Bahasa | English


E-LICENSING

E-Licensing Pos dan Telekomunikasi

27 September 2019, 02:41 WIB

E-Licensing bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggara sistem telekomunikasi di Indonesia sekaligus mengatur spektrum frekuensi yang digunakan untuk berkomunikasi.


E-Licensing Pos dan Telekomunikasi Ilustrasi. Foto: Shutterstock

Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang dikembangkan oleh Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau. Serta, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa perizinan penyelenggaraan telekomunikasi.

E-Licensing bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggara sistem telekomunikasi di Indonesia sekaligus mengatur spektrum frekuensi yang digunakan untuk berkomunikasi. Tak hanya untuk berkomunikasi, spektrum frekuensi juga harus diatur agar tak mengganggu navigasi penerbangan pesawat terbang. Hanya pemegang lisensi resmi ini yang bisa memberikan jasa pelayanan telekomunikasi.

Sistem e-Licensing Penyelenggaraan Izin Amatir Radio (IAR) dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) (https://iar-ikrap.postel.go.id) telah diuji coba sejak bulan Oktober 2017. Penggunaan e-Licensing merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kominfo No 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat e-Licensing Pos dan Telekomunikasi, yaitu:

  1. Akta Pendirian perusahaan beserta pengesahannya dari instansi berwenang.
  2. Akta perusahaan terakhir beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi berwenang.
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  4. Surat Keterangan Domisili.
  5. Rencana Usaha (Business Plan)
  • Jenis Layanan
  • Roll Out Plan 5 Tahun
  1. Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank, paling sedikit 5% dari total investasi.
  2. Data Teknis
  • Konfigurasi Sistem & Teknologi Jaringan;
  • Diagram, Rute & Peta Jaringan;
  • Usulan spectrum frekuensi radio, jika diperlukan.
  1. Pernyataan kesesuaian dengan persyaratan teknis, konfigurasi & hierarki jaringan telekomunikasi.
  2. Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang dari Kantor Pajak.
  3. Pernyataan Laporan Susunan Kepemilikan Saham.

Untuk membuat e-Licensing, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

  1. Masuk ke portal pelayananprimaditjenppi.go.id.
  2. Buat akun baru atau log in jika sudah memiliki akun yang terdaftar di databes Ditjen PPI.
  3. Isi form pendaftaran dengan benar, klik Submit.
  4. Data akan dicek terlebih dahulu oleh admin, pemohon akan mendapat e-mail notifikasi paling lama 1x24 jam pada hari kerja.
  5. Setelah akun diterima, klik tombol log in di website http://www.pelayananprimaditjenppi.go.id/, masukkan username dan password.
  6. Untuk mengajukan permohonan izin, klik menu pada Toolbar Permohonan Izin lalu pilih Jaringan Telekomunikasi lalu Izin Prinsip.
  7. Pemohon memilih jenis izin yang diajukan lalu isi form Permohonan Penomoran Telekomunikasi.
  8. Pada bagian “Tanggal Terdaftar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak” jika tahun yang terdaftar dibawah atau sama dengan 2016, maka pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak ada pajak terhutang dari kantor pajak
  9. Pastikan semua dokumen yang telah diisi “Benar dan Sesuai” , centang kotak bagian “dengan ini saya menyatakan” lalu tekan Submit
  10. Sistem akan mengirimkan Detail Permohonan ke email pemohon sesuai dengan e-mail yang telah didaftarkan.

Ada beberapa menu lain yang bisa dipilih selain mengajukan Izin Prinsip Jaringan Telekomunikasi. Syarat dan tata cara untuk mengajukan izin e-licensing bisa diakses melalui https://www.pelayananprimaditjenppi.go.id/layanan-informasi/tata-cara-persyaratan/pos.

Layanan Terpopuler
Prosedur Pengumpulan Limbah
Bahaya dari radionuklida bergantung pada toksisitas terhadap manusia, bentuk fisika dan kimia, dan kemampuannya untuk mencemari lingkungan. ...
Cara Penanganan Limbah Nuklir
Penanganan limbah radioaktif perlu kecermatan dan kehati-hatian. Ada beberapa proses penanganan limbah radioaktif. ...
Cara Mengurus Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan bahan nuklir wajib mendapat persetujuan dan pengawasan dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir termasuk mencabut izinnya. ...
Segera Cek Keaslian Perangkat Telepon Seluler Anda
Pengecekan perangkat ponsel legal atau ilegal bakal diterapkan mulai 18 April. Dua mekanisme bakal digunakan untuk mengecek kelegalan perangkat seluler kita ...
Cara Mengisi SPT Pajak Online 2019
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaporan merupakan kewajiban para wajib pajak. Kelalaian seperti telat lapor dapat berakibat penjat...
Mau Meraih KIP Kuliah? Ini Syaratnya
Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memberikan KIP Kuliah bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi mulai tahun ini. Kartu sakti ini memiliki banyak kelebihan. ...
Cara Mengikuti Sensus Penduduk Online 2020
Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Sensus Penduduk.  Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat  melakukan...
Syarat dan Ketentuan Menurunkan Kelas Rawat BPJS Kesehatan
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No.75/2019. Jumlah peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...