Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


KTP PENGHAYAT

KTP Penghayat Pasca Putusan MK

Tuesday, 26 March 2019

Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.


KTP Penghayat Pasca Putusan MK Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sumber foto: Dok Kemendagri

Pasal 61 dan 64 itu menyebutkan bahwa elemen data penghayat kepercayaan di kolom agama e-KTP atau KK tidak dicantumkan. Akan tetapi, MK menganulir isi kedua pasal itu melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017.

Menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, Kementerian Dalam Negeri lalu menerbitkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Cara Mengurus KTP Penghayat

  1. Terlebih dulu harus memiliki surat keterangan/rekomendasi dari kelompok kepercayaan
  2. Mengurus perubahan data di Kartu Keluarga dengan mendatangi RT/RW setempat
  3. Setelah mendapatkan perubahan dalam Kartu Keluarga, mengisi Form untuk mengubah kolom “Kepercayaan” di KTP
  4. Mengajukan berkas permohonan KTP baru atau penggantian KTP ke kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  5. Selanjutnya, proses pembuatan eKTP seperti biasa, yaitu:
  • Fotokopi dokumen yang dibutuhkan

Setelah mendapatkan semua dokumen yang dibutuhkan, Anda harus menggandakannya. Pihak kelurahan hanya membutuhkan selembar salinan untuk tiap dokumen, namun sebaiknya Anda memiliki dua atau tiga lembar Salinan untuk tiap dokumen.

  • Datang ke Kelurahan

Datang sendiri ke Kantor Kelurahan, tidak dapat diwakilkan. Di sini, Anda akan mengambil nomor antrian untuk menunggu dilayani. Biasanya, pihak Kelurahan membuka layanannya pada jam 08:00 sampai jam 15:00.

  • Penyerahan dokumen

Setelah giliran Anda tiba, Anda akan menyerahkan Salinan dokumen kepada pihak petugas Kelurahan. Sebaiknya, Anda juga membawa dokumen asli. Petugas hanya minta untuk ditunjukkan, tapi mereka akan mengambil salinannya.

  • Foto dan sidik jari

Setelah penyerahan dokumen, Anda akan dipanggil untuk pas foto dan pengambilan sidik jari. Jika semua proses sudah selesai, Anda akan diberikan surat pengantar untuk ditunjukkan saat mengambil e-KTP nanti. Surat ini juga bisa menjadi pengganti kartu identitas sementara selama menunggu pengambilan e-KTP.

Layanan
Layanan Terpopuler
Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. ...
Syarat Ekspor Jasa Bebas PPN
Pemerintah baru saja mengeluarkan beleid atau kebijakan baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen untuk ekspor jasa. ...
Tata Cara Bayar Denda SPT Pajak
"Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak." Anda mungkin familiar atau pernah mendengar kalimat tersebut, bukan? Sebuah ajakan yang baik. Sederhananya, jika ada hak kita ya...
Melaporkan Hoaks dan Cyber Crime
Harus diakui, berita hoaks alias kabar bohong sudah menjamur di dunia maya. Hal tersebut menimbulkan keresahan karena tak sedikit orang yang percaya dengan konten yang tidak ada nilai kebenarannya ter...
Pengurusan Tiket A via KAI Access
PT Kereta Api (KAI) Indonesia telah memiliki layanan online via aplikasi telepon pintar (smartphone), yakni KAI Access. KAI Access adalah satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT KAI Indon...
Cara Mengurus atau Mendapatkan Label SNI
Berbicara soal produk, baik itu barang, makanan, atau minuman di sekitar kita mungkin tak terbayang jumlahnya. Jangankan yang dapat dilihat oleh pengamatan sehari-hari, barang-barang terdekat ali...
Cara Tambah Daya Listrik PLN
Lampu menyala, mesin cuci bekerja, atau televisi sudah bisa ditonton dengan saksama. Tentu ada “kekuatan” yang bisa membuat perangkat alat elektronik tersebut bisa digunakan. Ya, itu adala...
Panduan MRT Jakarta
Senin, 1 April 2019, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta resmi beroperasi secara komersial setelah menjalani masa percobaan hingga akhir Maret sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ratangga, demikia...
Mengurus Izin Keramaian
Izin keramaian dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi masyarakat yang akan melangsungkan acara yang berpotensi menghadirkan banyak orang. ...
Hak Pilih dalam Pemilu 2019
Pemilihan Umum 2019 dilakukan secara serentak dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Perwakilan Rakyat yang akan duduk di DPR maupun DPD. Pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali in...