Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


IZIN KERAMAIAN

Mengurus Izin Keramaian

2 April 2019, 16:01 WIB

Izin keramaian dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi masyarakat yang akan melangsungkan acara yang berpotensi menghadirkan banyak orang.


Mengurus Izin Keramaian Ilustrasi. Sumber foto: Shutterstock

Izin keramaian ini dibutuhkan untuk menjaga suasan kondusif bagi semua pihak pada penyelenggaraan acara tersebut.

Kelancaran acara tersebut tentu tak lepas dari persiapan pengamanan yang pas. Atas dasar itulah, pemberian izin dari Polisi dibutuhkan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul. Dengan begitu, pihak kepolisian akan bisa mempersiapkan jumlah personil yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana untuk mengantisipasi timbulnya risiko tersebut.

Ada tiga jenis izin keramaian yang dikeluarkan pihak kepolisian. Jenis-jenis itu dibuat berdasarkan tingkat risiko yang mungkin timbul dari acara yang dilangsungkan, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, serta izin keramaian yang berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis punya persyaratan berbeda.

Jenis Keramaian dan Persyaratannya      

Izin Keramaian (Biasa)

Dasar : Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Izin keramaian jenis ini adalah untuk acara-acara sebagai berikut: pentas musik band atau dangdut, wayang, ketoprak, dan pertunjukan lain.

Persyaratan:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang ( Kecil )

  • Surat keterangan dari kelurahan Setempat
  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar
  • Foto kopi Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar

2. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1.000 orang ( Besar )

  • d. Surat Permohonan Izin Keramaian
  • e. Proposal kegiatan
  • f. Identitas penyelenggara/Penanggung Jawab
  • g. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan

Izin Keramaian dengan Kembang Api

Dasar :

1. KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum .

2. Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI.

3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan pesta kembang api, yang mencakup:

  • Pesta kembang api tersebut digunakan dalam acara apa?
  • Jumlah dan jenis kembang api
  • Waktu/durasi penyalaan kembang api
  • Identitas penyala kembang api
  • Identitas penanggung jawab kegiatan
  • Izin tempat pelaksanaan pesta kembang api
  • Rekomendasi dari Polsek setempat

2. Surat izin impor (asal – usul kembang api) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

Izin Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dasar : Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Ketentuan:

•  Penyampaian pendapat di muka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan umum.

•  Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat–selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

•  Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib :

  • Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
  • Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
  • Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
  • Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan rute yang dilalui.
  • Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
  • Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.

•  Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

  • Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
  • Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan
  • Perundang–undangan yang berlaku.
  • Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan
  • Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
  • Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum
  • dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Persyaratan:

  • Maksud dan tujuan
  • Lokasi dan rute
  • Waktu dan lama pelaksanaan
  • Bentuk
  • Penanggung jawab  Korlap
  • Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
  • Alat peraga yang digunakan
  • Jumlah peserta.
Layanan
Layanan Terpopuler
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kem...
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur a...
SiPongi KLHK
SiPongi berbasis data bernama satelit NOAA dan Tera serta dibantu cahaya matahari. Cara kerjanya adalah dengan menangkap suhu dan luasan titik api lalu disampaikan ke pusat informasi dan ditampilkan k...
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat menggunakan suatu alat atau perlengkapan komunikasi, tentu kita ingin mendapat perlindungan dari kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan perkakas tersebut...
Tata Cara Pelaporan Gratifikasi
Merasa tak nyaman atau tak tenang karena mendapat pemberian yang didapat karena layanan atau manfaat yang diperoleh? Hati-hati, Anda mungkin mendapat pemberian berupa gratifikasi. ...
Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran
SIPMI merupakan kependekan dari Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia. Aplikasi ini selain sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pemerintah, jug...
Tata Cara Mengurus Pemakaman
Kehilangan seseorang yang dekat dengan kita tentu akan sangat memukul perasaan, terlebih lagi apabila orang tersebut meninggal dunia. Rasa duka dan kesedihan yang mendera orang-orang yang ditinggalkan...
Tentang Layanan TransJakarta
TransJakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas Ibu Kota yang sangat padat. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (251,2 km), serta memiliki 260 halte yang tersebar dal...
Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi
Satu dari sekian hal yang penting dalam menjalani kehidupan adalah mengenyam pendidikan. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan untuk mencapai dan mewujudkan cita-citanya. ...
Kring Pajak
Meningkatkan mutu pelayanan. Itulah yang menjadi tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat meluncurkan layanan pajak bernama Kring Pajak. ...