Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


JUDICIAL REVIEW

Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Wednesday, 24 April 2019

Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.


Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Sumber foto: Istimewa

Dalam praktik, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Mengenai judicial review ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  • Perorangan warga negara Indonesia;
  • Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  • Badan hukum publik atau privat; atau
  • Lembaga negara.

Bagaimana prosedur pengajuan perkara untuk judicial review MK?

Pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, atau bisa mendaftar online lewat situsnya: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung dengan sistematika:

  • Identitas dan legal standing Posita
  • Posita petitum
  • Petitum

Adapun prosedur pendaftaran:

A. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera:

  • Belum lengkap, diberitahukan
  • 7 (tujuh) hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi

B. Registrasi sesuai dengan perkara.

  • 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
  • Setelah berkas permohonan Judicial Review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu) akan ditetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian diberitahu/dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat.

Selain itu, perlu juga diketahui tentang pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas permohonan ke MK.

1. Pengujian undang-undang:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
  • Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.

2. Sengketa kewenangan lembaga negara:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.

3. Pembubaran Partai Politik:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.

4. Pendapat DPR:

  • Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.
Layanan
Layanan Terpopuler
Aturan Baru Sistem Zonasi PPDB 2019
Beberapa perubahan yang dipakai Kemendikbud untuk tahun ajaran ini tertuang pada Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. ...
Cara Cek Porsi Keberangkatan Haji
Mengingat jumlah kuota jemaah haji yang berubah-ubah tiap tahun, penting untuk para pendaftar mengecek nomor porsi keberangkatan. ...
Cara Mengubah Data Diri di Paspor
Paspor adalah dokumen yang sangat penting untuk bepergian ke mancanegara. Tanpa paspor, sudah pasti kamu akan ditolak jika hendak masuk ke negara lain. ...
Begini Syarat dan Prosedur Adopsi Anak
Ada sejumlah keluarga yang yang memiliki keinginan untuk mengadopsi anak. Namun, langkah tersebut tak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena mereka yang ingin mengadopsi anak harus melewati s...
Tata Cara Mendapat dan Melepas Kewarganegaraan Indonesia
Dalam Undang-Undang, persoalan Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007. Menurut UU, ada 13 golongan Warga Negara Indonesia (WNI) ...
Cara Buat Kartu Kuning Pencari Kerja
Bagi Anda yang pernah melamar pekerjaan, khususnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai di instansi pemerintahan, mungkin pernah membuat kartu kuning, sebagai bagian dari salah satu syarat ...
Cara Cabut Berkas STNK Kendaraan Bermotor
Dalam mengurus mutasi atau mencabut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) banyak yang menggunakan jasa calo karena alasan proses yang ribet dan berbelit-belit. ...
Rute dan Tarif Jalan Tol Trans-Jawa
Jalan tol Trans-Jawa telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018.  ...
Lamikro: Aplikasi Keuangan a la KemenkopUKM
Laporan keuangan menjadi hal yang amat penting untuk mengetahui kondisi bisnis Anda. Selain itu, laporan keuangan juga memiliki beberapa kegunaan seperti untuk meninjau kondisi perusahaan dan sebagai ...
Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah
Sedang berniat membeli tanah? Tentu banyak detail yang mesti dipelajari bukan, mulai dari harga, lokasi, hingga sertifikatnya. ...