Bahasa | English


Infopublik.id
Peralihan Hak Lelang Tanah

Ini Cara Pendaftaran Peralihan Hak Lelang Sebidang Tanah

8 January 2019, 14:22 WIB

Peralihan hak lelang atas sebidang lahan tanah menjadi hak milik pribadi perseorang perlu didaftarkan, Kementerian Agaria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) supaya legalitasnya dijamin oleh negara sesuai dengan perundangan yang berlaku.


Ini Cara Pendaftaran Peralihan Hak Lelang Sebidang Tanah Ilustrasi. Sumber foto: iStock

Terdapat beberapa jenis peralihan hak atas tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di antaranya adalah peralihan hak atas tanah akibat (i) jual beli, (ii) warisan, (iii) wasiat, (iv) hibah, dan (v) lelang.

Prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat pelaksanaan lelang cenderung sangat berbeda dengan jenis pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan jenis-jenis lainnya. Yang dimaksud dengan lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ATR/BPN https://www.atrbpn.go.id/, menjelaskan, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan langsung mendatangi kantor wilayah ATRBPN. Ketika datang, pemohon juga diharuskan membawa sejumlah dokumen sebagai persyaratan utama pendaftaran peralihan hak lelang atas tanah.

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
  2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
  3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
  5. Sertifikat Asli.
  6. Risalah Lelang.
  7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang.
  8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
  9. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht).

Seluruh persyaratan diserahkan ke loket pelayanan tanah untuk diperiksa oleh staf terkait. Setelah dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan ke loket pembayaran, disini pemohon membayar sejumlah uang sesuai dengan luas tanah dan nilai tanah.

Cek biaya pendaftaran: Link berikut ini dapat dipergunakan pemohon untuk mengecek berapa jumlah uang yang harus dibayarkan ketika mengurus pendaftaran diatas. www.atrbpn.go.id

Pasca pembayaran sudah dilakukan, maka pemohon hanya tinggal menunggu selama lima hari untuk menyelesaikan pendaftaran tersebut. Batas waktu itu merupakan hal yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada.

 

 

 

Layanan Terpopuler
Smart SIM
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghadirkan Smart Surat Izin Mengemudi (Smart SIM) atau SIM Pintar bagi pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. ...
Simrek PKH Kementan
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan penggunaan aplikasi pelayanan perizinan sistem online guna memperlancar iklim usaha dan ekspor. ...
Prosedur Mendapatkan Darah PMI
Tak jarang, ada sejumlah pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah. Ini membuat mereka harus bisa memperolehnya dalam waktu cepat. ...
Karirhub Kemnaker
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), platform berbasis online untuk menyikapi tuntutan perubahan dunia yang mengarah pada otomasi dan digital...
Pengajuan Hak Desain Industri
Salah satu hal yang berharga atau bernilai ialah ide. Bermula dari ide, seseorang bisa membuat karya yang orisinal. Contoh yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ide dalam desain industri. ...
Cara Mengenali Uang Palsu dan Pelaporannya
Masyarakat dalam hal ini perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) memiliki peran penting dalam mencegah dan menekan jumlah peredaran uang palsu. ...
Pengaduan BRTI Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus melakukan inovasi untuk memberi pelayanan dan perlindungan terhadap warga Indonesia, khususnya dalam menggunakan jasa telek...
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri
Situs resmi Puja Indah merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inov...
Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan und...
Aplikasi Insiden BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Integrated System for Traffic Accidents (Insiden). ...