Indonesia.go.id - Pembayaran Transaksi di Negara ASEAN Semakin Mudah

Pembayaran Transaksi di Negara ASEAN Semakin Mudah

  • Administrator
  • Selasa, 9 Mei 2023 | 20:07 WIB
ASEAN
  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/5/2023). ANTARA FOTO/ Hafidz Mubarak
Transaksi dengan aplikasi berbasis QRIS lebih mudah dan cepat. Hanya perlu memindai QR Code via smartphone.

Di tengah-tengah berlangsungnya penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 9--11 Mei 2023, kerja sama sistem pembayaran berbasis digital antarnegara ASEAN semakin terlihat bentuknya.

Kerja sama transaksi sistem pembayaran melalui QR Code di antara negara ASEAN semakin meluas. Kini transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code antara Malaysia dan Indonesia resmi diberlakukan mulai Senin (8/5/2023).

Kedua negara telah uji coba sistem itu sejak 27 Januari 2023. Pemberlakuan sistem pembayaran berbasis QR Code antara dua negara serumpun merupakan yang kedua setelah Thailand.

Sebenarnya, kerja sama sistem pembayaran lintas negara dengan menggunakan media QR Code telah menjadi kesepakatan lima negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kesepakatan lima negara itu diteken di sela-sela KTT G20 di Bali pada November 2022.

Perjanjian yang melibatkan lima negara serumpun mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. Menanggapi terealisasinya transaksi QR Code di Malaysia, Gubernur BI Perry Warjiyo mengapresiasinya. “Benar, kami [Malaysia dan Indonesia] baru saja meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran berbasis QR Code [QRIS] setelah fase uji coba sejak 27 Januari lalu,” ujarnya, pada Senin (8/5/2023).

Bagi yang awam, tentu ada yang bertanya-tanya, apa itu sistem pembayaran QRIS itu? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah teknologi metode pembayaran digital menggunakan QR Code.

Nah, tujuan Bank Indonesia terus mendorong penggunaan QRIS, tidak hanya di tingkat lokal, bahkan juga lintas negara, bertujuan agar bank sentral itu bisa melakukan standardisasi kegiatan pembayaran digital melalui berbagai aplikasi keuangan elektronik, e-wallet, dan mobile banking.

Menurut Bank Indonesia, QRIS menyatukan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk transaksi yang lebih praktis dan terpusat. Artinya, konsumen tidak perlu memiliki akun atau menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda. Hal ini membuat transaksi digital dengan QR code menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Bagaimana cara menggunakan alat itu? Pengguna cukup melakukan pemindaian/scan QR code di satu tempat yang sama, yaitu pada QRIS di merchant yang sudah bekerja sama. Konsumen tidak lagi membutuhkan banyak aplikasi, cukup satu QR code untuk seluruh aplikasi pembayaran.

Seperti disebutkan di atas, tujuan QRIS diperuntukkan agar kegiatan transaksi digital menjadi lebih praktis, cepat dan mudah. Selain itu, transaksi yang dilakukan konsumen menjadi aman. Pasalnya, transaksi jenis ini juga diawasi regulator dan satu pintu.

Bila kita menengok ke belakang, dahulu masyarakat dihadapkan dengan banyak pilihan sistem pembayaran. Misalnya, satu konsumen punya 10 penyedia layanan pembayaran digital dengan 10 QR code. Cara seperti itu tentu sangat merepotkan, dan ke-10 kode harus diingat kata kuncinya.

Namun, kini melalui QRIS, seluruh aplikasi pembayaran, baik bank maupun nonbank dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, tempat parkir, tiket wisata, atau merchant yang berlogo QRIS.

Yang jelas, bagi konsumen cara itu menjadikan transaksi jadi lebih mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu melakukan pemindaian QR Code melaui smartphone yang telah diintegrasikan melalui aplikasi pembayaran yang dipilih.

Di sisi lain, bagi penjual, mereka tidak perlu repot mendaftar ke masing-masing aplikasi pembayaran. Mereka cukup mendaftar QRIS tokonya. Bila sudah mendaftar, toko tersebut sudah bisa menerima transaksi dari bank atau e-wallet manapun.

Berkaitan dengan telah bisa digunakannya QRIS dengan Malaysia, Perry Warjiyo pun berharap warga Indonesia yang ingin berbelanja di Malaysia saat berwisata atau melakukan kunjungan bisnis dapat membayar menggunakan tabungannya di bank dengan menggunakan QRIS.

Pembayaran akan langsung dikonversi dari ringgit ke rupiah dengan kurs yang sudah ditentukan. Pengguna juga dapat melihat kurs yang berlaku saat akan melakukan transaksi. Khusus kerja sama penggunaan QRIS di Thailand, Perry Warjiyo mengemukakan, transaksi yang dilakukan wisatawan Indonesia sepanjang Agustus tahun lalu hingga Februari 2023 lebih banyak dibandingkan oleh wisman Thailand.

Hal ini sejalan dengan jumlah turis dalam negeri yang berkunjung ke Thailand yang mencapai lebih dari dari 51.000 orang.  Sementara itu, turis Thailand yang ke Indonesia hanya sekitar 6.000 orang. "Jumlah kunjungan ini berkaitan dengan transaksinya," tambah Deputi Gubernur BI Doni P Joewono.

Data Bank Indonesia menyebutkan jumlah transaksi turis Indonesia yang berbelanja di Thailand dengan Thai QR Codes mencapai 14.555 transaksi dengan nilai transaksi Rp8,54 miliar. Di sisi lain, jumlah transaksi turis Thailand yang berbelanja di Indonesia dengan QRIS hanya sebanyak 492 dengan nilai Rp114 juta. 

Perry pun berharap, melalui Keketuaan ASEAN 2023 diharapkan bisa mendorong lima anggota negara ASEAN lainnya untuk melakukan kerja sama melakukan transaksi meninggalkan dolar AS. "Jadi konektivitas ASEAN bukan hanya lima, melainkan akan diperluas menjadi sepuluh dan akan diperluas secara global dengan proyek berikutnya," jelas Perry.

Vietnam, kata Perry, menjadi salah satu negara yang siap lebih dahulu dalam mengimplementasikan perjanjian pembayaran lintas batas negara ini, lewat skema LCT. Kemudian, tiga negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bekerja sama.

"Namun ketiga negara ini masih perlu membangun dan memperkuat sistem pembayaran domestik mereka, sebelum bergabung dalam kerja sama transaksi pembayaran lintas batas," ujar Perry.

 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari