Dengan lebih dari 16.056 pulau dan sekitar 108 ribu kilometer garis pantai, juga tiga perempat wilayahnya berupa laut, maka laut itu pulalah yang merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok, dengan kontribusi sebesar US$27 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan.

Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam. Terumbu karang dan mangrove mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya US$639 juta per tahun.

Sebagai negara kepulauan, pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak untuk nelayan dan pelaku usaha menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Penerapan ekonomi biru berbasis hak untuk nelayan kecil seperti di Sulawesi Tenggara, ekowisata laut di Banyuwangi, dan Kebun Raya Mangrove di Surabaya, Laut Sawu dan beberapa tempat lain, menjadi contoh konkret keseriusan pemerintah menjaga ekosistemnya secara terus-menerus dengan melibatkan banyak stakeholder.

Kolaborasi dengan nelayan dan pelaku usaha melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP), berbasis platform multipemangku kepentingan perikanan atau fisheries multi-stakeholder platform (FMSP) adalah salah satu solusi untuk meningkatkan pencapaian dalam strategi penerapan ekonomi biru.

Pada momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang diselenggarakan di Bali pada 10--11 Oktober 2023, pemerintah Indonesia akan mengedepankan komitmen dalam menerapkan strategi ekonomi biru kepada dunia internasional. Melalui forum negara-negara pulau dan kepulauan itu, Indonesia diharapkan bisa mengajak negara lain untuk membuat protokol implementasi blue economy sebagai agenda global.

Indonesia sudah punya roadmap untuk konsep ekonomi biru ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengelolaan laut secara berkelanjutan di Indonesia. KKP menetapkan lima program prioritas yang berlandaskan ekologi.

Program pertama, tentang perluasan kawasan konservasi laut sebanyak 30 persen yang ditargetkan tercapai pada 2045. Dengan luas perairan 6.400.000 km2, panjang garis pantai 108.000 km, maka 30 persennya dibidik menjadi kawasan konservasi laut, dengan tujuan untuk memelihara ketersediaan sumber daya ikan di Indonesia.

Begitu juga jika ekosistem laut tumbuh dengan baik, maka serapan karbon juga akan meningkat sehingga berdampak baik untuk lingkungan. Untuk lokasi percontohan perluasan kawasan konservasi ada di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur.

Program andalan kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur (PIT) yang berbasis kuota di enam zona penangkapan ikan dari wilayah barat sampai timur Indonesia. Kebijakan PIT ini ditargetkan dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha berdasarkan kuota atau kebutuhan yang diatur pemerintah.

Sedangkan untuk program ketiga, KKP telah menetapkan lima unggulan komoditas yang terus dikembangkan yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan ikan nila di sejumlah wilayah strategis. Pengembangan budi daya udang di Kebumen, Jawa Tengah, yang berbasis kawasan sudah mencapai 100 hektare dan per hektare menghasilkan 40 ton dengan melibatkan masyarakat.

Dua prioritas terakhir, yaitu pengembangan wilayah pesisir dan pengurangan sampah plastik di laut. Khusus pengurangan sampah plastik, KKP membuat program untuk membersihkan laut sejak 2022. Jadi, selama satu bulan dalam setahun nelayan tidak beraktivitas menangkap ikan, tapi memburu sampah plastik di laut. Hasil 'buruan' di laut itu akan dibeli pemerintah sesuai harga yang berlaku di pasaran.

Berdasarkan data 2022, terkumpul 88 ton di seluruh perairan Indonesia. Daerah perairan Aceh terkumpul 13 ton dan sisanya wilayah lain dari Indonesia bagian barat sampai timur. KKP meyakini, jika kelima program itu terus dilakukan, maka landasan untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan bisa terbangun dan mengakar.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari