Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


JUDICIAL REVIEW

Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

24 April 2019, 10:04 WIB

Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.


Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Sumber foto: Istimewa

Dalam praktik, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Mengenai judicial review ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  • Perorangan warga negara Indonesia;
  • Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  • Badan hukum publik atau privat; atau
  • Lembaga negara.

Bagaimana prosedur pengajuan perkara untuk judicial review MK?

Pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, atau bisa mendaftar online lewat situsnya: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung dengan sistematika:

  • Identitas dan legal standing Posita
  • Posita petitum
  • Petitum

Adapun prosedur pendaftaran:

A. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera:

  • Belum lengkap, diberitahukan
  • 7 (tujuh) hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi

B. Registrasi sesuai dengan perkara.

  • 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
  • Setelah berkas permohonan Judicial Review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu) akan ditetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian diberitahu/dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat.

Selain itu, perlu juga diketahui tentang pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas permohonan ke MK.

1. Pengujian undang-undang:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
  • Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.

2. Sengketa kewenangan lembaga negara:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.

3. Pembubaran Partai Politik:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.

4. Pendapat DPR:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.
Layanan
Layanan Terpopuler
Layanan Legalisasi Dokumen Kemenlu
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan permohonan legalisasi dokumen, Kementerian Luar Negeri RI telah menerapkan prosedur permohonan layanan legalisasi melalui aplikasi berbasis android. Layanan ...
SaPa Kemendagri
SaPa Kemendagri merupakan aplikasi pengaduan dan aspirasi yang dioperasikan oleh Kemendagri. Melalui SaPa, masyarakat dapat membuat pengaduan dan menyatakan aspirasi terhadap layanan yang diberikan ol...
Cara Pasang Sambungan Sementara Listrik PLN
Tak perlu khawatir karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan layanan penyambungan sementara untuk kebutuhan daya listrik yang besar. ...
Izin Memelihara Hewan Langka
Hewan langka wajib dijaga dan dilestarikan. Secara umum, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Balai Konservasi atau pun Suaka Margasatwa. ...
Call Center Polri 110
Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif, Polri pun memiliki layanan Call Center Polri 110. ...
Serempak, Seputar Perempuan dan Anak, Kementerian PPPA
Serempak merupakan media interaktif sebagai wadah kerja sama multi-stakeholder dan untuk Meningkatkan akses perempuan pada TIK (teknologi informasi dan komunikasi). ...
Izin Memiliki Senjata
Warga sipil boleh memiliki senjata api (senpi) sebagai alat pertahanan diri. Namun, kepemilikan senjata api ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indon...
Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)
Perjanjian perdagangan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memperoleh manfaat dari pemberlakuan tarif preferensi, misalnya untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industr...
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kem...
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur a...