kerangka obligasi biru yang kredibel, yang telah menjadi bagian terintegrasi dari SDG Government Securities Framework yang diterbitkan pada September 2021. Hal senada disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi terkait peluang penerbitan ‘prinsip blue bond’ di pasar global.  

Diketahui, kini, hanya ada tiga standar global yang digunakan dalam penerbitan obligasi. Yakni, prinsip green bond, prinsip social bond, dan sustainability-linked bonds. Sementara itu, dalam kesempatan sama, UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific Kanni Wignaraja menyampaikan bahwa selain berpotensi menjadi salah satu kontributor utama bagi perkembangan ekonomi biru Indonesia, BFS juga membawa perubahan yang berdampak pada masyarakat yang membutuhkan dan membangun model pembiayaan yang sukses.

Kanni menyebutkan, model-model ini yang akan menyatukan pemangku kepentingan jika ingin upaya tidak hanya berhasil, tetapi juga berkelanjutan. Sudah tidak diragukan bahwa solusi pembiayaan biru yang berhasil terbukti di Indonesia juga akan membawa manfaat dan peluang bagi negara-negara AIS lainnya.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari