Langkah-langkah konkret menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tuntutan ratusan ribu buruh yang memadati Monas pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025.

Di hadapan lebih dari 200.000 pekerja dari berbagai sektor, Presiden mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai solusi langsung terhadap persoalan ketenagakerjaan.

"Hadiah untuk kaum buruh hari ini adalah komitmen kami membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan melibatkan seluruh pimpinan serikat pekerja," tegas Prabowo dalam pidatonya, Kamis (1/5/2025) dikutip dari BPMI Setpres.

Dewan itu akan bertugas mengkaji regulasi yang dinilai merugikan pekerja dan memberikan rekomendasi langsung kepada presiden.

Presiden secara khusus menyoroti maraknya PHK sepihak yang selama ini menjadi keluhan utama buruh. "Satgas PHK akan kami bentuk untuk memastikan tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja yang semena-mena," janjinya. Satgas ini akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang ditargetkan tuntas dalam 3 bulan, revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perlindungan khusus bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang hadir langsung menyatakan kesiapan legislatif untuk segera membahas RUU PPRT. "Minggu depan kami mulai pembahasan intensif," ujarnya.

Merespons tuntutan buruh mengenai pemberantasan korupsi, Prabowo dengan tegas mendukung RUU Perampasan Aset. "Saya mendukung penuh! Tidak boleh ada pencuri uang rakyat yang bisa menikmati hasil korupsinya," serunya disambut tepuk tangan riuh peserta aksi.

Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang selama ini sulit disita melalui mekanisme hukum konvensional.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut positif langkah-langkah tersebut. "Kami apresiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan, tapi akan terus mendorong realisasi konkret di lapangan," ujarnya.

Sementara Ely Rosita Silaban dari KSBSI menekankan pentingnya pengawasan bersama: "Dewan ini harus benar-benar independen dan berpihak pada buruh, bukan sekadar formalitas."

Aksi Nyata Presiden setelah Orasi

Usai pidato, Presiden langsung menggelar rapat terbatas dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, dan pimpinan DPR untuk mematangkan langkah-langkah yang dijanjikan. "Tidak ada waktu tunggu. Rakyat butuh kepastian sekarang," tegas Prabowo menutup pertemuan.

May Day 2025 mungkin akan dikenang sebagai titik balik hubungan pemerintah-buruh, dimana tuntutan tidak hanya dijawab dengan janji, tapi dengan struktur kelembagaan baru yang dirancang untuk melindungi hak pekerja secara berkelanjutan. Kini, bola berada di tangan pemerintah untuk membuktikan keseriusan ini dalam tindakan nyata.

Penulis: Untung Sutomo

Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/917376/presiden-prabowo-jawab-tuntutan-buruh-dengan-langkah-konkret-di-hari-buruh-2025