Bahasa | English


PANDEMI COVID-19

23 Kewajiban Karyawan dan Perkantoran di Jakarta pada Masa Transisi

17 June 2020, 03:49 WIB

Pemerintah mengeluarkan aturan berkantor bagi perkantoran dan karyawan di Jakarta. Pelanggaran akan dikenai sanksi berupa denda Rp5 juta hingga Rp50 juta.


23 Kewajiban Karyawan dan Perkantoran di Jakarta pada Masa Transisi Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Minggu (14/6/2020) mengeluarkan surat edaran. Surat edaran bernomor 8 Tahun 2020 itu berisi tentang pengaturan jam kerja pada era adaptasi kebiasaan hidup menuju masyarakat yang produktif dan aman dari virus corona di wilayah Jabodetabek. Surat edaran itu mulai berlaku mulai Senin (15/6/2020).

Surat edaran Gugus Tugas ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat keputusan bernomor 1477/2020 tertanggal 15 Juni 2020. Surat ini berisi tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Surat itu mengubah aturan jadwal waktu kerja pegawai perkantoran dari semula berjeda dua jam, menjadi tiga jam. Perubahan jeda itu dilakukan untuk mengurangi kepadatan di stasiun dan jalan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, awalnya jam masuk perkantoran yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta memiliki waktu jeda dua jam. Rinciannya, jam masuk pertama dimulai pukul 07.00--16.00 dan jam kedua dari pukul 09.00--18.00. Kini dengan waktu jeda tiga jam, maka jam kerja dimulai pukul 07.00--16.00 pada sif pertama, dan pukul 10.00--19.00 pada sif kedua.

Surat yang berlaku pada Senin (15/6/2020) itu menjabarkan 23 kewajiban perkantoran dan karyawan di Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Berikut 23 kewajiban itu:

  1. Pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan;
  2. Membatasi jumlah pekerja yang hadir di perkantoran/tempat kerja paling banyak 50 persen dari jumlah seluruh pekerja;
  3. Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, gilir kerja, dan sistem kerja untuk melalui pengaturan jam kerja dengan jeda tiga jam;
  4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di perkantoran/tempat kerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain);
  5. Seluruh pekerja dan tamu/pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan perkantoran/tempat kerja;
  6. Melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
  7. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk perkantoran/tempat kerja;
  8. Perusahaan wajib menyediakan alat sanitasi kebersihan, di antaranya cairan pembersih tangan di setiap area pintu masuk dan sekitar area gedung;
  9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir;
  10. Tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima pekerja yang sedang melakukan karantina mandiri;
  11. Melakukan Self-Assessment Risiko Covid-19, satu hari sebelum pekerja masuk kantor bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19 serta mewajibkan tamu/pengunjung untuk mengisi lembar penentuan diri sendiri;
  12. Memperhatikan jarak minimal antarpekerja paling sedikit dalam rentang satu meter;
  13. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung antarpekerja;
  14. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  15. Mengimbau pekerja untuk memakai kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki;
  16. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda ke kantor;
  17. Melakukan pembersihan pada kendaraan operasional kantor;
  18. Melakukan rekayasa engineering penularan, seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
  19. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi tamu atau pengunjung;
  20. Pihak perusahaan wajib memberikan surat perintah tugas, kartu karyawan/kartu identitas kerja, dan seragam kantor apabila ada kepada pekerja yang ditugaskan;
  21. Pimpinan tempat kerja agar selalu menyampaikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, serta menginformasikannya kepada seluruh pekerja melalui sarana prasarana dan media yang paling efektif;
  22. Perusahaan memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  23. Menempel pakta integritas di area perusahaan yang mudah dibaca.

Andri berharap, perusahaan dan perkantoran dapat segera mengikuti ketentuan itu. Bila ada yang melanggar, pihaknya akan menegur. Namun, jika teguran tak digubris, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp5 juta sampai Rp50 juta.

Sanksi ini mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

Pengaturan jam perkantoran itu, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dikerjakan bukan semata-mata untuk memenuhi peraturan, tetapi untuk keselamatan pekerja.

 

 

 

Penulis: Fajar WH
Editor: Firman Hidranto/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Covid-19
Dampak Covid-19
Kenormalan Baru
Masa Transisi
New Normal
Pandemi
Pandemi Covid-19
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Perkantoran
Program Pemerintah
Layanan Terpopuler
Mengecek Sendiri Apakah Terdaftar Sebagai Penerima Bansos
Sudahkah Anda telah terdaftar sebagai penerima bansos tunai? Silakan dicek melalui tautan https://cekbansos.siks.kemsos.go.id. ...
Siapkan KK dan NIK, Prakerja Gelombang 9 Resmi Dibuka
Bagi pendaftar yang belum lolos ke program kartu Prakerja pada gelombang-gelombang sebelumnya, ada harapan baru di gelombang 9. ...
Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah untuk UKM
Calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) adalah mereka yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). ...
Bantuan Modal bagi Wirausaha Muda
Bantuan ini diperuntukkan bagi wirausaha muda yang bergerak di sektor industri kuliner, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif. ...
Menjaga Penyaluran Tepat Sasaran
Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. ...
Begini Cara Sekolah Menjaring Penerima Kuota Internet Gratis
Kemendikbud mendapat anggaran tambahan Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama September-Desember 2020 guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). ...
Tata Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Bantuan infrastruktur ekonomi kreatif tak hanya ditujukan bagi komunitas ekonomi kreatif, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta lembaga adat. ...
Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan
Tes swab memiliki akurasi yang lebih tepat untuk mendeteksi infeksi akibat virus corona. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan tes swab adalah dua hari setelah seseorang dalam kondisi tertentu menderi...
Tata Cara Pencairan Bantuan Pesantren Terdampak Covid-19
Yang terpenting, petugas pencairan bantuan tersebut harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa pesantren miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19. ...
Satu Akun untuk Pantau Pergerakan Limbah B3
Aplikasi Festronik 2020 merupakan aplikasi yang terus dimutakhirkan agar limbah B3 yang diangkut sampai kepada pengelola akhir terdeteksi dengan baik ...