Bahasa | English


Infopublik.id
Hak Waris Tanah

Cara Mengurus Peralihan Hak Waris Tanah

8 January 2019, 14:37 WIB

Peralihan hak waris atas sebidang tanah perlu didaftarkan secara administrasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar legalitasnya sah diakui oleh negara dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.


Cara Mengurus Peralihan Hak Waris Tanah Ilustrasi. Sumber foto: Istimewa

Hak waris atas sebuah bidang tanah rawan menimbulkan permasalahan pertanahan bila tidak didaftarkan ke instansi negara terkait. Sengketa antar ahli waris yang memperebutkan sebuah bidang tanah peninggalan orang tua sering terjadi.

Ada yang menimbulkan konflik horizontal yang terjadi berlarut-larut, sehingga hubungan keluarga ahli waris saling bermusuhan. Peran pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN sangat berperan dengan cara membuat proses mendukung maksimal peralihan hak waris di sertifikat lebih mudah.

Dilansir dari www.atrbpn.go.id, pada Minggu (16/12), menjelaskan masyarakat perlu mengurus peralihan hak waris di kantor wilayah ATR/BPN sesuai dengan domisili lahan tersebut. Pertama, pemohon langsung menuju loket pelayanan dengan melengkapi delapan persyaratan dibawah ini antara lain:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
  2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
  3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  4. Sertifikat Asli.
  5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.
  6. Akte Wasiat Notariel.
  7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
  8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Serahkan kedelapan dokumen tersebut pada loket pelayanan. Setelah dinyatakan lengkap oleh loket itu kemudian akan diarahkan petugas menuju ke loket pendaftaran. Disini pemohon diharuskan membayar sejumlah uang adminitrasi untuk proses itu.

Untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan untuk mengurus peralihan hak waris, pemohon dapat mengakses link ini: www.atrbpn.go.id

Setelah biaya diketahui, pemohon menunggu lima hari untuk pengurusan peralihan hak waris atas sebidang tanah yang akan dicantumkan dalam sertifikat. Tepat pada hari ke lima, pemohon dapat langsung ke loket pengambilan sertifikat untuk mengambil sertifikat yang telah rubah peralihan hak warisnya. (toro/vira)

 

 

Layanan Terpopuler
Smart SIM
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghadirkan Smart Surat Izin Mengemudi (Smart SIM) atau SIM Pintar bagi pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. ...
Simrek PKH Kementan
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan penggunaan aplikasi pelayanan perizinan sistem online guna memperlancar iklim usaha dan ekspor. ...
Prosedur Mendapatkan Darah PMI
Tak jarang, ada sejumlah pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah. Ini membuat mereka harus bisa memperolehnya dalam waktu cepat. ...
Karirhub Kemnaker
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), platform berbasis online untuk menyikapi tuntutan perubahan dunia yang mengarah pada otomasi dan digital...
Pengajuan Hak Desain Industri
Salah satu hal yang berharga atau bernilai ialah ide. Bermula dari ide, seseorang bisa membuat karya yang orisinal. Contoh yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ide dalam desain industri. ...
Cara Mengenali Uang Palsu dan Pelaporannya
Masyarakat dalam hal ini perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) memiliki peran penting dalam mencegah dan menekan jumlah peredaran uang palsu. ...
Pengaduan BRTI Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus melakukan inovasi untuk memberi pelayanan dan perlindungan terhadap warga Indonesia, khususnya dalam menggunakan jasa telek...
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri
Situs resmi Puja Indah merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inov...
Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan und...
Aplikasi Insiden BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Integrated System for Traffic Accidents (Insiden). ...