Bahasa | English


IZIN USAHA

Prosedur Pengurusan Izin Usaha Makanan

31 October 2019, 08:23 WIB

PIRT adalah izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal.


Prosedur Pengurusan Izin Usaha Makanan Ilustrasi. Foto: Shutterstock

Industri rumahan dalam bidang makanan ialah suatu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang yang dilakukan di rumah dengan mengolah berbagai makanan yang lezat dan menarik untuk dilihat.

Ada sejumlah manfaat dari usaha home industry makanan, antara lain:

  • Dapat menyalurkan hobi memasak yang dimiliki
  • Mendapatkan keuntungan yang banyak
  • Membuka peluang pekerjaan bagi orang lain yang belum memiliki pekerjaan

Nah, membuka dan mengelola usaha home industry makanan bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan memasak dan mampu membuat olahan makanan yang lezat dan layak jual. Namun, untuk membuka usaha tersebut harus memiliki perizinan industri makanan rumahan atau PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

PIRT adalah izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal.

Izin PIRT hanya diberikan untuk produk pangan olahan dengan tingkat risiko yang rendah dengan menerbitkan nomor PIRT sebanyak 15 digit (baru) dan 12 digit (lama) yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di atas 7 hari.

Sedangkan makanan dan minuman yang memiliki daya tahan di bawah 7 hari termasuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan izin PIRT hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Lama waktu proses pengurusan izin PIRT, 1 minggu-3 bulan, tergantung masing-masing daerah.

Keuntungan pengurusan Izin PIRT

  1. Pengusaha bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi secara luas dengan resmi.
  2. Jika pada suatu saat petugas dari Dinas Kesehatan melakukan survei dan mendapati industri skala rumah tangga tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk efisiensi, pihak Dinas Kesehatan akan menyumbangkan alat penunjang industri yang dibutuhkan tanpa memungut biaya.
  3. Dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen hingga bisa meningkatkan daya jual.
  4. Menghindari sanksi administrasi atas kasus-kasus seperti: melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat, produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

Syarat Perizinan PIRT

Pengurusan Perizinan PIRT memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut:

  1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
  2. Pas foto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
  3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
  4. Denah lokasi dan denah bangunan
  5. Surat keterangan puskesmas atau dokter, untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
  6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
  7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
  8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
  9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
  10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
  11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Untuk beberapa produk makanan dan minuman dengan bahan tertentu, memerlukan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) atau memerlukan persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) seperti:

  1. Susu dan hasil olahannya
  2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku
  3. Makanan kaleng
  4. Makanan bayi
  5. Minuman beralkohol
  6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)
  7. Makanan/Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI
  8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM

Cara Pengurusan Perizinan PIRT

Prosedur pengurusan izin produksi makanan dan minuman adalah dengan mendatangi kantor Dinas Kesehatan setempat.

  1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Dinas Kesehatan akan mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan akan dilakukan pemeriksaan berkas, Persetujuan Kadinkes dan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.
  3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya, pemeriksaan sarana.
  4. Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin yang diajukan, menyusun konsep izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku, menandatangani konsep izin.
  5. Pemohon membayar retribusi Sertifikat PIRT.
  6. Total waktu pengurusan 3 bulan.
Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mendaftar SINTA Kemenristek untuk Publikasi Jurnal dan Karya Ilmiah
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) meluncurkan aplikasi bernama SINTA alias Science and Technology Index. ...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...
e-Layanan Dikdasmen Kemendikbud untuk Siswa dari Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) telah membuatkan layanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam pelayanan izin belajar dan penyetaraan ij...
Satpam Mantap, Aplikasi Tindak Kejahatan Khusus Satpam
Aplikasi Satpam Mantap ini mendata anggota satpam yang sudah terlatih dan mempunyai sertifikat. Selain itu, melalui aplikasi ini kedekatan antara Polri dan satpam akan semakin dekat. ...
Aplikasi SIPUKAT Memetakan Kawasan Transmigrasi
Pada 11 Oktober 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi). ...
Cara Mengurus Surat Pindah Domisili
Pengurusan surat pindah ini bertujuan untuk memperbarui database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mil...
Cara Pasang Sambungan Listrik Baru PLN dan Biayanya
Saat ini sudah banyak orang yang beralih menggunakan listrik prabayar yang dikeluarkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). ...
Cara Mengecek Keaslian BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor
Membeli kendaraan bekas harus memperhatikan kelengkapan dan keaslian surat-surat seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). ...
Cara Registrasi DJP Online untuk Bayar Pajak
DJP Online merupakan aplikasi daring buatan Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau membayar pajak lewat e-filing ...