Bahasa | English


PENGADUAN OMBUSMAN

Pengaduan Ombudsman RI

18 September 2019, 02:45 WIB

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.


Pengaduan Ombudsman RI Ombusman RI. Foto: Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Tugas Ombudsman:

  1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
  2. Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan
  3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
  4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
  5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
  6. Membangun jaringan kerja
  7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
  8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Fungsi

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara megara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tata Cara Penyampaian Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik

Apa yang dapat Anda Laporkan?

Dugaan Maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Ombudsman RI menolak laporan dalam hal:

  1. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis pada pihak yang dilaporkan
  2. Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan
  3. Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman Republik Indonesia

Persyaratan Laporan

  1. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk
  2. Laporan sudah secara langsung disampaikan kepada pihak Terlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana semestinya
  3. Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan lewat dua tahun terjadi.

Persyaratan Dokumen

  1. Fotokopi identitas diri Anda (KTP/Paspor/SIM)
  2. Uraian kronologi peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan, meliputi:
  • Rincian kejadian/peristiwa (di mana dan kapan)
  • Petugas/Pejabat penyelenggara layanan yang terkait peristiwa
  • Upaya apa saja yang sudah Anda lakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir
  • Harapan Anda dengan menyampaikan laporan/pengaduan kepada Ombudsman RI
  1. Surat Kuasa Asli serta fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila Anda bukan korban langsung, seperti kuasa hukum, kelompok masyarakat, anggota keluarga, dll
  2. Dokumen yang menunjukkan legalitas apabila Anda mengatasnamakan LSM, badan hukum, yayasan, dan lain sebagainya. Misalnya: Akta pendirian, Surat Keputusan, AD/ART, atau lainnya
  3. Informasi alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi serta email (jika ada)
  4. Pernyataan permintaan kerahasiaan identitas Anda jika dikehendaki
  5. Bukti-bukti, dokumen, atau foto terkait peristiwa yang dilaporkan.

Cara Menyampaikan Laporan

  1. Datang ke kantor Ombdusman RI atau perwakilan Ombudsman RI
  2. Surat
  3. Hubungi 137 dan 082137373737
  4. Email: pengaduan@ombudsman.go.id
  5. Pengaduan daring (online) www.ombudsman.go.id menggunakan Formulir Pengaduan Online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

Pengaduan ke Ombdusman tidak dipungut biaya.

Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mengenali Uang Palsu dan Pelaporannya
Masyarakat dalam hal ini perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) memiliki peran penting dalam mencegah dan menekan jumlah peredaran uang palsu. ...
Pengaduan BRTI Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus melakukan inovasi untuk memberi pelayanan dan perlindungan terhadap warga Indonesia, khususnya dalam menggunakan jasa telek...
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri
Situs resmi Puja Indah merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inov...
Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan und...
Aplikasi Insiden BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Integrated System for Traffic Accidents (Insiden). ...
Cara Gunakan PCare BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan punya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Salah satu kemudahan yang ditawarkan BPJS Kesehatan adalah premi asuransi yang lebih terjangkau. ...
Layanan Patwal
Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak uta...
WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan situs data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan akses terhadapi data dan informasi geospasial secara muda...
E-Licensing Pos dan Telekomunikasi
E-Licensing bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggara sistem telekomunikasi di Indonesia sekaligus mengatur spektrum frekuensi yang digunakan untuk berkomunikasi. ...
Cara Reservasi Fasilitas di Gelora Bung Karno (GBK)
Sebagai warga negara Indonesia, satu dari sekian banyak hal yang bisa kita banggakan dan patut disyukuri adalah adanya Kawasan Gelora Bung Karno. ...