Bahasa | English


TKA ONLINE

Cara Mengurus Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) Online

10 September 2019, 05:04 WIB

Aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id.


Cara Mengurus Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) Online TKA Online. Foto: Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyederhanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penyederhanaan dilakukan dengan memperingkas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Di dalamnya tertuang poin Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penggunaan TKA dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi TKA.

Penyederhanaan aturan itu mengintegrasikan sistem pelayanan melalui aplikasi teknologi berbasis web bernama TKA online. TKA online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id. TKA online juga digunakan untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi para pemberi kerja TKA.

Adapun proses perizinan penggunaan TKA di 2019 dapat dilakukan secara online di laman tka-online.kemnaker.go.id. Proses permohonan RPTKA melalui beberapa tahap antara lain:

  1. Pemohon melakukan registrasi untuk memperoleh antrian online RPTKA
  2. Mengisi form dokumen RPTKA
  3. Mengunggah dokumen RPTKA
  4. Kemenaker melakukan verifikasi RPTKA dan penjadwalan ekspose.
  5. Penyampaian pengesahan RPTKA 2 hari kerja sejak syarat lengkap.
  6. Pemegang RPTKA sah

Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui sistem online dengan dua cara, yaitu:

Melakukan pengisian beberapa data di bawah ini:

  1. Identitas pemberi kerja TKA;
  2. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
  3. Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun;
  4. Rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
  5. Data Tenaga Kerja Pendamping; dan
  6. Alasan penggunaan TKA.

Pemohon juga harus mengunggah beberapa dokumen berikut:

  1. Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
  2. Bagan struktur organisasi;
  3. Surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping;
  4. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
  5. Surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKA dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.

Alur pendaftaran pengguna TKA untuk mendapatkan akun:

  1. Mengajukan permohonan pendaftaran TKA secara online melalui website tka-online.kemnaker.go.id dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. NPWP secara otomatis divalidasi oleh Sistem Informasi Pelayanan Penggunaan TKA Online (SIPPTKA);
  3. Pengguna TKA melengkapi data isian dan unggahan dokumen;
  4. E-mail Pengguna TKA secara otomatis divalidasi oleh SIPPTKA;
  5. Pengguna TKA membuka tautan verifikasi yang dikirimkan SIPPTKA melalui e-mail;
  6. Verifikator memeriksa kelengkapan data isian dan dokumen permohonan pendaftaran Pengguna TKA;
  7. Pengguna TKA dapat menggunakan akunnya melalui laman tka-online.kemnaker.go.id.

Alur membuat Rancangan Permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Baru:

  1. Mengajukan permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Baru secara online menggunakan akun yang telah terdaftar dengan cara di atas;
  2. Verifikasi data RPTKA dan penjadwalan telewicara;
  3. Melakukan telewicara online melalui video call;
  4. Pencetakan rancangan SK RPTKA;
  5. Penilaian kelayakan penggunaan TKA oleh Kasi;
  6. Penilaian kelayakan penggunaan TKA oleh Kasubdit;
  7. Pengesahan SK RPTKA oleh Direktur;
  8. Penggjna TKA dapat mencetak RPTKA melalui akun perusahaan.
Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mendaftar SINTA Kemenristek untuk Publikasi Jurnal dan Karya Ilmiah
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) meluncurkan aplikasi bernama SINTA alias Science and Technology Index. ...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...
e-Layanan Dikdasmen Kemendikbud untuk Siswa dari Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) telah membuatkan layanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam pelayanan izin belajar dan penyetaraan ij...
Satpam Mantap, Aplikasi Tindak Kejahatan Khusus Satpam
Aplikasi Satpam Mantap ini mendata anggota satpam yang sudah terlatih dan mempunyai sertifikat. Selain itu, melalui aplikasi ini kedekatan antara Polri dan satpam akan semakin dekat. ...
Aplikasi SIPUKAT Memetakan Kawasan Transmigrasi
Pada 11 Oktober 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi). ...
Cara Mengurus Surat Pindah Domisili
Pengurusan surat pindah ini bertujuan untuk memperbarui database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mil...
Cara Pasang Sambungan Listrik Baru PLN dan Biayanya
Saat ini sudah banyak orang yang beralih menggunakan listrik prabayar yang dikeluarkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). ...
Cara Mengecek Keaslian BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor
Membeli kendaraan bekas harus memperhatikan kelengkapan dan keaslian surat-surat seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). ...
Cara Registrasi DJP Online untuk Bayar Pajak
DJP Online merupakan aplikasi daring buatan Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau membayar pajak lewat e-filing ...